JAKARTA, AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Aturan ini akan mengatur anggaran, insentif, dan komponen biaya kemahalan yang berbeda dari dapur di perkotaan. Bersamaan dengan itu, BGN tengah memverifikasi sekitar 3.400 lokasi untuk perluasan program MBG.
“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” kata Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026). Menurut Sudaryono, verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kebutuhan penerima manfaat, serta kelayakan pelaksanaan program. BGN memperkirakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diaktifkan di wilayah 3T secara nasional mencapai 3.000 hingga 5.000 unit.
Sudaryono menyebut juknis tersebut diperlukan karena skema operasional, pembiayaan, dan insentif dapur di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan dapur di kota. Perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, dan biaya transportasi menjadi bahan pertimbangan. “SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya,” ujarnya.
Saat ini, anggaran MBG ditetapkan Rp15.000 per porsi untuk semua daerah. Rinciannya, Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional dapur seperti listrik, air, dan gaji, serta Rp2.000 sebagai insentif bagi mitra pengelola dapur. Sejak 5 Oktober 2026, insentif mitra tidak lagi dibayarkan tetap Rp6 juta per hari, melainkan dihitung Rp2.000 untuk setiap porsi yang dibagikan.
Skema per porsi itulah yang membuat dapur di daerah terpencil menghadapi tantangan tersendiri. Angka Rp6 juta per hari sebelumnya dihitung dengan asumsi satu dapur melayani 3.000 porsi. Di wilayah 3T, jumlah penerima manfaat per dapur cenderung lebih sedikit, sementara biaya bahan baku dan pengiriman lebih mahal. Karena itu, Sudaryono menegaskan dapur di wilayah tersebut perlu perlakuan berbeda.
“Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda,” katanya. Perlakuan khusus itu mencakup penyesuaian anggaran, pemberian insentif, hingga komponen biaya kemahalan. Untuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil seperti Papua, BGN juga menyiapkan skema tersendiri agar mitra yang membangun dapur mendapat kepastian dalam menjalankan program.
Perluasan ke wilayah 3T sudah berjalan sejak awal Oktober. BGN meresmikan 480 SPPG di wilayah 3T dan daerah stunting tinggi pada 2 Oktober 2026, lalu mengaktifkan 980 SPPG di 16 provinsi pada 14 Oktober 2026. Dari 980 dapur tersebut, 691 berada di Sumatera dan 289 di Kalimantan serta Bali. Untuk Provinsi Jambi, saat ini terdapat sembilan lokasi yang sedang diverifikasi sebagai bagian dari perluasan layanan di daerah 3T.
Di sisi lain, BGN juga memperketat pengawasan terhadap dapur yang sudah beroperasi. Hingga akhir Oktober 2026, BGN mengaku telah menutup lebih dari 2.000 dapur secara permanen karena persoalan higiene dan sanitasi. Sudaryono menyebut dari 26.385 dapur MBG, sebanyak 6.000 dapur belum melaporkan penggunaan dana harian.
“Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan,” kata Sudaryono. Ia menegaskan BGN tidak ingin terburu-buru mengaktifkan dapur tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan tantangan di setiap daerah. (RHU)