Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Nama Listyo Sigit Masuk Daftar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan di Kejaksaan Agung, Ancaman Jeratan Kasus Makar Makin Nyata
Bagikan:
Penulis: Fandi Permana
Ringkasan Berita
Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan tindak pidana makar dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung pada 11 November 2026. Meskipun demikian, penetapan tersangka masih menjadi ranah penyidik Bareskrim Polri yang saat ini sedang menunggu hasil gelar perkara khusus terkait kasus tersebut, yang sebelumnya dijadwalkan untuk dipaparkan namun ditunda hingga minggu depan. Penyelidikan ini melibatkan beberapa pihak untuk memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan tepat dalam penyidikan dugaan makar yang melibatkan Listyo dan rekan-rekannya.
Bareskrim Polri menunda ekspose hasil gelar perkara kasus makar menjadi pekan depan. (AFU.ID/Fandi Permana)
JAKARTA, AFU.ID — Nama Listyo Sigit Prabowo, diam-diam ternyata sudah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum. Dari laman Kejaksaan Agung diketahui, surat perintah dimulainya penyidikan atas Listyo itu diterbutkan pada tanggal 11 November 2026. Penetapan dimulainya penyidikan atas Listyo Sigit ini, dilakukan setelah pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mengirimkan hasil penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana makar yang dilakukan Listyo dan kawan-kawan kepada Kejaksaan Agung.
Saat ditanya dengan terbitnya SPDP itu, Listyo Sigit akan ditetap sebagai tersangka kasus makar, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspupenkum) Anang Supriatna menyatakan hal itu masih menjadi ranah penyidik Bareskrim. “Kejagung hanya menerima, untuk penetapan tersangka ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik,” kata Anang kepada Afu.id melalui pesan singkat, Jumat (20/11/2026).
Anang menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim kemarin. Pihaknya masih menunggu SPDP lanjutan sekaligus penetapan tersangka kasus makar oleh Bareskrim. "Kalau di sistem web kejaksaan pastinya penyidik Bareskrim yang mengupdate. Jadi ranahnya memang masih di Bareskrim sampai pengiriman SPDP terbaru dari hasil gelar perkara kemarin," jelas Anang.
Surat SPDP atas nama Listyo Sigit Prabowo yang tercantum di laman Case Management System (Istimewa)
Sebagai informasi, SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026 itu sempat beredar terbatas di beberapa kalangan. Namun, saat Afu.id mencoba mengakses kembali situs Case Management System (CMS) yang mencantumkan keterangan SPDP Sigit itu, , situs ini mengalami kendala akses. Dalam SPDP tersebut, tercantum keterangan dalam kolom tersangka/terdakwa, "Terlapor LISTYO SIGIT PRABOWO, Dkk".
Adapun Pasal yang dicantumkan antara lain Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP 2023; Pasal 20 huruf a hingga d; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) menyangkut dugaan tindak pidana makar.
Sementara itu, terkait rencana ekspose kasus tindak pidana makar itu sendiri, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali melakukan penundaan. Padahal, ekspose atau pemaparan lengkap hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung), sedianya bakal dilaksanakan hari ini, Jumat (20/11/2026). Namun akhirnya ditunda ke pekan depan.
Kabar penundaan itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen SUsatyo Purnomo Condro. "Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026). Namun, Susatyo belum menjelaskan alasan ekspose tersebut ditunda. Ia hanya menyatakan bahwa penundaan ekspose hasil gelar perkara tersebut sudah disepakati Bareskrim dan Kejagung. "Sudah disepakati juga dengan pihak Kejagung agar ekspose digelar minggu depan," jelasnya.
Sebagai informasi, ekspose ini merupakan tindak lanjut hasil gelar perkara internal pada Kamis (19/11/2026) kemarin. Susatyo mengatakan, gelar perkara internal ini dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, dan Komisi Kepolisian Nasional.
Gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri kemarin bertujuan mendalami konstruksi hukum, menguji fakta serta bukti baru, dan memastikan penyidikan dugaan tindak pidana makar berjalan sesuai prosedur hukum. Gelar perkara kali ini turut menggandeng Kompolnas, Propam, Itwasum, serta para saksi ahli. Mereka akan menguji fakta dan bukti-bukti yang ditemukan, memastikan prosedur dijalankan dengan profesional, dan yang paling penting menentukan pihak yang paling bertanggung jawab. Maka gelar perkara ini akan memetakan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan guna menentukan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar.
Banyak spekulasi menyebut Geng Solo dalam pusaran kasus ini. Namun sejauh ini polisi belum mengumumkan demikian. "Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini berkomitmen proses gelar perkara dugaan makar sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses. Buntutnya, kasus penyadapan itu menguak permufakatan jahat yakni makar berdasarkan alat-alat bukti yang disita Dittipidum Bareskrim Polri. (FAP)