JAKARTA, AFU.ID — Agenda ekspose perkara dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk antara Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi ditunda hingga pekan depan, Jumat (20/11/2026). Penundaan ini berlangsung saat penyidikan masih bergulir di balik layar—di tengah peringatan dari kalangan dalam mengenai sensitivitas materi sadapan yang menyentuh ranah pribadi Presiden Prabowo Subianto apabila dibawa ke meja persidangan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan pengunduran jadwal ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) tersebut, yang semula dirancang setelah gelar perkara internal pada Kamis (19/11/2026) menyusul terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 11 November 2026. "Ekspose diundur minggu depan karena saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Di balik pengusutan makar yang telah memeriksa puluhan saksi serta merujuk pada pasal-pasal terkait makar dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sumber Afu.id menyarankan agar perkara makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto sebaiknya tidak diteruskan. "Data dan materi sadapan yang muncul dalam kurun waktu tertentu belum mencapai tingkat yang layak disebut sebagai makar, melainkan sarat muatan sensitif dan ranah pribadi yang dikhawatirkan justru terbuka dan memicu persoalan apabila disidangkan," jelas sumber tersebut, saat ditemui Afu.id, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Sumber Afu.id itu menggambarkan, praktik penyadapan tersebut sudah berlangsung lama sejak Listyo menjabat Kapolri, dengan dua motif utama—kepentingan pribadi dan kepentingan politik. Sumber yang dekat dengan kalangan kepolisian itu menilai, data dari rentang waktu setahun terakhir (Januari 2025 hingga Oktober 2026) itu belum berada pada level makar. "Ketika yang setahun terakhirlah, Januari 2025 sampai Oktober kemarin, itu dia belum, belum sampai pada level untuk dijadikan informasi untuk makar. Makanya saya bilang saya termasuk yang tidak setuju makar, kenapa? Karena data itu belum sampai level itu," ujarnya.
Sumber tersebut juga menilai penyelesaian yang lebih prinsipil adalah menghentikan persoalan di titik Listyo, menata ulang sistem pengamanan serta manajemen anti-penyadapan di lingkungan istana, dan membenahi internal kepolisian tanpa menyeret hal-hal yang terlalu membuka aib atau ranah privat ke ruang publik. "Nah, yang menurut saya secara prinsipil, kasus-kasus ini sudah berhenti saja di titik Listyo," ujarnya.
Dia mengakui, hasil sadapan itu memang berpotensi dipakai untuk menekan presiden dan pejabat negara yang disadap. Dan jika itu dilakukan, maka unsur upaya makar sebenarnya bisa terpenuhi. Hanya saja, jika kasus ini disidangkan, materi sadapan tentu akan dibuka di persidangan dan hal ini menurut dia berpotensi menimbulkan masalah baru. "Ya kalau mau dibuka, buka saja sekalian, tetapi jangan sampai jadinya memalukan juga jika dibuka," tambahnya.
Sementara itu, pengembangan penyidikan oleh Dittipidum Bareskrim Polri, tim penyidik telah menyisir sejumlah lokasi untuk menghimpun dokumen dan barang bukti. Selain pengembangan penggeledahan di kawasan Bogor dan Tangerang, penyidik sebelumnya telah menggeledah serta melakukan olah TKP di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam yang disebut digunakan sebagai posko terkait Eko Hadi Santoso.
Sumber Afu.id juga menyebut penggeledahan tidak hanya menyentuh kawasan Cipete, melainkan turut berlangsung di Jalan Roa, Jakarta Barat, yang dikaitkan dengan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. "Ya alamat Jalan Roa, itu markas dari mantan Kadiv TIK Slamet Uliandi," jelasnya.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri, empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka—yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi—dengan tiga tersangka ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena menjalani pemulihan kesehatan, dan dua perwira tinggi lainnya telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lewat sidang etik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar kian terlihat setelah terbitnya SPDP. Ia menegaskan, penetapan tersangka maupun penambahan pasal tetap bergantung pada kecukupan alat bukti, meski penyidik menemukan indikasi upaya penghapusan sebagian data komputer sementara rekaman pembicaraan dari telepon seluler telah disita dan didalami.
"Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut," ujar Yusril, Rabu (18/11/2026). "Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," pungkas Yusril. (MAR)