JAKARTA, AFU.ID — Franky Oesman Widjaja resmi melepas jabatan Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), emiten sawit Grup Sinarmas. Dengan pengunduran diri ini, anggota keluarga Widjaja sudah meninggalkan lima kursi pengurus di empat emiten Sinarmas sejak Juni 2026. Rangkaian pengunduran diri itu terjadi bersamaan dengan pemeriksaan Singapura atas kabut asap lintas negara dan sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pengendali salah satu emiten grup tersebut.
“Menyetujui pengunduran diri Bapak Franky Oesman Widjaja, sebagai Komisaris Utama Perseroan; Bapak Rafael Buhay Concepcion, Jr., sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan,” tulis manajemen SMAR dalam keterbukaan informasi hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Selasa (17/11/2026). Komisaris Lukmono Sutarto juga mundur dalam rapat yang sama. Posisi Franky kini dijabat David Fernando Audy, sedangkan Dicky Bayu Atmadja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama.
SMAR menyebut perubahan itu sebagai bagian dari tinjauan rutin atas kepemimpinan dan proses tata kelola perusahaan, tanpa penjelasan lebih lanjut. Franky menduduki kursi komisaris utama di emiten sawit tersebut sejak 2003. Dua bulan sebelumnya, tepatnya 10 September 2026, ia juga mundur dari jabatan Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), emiten energi dan pertambangan Sinarmas. Di DSSA, kursinya juga diisi David Fernando Audy.
Gelombang pengunduran diri keluarga Widjaja dimulai pada pertengahan Juni 2026. Muktar Widjaja, putra pendiri Sinarmas Eka Tjipta Widjaja, melepas jabatan Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) pada 15 Juni. Dua hari kemudian, ia juga mundur dari kursi Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Putranya, Michael Jackson Purwanto Widjaja, meninggalkan jabatan Wakil Presiden Direktur BSDE, sementara kursi presiden komisaris di dua emiten properti itu diisi Teky Mailoa.
Meski melepas kursi pengurus, keluarga Widjaja tidak otomatis melepas kepemilikan atas perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam laporan per akhir Juni 2026, Franky masih tercatat sebagai pemilik manfaat akhir (beneficial owner) DSSA. Ia juga masih menjabat Chairman dan CEO Golden Agri-Resources (GAR), perusahaan tercatat di Singapura yang menjadi induk usaha SMAR. Dalam RUPSLB DSSA, pemegang saham juga memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tugas pengawasan Franky sejak 1 Januari 2026 hingga tanggal rapat.
Posisi GAR inilah yang membawa nama Franky ke dalam pemeriksaan kabut asap oleh Singapura. Pada 23 Oktober 2026, Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) mengirimkan pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (THPA) kepada 10 perusahaan sawit dan kehutanan yang terdaftar di negara itu. Dua di antaranya entitas Asia Pulp & Paper (APP) dan satu lainnya Golden Agri International, anak usaha GAR. Franky termasuk dalam delapan pimpinan perusahaan yang memenuhi panggilan pemerintah Singapura pada 28 Oktober 2026.
Perusahaan yang terafiliasi dengan Sinarmas menyatakan siap bekerja sama dalam pemeriksaan tersebut. NEA menyebut GAR, dua entitas APP, Wilmar International, dan Indofood Agri Resources telah sepakat menunjuk asesor independen untuk menilai keterkaitan mereka dengan kebakaran. Sebelumnya, empat perusahaan pemasok kayu APP di Indonesia juga menerima pemberitahuan dari Singapura. Menanggapi hal itu, juru bicara APP menyatakan perusahaan menerapkan kebijakan tanpa pembakaran secara ketat, termasuk di rantai pasoknya.
Di dalam negeri, Grup Sinarmas juga menghadapi sanksi di pasar modal. Pada 16 Oktober 2026, OJK menjatuhkan denda Rp1,5 triliun dalam kasus perdagangan saham DSSA kepada PT Sinar Mas Tunggal selaku pemegang saham pengendali emiten tersebut. “Tindakan manipulasi pasar dimaksud dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang signifikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. Manajemen DSSA menyatakan denda itu tidak berdampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.
Tekanan terhadap korporasi juga datang dari pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. “Kalau buktinya sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, 21 Oktober 2026. Bareskrim Polri kemudian menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka karhutla, tetapi tidak mengumumkan nama perusahaannya. Walhi sebelumnya melaporkan 372 perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menghubungkan pengunduran diri keluarga Widjaja dengan pemeriksaan kabut asap ataupun sanksi OJK. Pengunduran diri Muktar dan Michael pada Juni juga terjadi sebelum kabut asap memburuk di Singapura, yang indeks kualitas udaranya baru masuk kategori tidak sehat pada awal September. Sementara itu, proses penilaian oleh asesor di Singapura dan penegakan hukum karhutla di Indonesia masih berjalan. (RHU)