JAKARTA, AFU.ID — Dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat dan tokoh yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan dalam perbincangan politik nasional. Kasus ini tidak lagi dipandang sebatas persoalan pelanggaran hukum biasa, tetapi juga memunculkan dugaan adanya kekuatan nonformal atau deep state yang masih memiliki pengaruh dalam mengendalikan kekuasaan negara. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, pengungkapan kasus penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang harus dituntaskan hingga menemukan pihak yang berada di balik operasi tersebut.
Doli menyebut penyadapan sebagai skandal yang membuka perspektif baru mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang keberadaan deep state. “Ini ada kaitan dengan kenapa kita harus memilih orang yang seperti apa. Ada kejadian kedua yang mahadahsyat menurut saya, soal penyadapan itu. Menurut saya itu skandal,” kata Doli kepada Afu.id Senin (16/11/2026).
Menurut Doli, deep state merupakan kekuatan nonformal yang tetap bertahan meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Kekuatan tersebut diduga memiliki kemampuan memengaruhi, mengendalikan, bahkan mengintervensi jalannya pemerintahan tanpa berada dalam struktur kekuasaan resmi. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan belum optimalnya kendali Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Terungkapnya kasus penyadapan, menurut dia, semakin memperkuat dugaan adanya kekuatan lain yang beroperasi di luar kendali formal Presiden. Ia menilai penyadapan yang menyentuh lingkungan kekuasaan presiden tidak bisa berhenti pada pemeriksaan pelaku teknis. Aparat penegak hukum harus menelusuri motif, kepentingan, serta pihak yang menjadi pengguna akhir atau end user dari operasi tersebut. “Ini harus diusut tuntas dan dibongkar. Karena yang namanya kejahatan makar itu harus dicari tahu motifnya, untuk kepentingan apa dan untuk kepentingan siapa,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai pihak yang diduga berada di balik operasi tersebut, Doli tidak menyebut nama tertentu. Ia menduga terdapat kelompok yang tidak menghendaki Prabowo memiliki kendali penuh atas pemerintahan dan masih ingin mempertahankan pengaruh kekuasaannya. Menurutnya, Listyo Sigit tidak berada pada level yang memungkinkan dirinya menjadi pengendali kekuasaan sebagaimana persoalan yang sedang dibicarakan. Karena itu, ia meminta penyelidikan tidak berhenti pada figur yang muncul dalam perkara, melainkan mengungkap jaringan dan kepentingan yang lebih besar.
Doli juga meminta pemerintah segera membentuk satuan tugas lintas elemen untuk membantu mengungkap perkara tersebut. Ia menilai kasus ini menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk membuktikan keseriusan dalam membersihkan persoalan internal, terlebih karena perkara tersebut turut menyeret mantan pimpinan tertinggi Polri.
Pandangan senada mengenai perlunya melihat persoalan kekuasaan secara lebih luas disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya atau Toto. Ia menilai persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk mengakhiri praktik kekuasaan dengan dua pusat kendali atau matahari kembar. Toto menggunakan analogi dua setir dalam satu mobil untuk menggambarkan situasi ketika seorang presiden tidak sepenuhnya memiliki kendali atas arah kebijakan pemerintahan.
Menurut dia, konsolidasi kekuasaan memang diperlukan agar pemerintahan memiliki satu arah kepemimpinan yang jelas. Namun, konsolidasi tersebut tidak boleh berubah menjadi kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan. Ia mengingatkan, siapa pun yang nantinya mendampingi Prabowo harus memiliki keberanian menyampaikan kritik dan informasi yang jujur kepada presiden, bukan sekadar menjadi pendamping seremonial.
“Jangan sampai rasa percaya diri yang bertambah dari seorang Presiden itu menjerumuskan beliau kepada upaya one man show yang berlebihan,” kata Toto. Ia mengingatkan agar penguatan kendali presiden tidak berujung pada pelemahan oposisi, masyarakat sipil, dan media massa. Menurut dia, mekanisme check and balance tetap diperlukan untuk menjaga demokrasi dan mencegah kekuasaan berjalan tanpa koreksi.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengingatkan bahwa persoalan bangsa tidak bisa dianggap selesai hanya karena terjadi perubahan dalam konfigurasi politik pemerintahan. Masih terdapat persoalan konstitusional yang harus dituntaskan, termasuk proses politik terkait posisi wakil presiden dan sejumlah keputusan hukum yang menjadi perdebatan. (EER)