JAKARTA, AFU.ID — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan tidak melihat perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti posisi PSI di dalam koalisi pemerintahan saat ini.
Syahganda menyampaikan hal tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia menjelaskan pertemuan Presiden dengan para petinggi partai politik di Istana Bogor berlangsung selepas sidang kabinet terbatas. "Ketum Parpol, kalau saya memang waktu itu kan rapat kabinet sidang terbatas ya kan, tapi habis magrib mereka melanjutkan dengan teman-teman Parpol," kata Syahganda.
Saat jeda rapat kabinet terbatas, Syahganda mengaku sempat berada di lokasi dan berbincang dengan sejumlah pengurus partai yang hadir. Dalam kesempatan itu, ia menyebut tidak melihat kehadiran perwakilan PSI. "Saya pas ada di situ saya ngobrol makan-makan sama mereka, pas break gitu ya, kita break rapat kabinet sidang terbatas, enggak ada tuh PSI di situ," ucapnya.
Syahganda menambahkan, pertemuan di Bogor tidak hanya dihadiri para ketua umum partai politik, melainkan juga sejumlah pengurus dan petinggi partai lainnya. "Pertemuan ketum dengan misalnya kemarin saya sama Pak Eko Patrio (Sekjen PAN) begitu ketemu kan. Terus Pak Fadli Zon, kemudian Ibu Sari dari Golkar. Jadi pengurus partai diundang juga, bukan hanya ketum yang di Bogor ini," imbuhnya.
Pertemuan Prabowo dengan partai politik koalisi di Istana Bogor digelar pada Jumat 13 November 2026. Seusai pertemuan tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Presiden meminta para ketua umum partai menyiapkan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam waktu sepekan. "Permintaan kepada Ketua-Ketua Partai. Kemudian, bersama para ketua partai, kami diminta untuk menyiapkan usulan dalam waktu satu minggu," ujar Zulkifli kepada wartawan di depan Pintu II Istana Bogor.
Sejumlah pimpinan partai dan menteri tercatat hadir dalam pertemuan itu, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen PAN Eko Patrio, dan Ketua DPP PAN Bima Arya.
Pada Pemilu 2024, pasangan Prabowo-Gibran diusung sembilan partai politik yang terdiri atas empat partai parlemen—Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat—serta lima partai nonparlemen, yakni PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai PRIMA. Selain partai pengusung awal, pimpinan partai politik yang bergabung ke pemerintahan setelah Pilpres 2024, yakni PKB, Partai NasDem, dan PKS, turut diundang dalam pertemuan di Istana Bogor.
Pembahasan mengenai calon wakil presiden muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatannya kepada MPR RI di Kompleks Parlemen dan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis 12 November 2926. Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan, dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pimpinan MPR sebelumnya telah menggelar rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD serta mengirimkan surat resmi kepada Presiden terkait jadwal sidang dan persyaratan administratif calon. Sesuai tata tertib yang disepakati, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran berlangsung pada 9 Desember 2026, dengan agenda pemungutan suara, pengesahan ketetapan MPR, pengucapan sumpah, dan pelantikan wakil presiden terpilih. (FAD)