JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Modus tersebut mulai dari peminjaman bendera perusahaan, pengaturan penunjukan proyek, hingga penggelembungan harga atau mark-up. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan adanya perusahaan yang menggunakan nama atau bendera perusahaan lain untuk mengerjakan proyek pengadaan di BNPB.
Pelaksanaan proyek tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan. "Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Selain itu, KPK menemukan adanya dugaan pengaturan perusahaan yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan imbalan sejumlah uang kepada oknum pejabat BNPB. "Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek tapi dengan komitmen untuk memberikan sejumlah fee kepada oknum di BNPB," ujarnya.
KPK juga mengungkap modus penggelembungan harga dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyidik menduga kenaikan harga tersebut berkaitan dengan pemberian kickback kepada sejumlah oknum di lingkungan BNPB. "Kemudian ada juga modus yang menaikkan atau mark-up harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum-oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja, semuanya didalami ini," jelas Budi.
Mantan Kepala BNPB Diperiksa sebagai Saksi
Dalam perkembangan penyidikan perkara ini, mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Kamis pekan lalu. Budi menjelaskan, Suharyanto diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung terhadap sejumlah vendor atau penyedia barang dan jasa.
"Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB," kata Budi. Selain Suharyanto, penyidik juga memeriksa seorang deputi BNPB yang merupakan anggota TNI aktif serta salah satu koordinator keprotokolan atau Korsespim di lingkungan BNPB.
Menurut Budi, pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan perusahaan pelaksana proyek. "Karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut. Di mana kemudian ada beragam modus kickback," tuturnya.
KPK memastikan koordinasi dengan Puspom TNI terus dilakukan untuk mendukung proses penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam perkara dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan ini, KPK telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka.
Bima diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan BNPB. Penyidik kini terus menelusuri berbagai modus yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, termasuk dugaan aliran uang kepada pihak-pihak tertentu. KPK juga mendalami penggunaan uang yang dikelola oleh sejumlah pihak dalam perkara ini untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari praktik korupsi tersebut. (EER)