JAKARTA, AFU.ID — Ina Liem akhirnya buka suara setelah dilaporkan Subhan Palal ke Polda Metro Jaya terkait keterangannya dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ina membantah pernah mengklaim membawa atau membuktikan ijazah Gibran dalam persidangan.
Dalam pernyataan terbukanya, Ina menegaskan bahwa kehadirannya di MK adalah sebagai ahli pendidikan, bukan sebagai pihak yang bertugas membuktikan kepemilikan ijazah seseorang. “Saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli pendidikan, bukan sebagai pihak yang bertugas membuktikan kepemilikan ijazah seseorang,” kata Ina dalam video klarifikasi diakses Afu.id, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, tugasnya dalam persidangan adalah memberikan pendapat profesional mengenai sistem pendidikan luar negeri, jalur pendidikan, serta prinsip kesetaraan kualifikasi pendidikan. Klarifikasi itu disampaikan setelah Subhan melayangkan surat peringatan hukum tertanggal 12 Oktober 2026. Menurut Ina, surat tersebut meminta dirinya mencabut keterangan di MK dalam waktu 5 x 24 jam, disertai ancaman pelaporan pidana apabila permintaan itu tidak dipenuhi.
Ina juga mempersoalkan video TikTok dari akun Adipel Sniper berjudul “Ina Liem Bawa Bukti Ijazah Diploma Gibran Tamat dan Lulus” yang dilampirkan dalam surat peringatan tersebut. Menurut Ina, judul video itu dibuat oleh pihak ketiga, bukan olehnya. Ia juga membantah pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana tertulis dalam judul video tersebut saat persidangan MK.
Ina kemudian menjelaskan konteks pertanyaan hakim yang menjadi salah satu pokok persoalan. Ia mengatakan, hakim menanyakan sumber dokumen yang menjadi dasar pendapatnya sebagai ahli. “Hakim bertanya, buktinya yang surat aslinya bisa diserahkan, diperoleh dari mana? Saya menjawab, ada di website resmi MDIS, publik bisa menyaksikan, press release resmi,” ujar Ina.
Ia menegaskan, hakim meminta dokumen yang menjadi dasar opini keahliannya, bukan meminta ijazah Gibran. “Hakim meminta surat yang menjadi dasar opini saya sebagai ahli, bukan meminta ijazah. Hakim tentu memahami,” katanya. Dokumen yang disebut Ina berkaitan dengan Management Development Institute of Singapore (MDIS), lembaga pendidikan tempat Gibran disebut pernah menempuh pendidikan.
Dalam persidangan, dokumen tersebut menjadi bagian dari penjelasan Ina mengenai jalur pendidikan luar negeri dan kesetaraan kualifikasi. Sementara itu, Subhan melaporkan Ina ke Polda Metro Jaya pada 26 Oktober 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Subhan menduga Ina memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ketika menjadi ahli dalam sidang MK.
Subhan menilai keterangan Ina telah membentuk persepsi di masyarakat seolah-olah Gibran memenuhi persyaratan pendidikan. Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran yang diajukannya ke pengadilan. “Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” kata Subhan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026).
Subhan turut merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan kasasi yang diajukannya dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah serta memerintahkan pencabutannya. Pada Kamis (19/11/2026), Subhan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Namun, polisi menyatakan pemeriksaan klarifikasi belum dilakukan karena Subhan masih perlu melengkapi bukti permulaan. Penyidik akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur.
Laporan terhadap Ina dan sengketa tata usaha negara mengenai surat penyetaraan pendidikan Gibran merupakan dua proses hukum berbeda. Putusan MA dalam sengketa tata usaha negara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana dalam keterangan Ina di persidangan MK. Hingga kini, dugaan pemberian keterangan palsu tersebut masih merupakan tuduhan Subhan. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Ina terbukti melakukan tindak pidana. (EER)