JAKARTA, AFU.ID — Bareskrim Polri masih melakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Acara ini telah berlangsung delapan jam.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, gelar perkara masih berlangsung hingga sore ini. "Masih berlangsung dengan penyidik dan Itwasum," kata Susatyo kepada Afu.id, Kamis (19/11/2026).
Susatyo menambahkan, hasil gelar perkara hari ini akan dirilis di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026) besok. Meski sebelumnya sempat beredar informasi hasil gelar perkara dan pengumuman tersangka akan dilakukan Bareskrim, nyatanya nihil. "Rencana Jumat (besok) kami laksanakan ekspos di Kejagung," kata Susatyo.
Gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri pada hari in bertujuan mendalami konstruksi hukum, menguji fakta serta bukti baru, dan memastikan penyidikan dugaan tindak pidana makar berjalan sesuai prosedur hukum. Gelar perkara kali ini turut menggandeng Kompolnas, Propam, Itwasum, serta para saksi ahli.
Mereka akan menguji fakta dan bukti-bukti yang ditemukan, memastikan prosedur dijalankan dengan profesional, dan yang paling penting menentukan pihak yang paling bertanggung jawab. Maka gelar perkara ini akan memetakan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan guna menentukan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar.
Banyak spekulasi menyebut Geng Solo dalam pusaran kasus ini. Namun sejauh ini polisi belum mengumumkan demikian. "Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat ini berkomitmen proses gelar perkara dugaan makar sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.
Sebagai informasi, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses. Buntutnya, kasus penyadapan itu menguak permufakatan jahat yakni makar berdasarkan alat-alat bukti yang disita Dittipidum Bareskrim Polri.
Ketiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan yaitu penyakit stroke.
Dalam perkembangannya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa (10/11/2026). Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa(17/11/2026). Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan juga diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana selama delapan tahun. (FAP)