JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP). Penyidik menelusuri dugaan pengaturan penunjukan langsung proyek, pembagian pekerjaan kepada vendor tertentu, hingga indikasi konflik kepentingan dan pemberian kickback. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Rustian diperiksa karena dinilai memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai tata kelola pengadaan yang bersumber dari DSP, termasuk proses penunjukan penyedia barang dan jasa. Penyidik menggali pihak yang memiliki kewenangan menentukan penyedia, mekanisme pembagian proyek, serta dasar pengambilan keputusan dalam pengadaan tersebut. "Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang nunjuk, siapa yang plotting pembagian," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan, penggunaan DSP memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui penunjukan langsung dengan persyaratan tertentu. Skema ini berbeda dari proses pengadaan reguler yang umumnya melibatkan peleangan. Namun, mekanisme khusus tersebut kini menjadi salah satu fokus penyidikan KPK. Penyidik mendalami apakah kewenangan penunjukan langsung telah dijalankan sesuai ketentuan atau justru dimanfaatkan untuk mengatur proyek bagi vendor tertentu.
Dalam pemeriksaan itu, KPK juga menelusuri dugaan pembagian pekerjaan atau plotting proyek, potensi konflik kepentingan, serta kemungkinan adanya pemberian imbalan kepada pihak-pihak yang terlibat.
Penyidik turut mendalami peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan. Sebab, dalam skema tersebut, pelaksanaan penunjukan langsung dapat dilakukan oleh PPK tanpa melalui mekanisme kelompok kerja (Pokja) seperti pada pengadaan reguler.
Pemeriksaan terhadap Rustian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kewenangan pengadaan DSP dijalankan, siapa yang menentukan vendor, serta sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut dilakukan. KPK kini mendalami apakah fleksibilitas mekanisme pengadaan untuk kebutuhan penanganan bencana telah dijalankan sesuai tujuan awalnya atau justru membuka celah penyimpangan dalam pembagian proyek dan penggunaan anggaran negara.
Sebelumnya, mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik bekerja sama dengan POM TNI dalam pemeriksaan yang dilakukan Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan terhadap Suharyanto ini merupakan serangkaian penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah untuk mengusut dugaan keterlibatan dua angggota TNI aktif dalam pusaran koruspi di lingkungan BNPB. Terlebih KPK telah menetapkan lima tersangka yang salah satunya merupakan adik dari Suharyanto, Bima Setyawan.
Selain Suharyanto, KPK mendalami keterangan dari seorang Deputi di BNPN yang juga merupakan TNI aktif, dan seorang yang menjabat sebagai Korsespim atau Koordinator Keprotokolan di BNPB. KPK memastikan dalam penanganan kasus ini pihaknya secara intens berkoordinasi dengan POM TNI, mengingat perkara diduga adanya keterlibatan prajurit aktif. (AHA)