JAKARTA, AFU.ID — Dalam diskusi terbuka yang menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi serta Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, terungkap analisis mendalam tentang bagaimana seseorang yang dinilai "tidak istimewa" dapat mencapai pucuk pimpinan Polri dan berdampak destruktif terhadap organisasi. Segmen pembahasan yang menyoroti sosok Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi klimaks dari kritik terhadap sistem meritokrasi yang tidak berjalan di tubuh Polri.
Prof. Muradi, yang telah meneliti kepolisian lebih dari 25 tahun dan pernah menjadi penasihat ahli Kapolri, menyatakan bahwa Listyo Sigit dari angkatan 1991 tidak dikenal sebagai perwira berprestasi. "Dia hanya dikenal sebagai orang yang ahli beladiri, judo. Kemudian dia tiba-tiba menjadi Kapolres di Kota Solo. Maka berdekatan dengan kekuasaan masa depan bernama Jokowi. Rejeki dia," ujarnya kepada Afu.id, Kamis (19/11/2026).
Menurut Muradi, persoalan utama bukan pada sosok individu, melainkan pada ketiadaan mekanisme baku yang mengatur promosi jabatan strategis di internal Polri. Absennya mekanisme penyaringan polisi berprestasi ini, membuka ruang bagi polisi tak berprestasi menjadi bintang dalam semalam. "Karena tidak ada mekanisme baku yang mengatur itu di internal, maka orang-orang yang awalnya kita anggap orang ini tidak istimewa tiba-tiba jadi Kapolri, merusak organisasi," tegasnya.
Muradi memaparkan sejumlah perwira yang dinilainya jauh lebih berprestasi namun terabaikan. Ia menyebut Irjen Pol Ahri Sonta Nasution dari angkatan 2002 yang disebut sebagai "adimakayasa" angkatannya dan menempuh studi white collar crime di Inggris, namun baru mendapat perhatian belakangan. Ada pula perwira yang selama tujuh tahun tidak mendapat promosi meski berprestasi menjadi inspektur upacara di Istana Negara. "Saya punya banyak catatan. Dalam hatiku, salah ini barang ini. Berpengalaman di sini, punya karakter di sini. Tapi dia baru dapat gitu," ungkap Muradi.
Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun menambahkan dimensi lain: hilangnya kontrol sosial di dalam organisasi. Ia mengenang masa ketika senior dan jaringan sosial masih menjadi rem terhadap perilaku arogan. "Ewo pangaruna. Kalau dulu, misalnya duduk begitu, kita bilang gini. Dia sih bukan siapa-siapa. Pangkatnya siapa? Tapi teman-temannya banyak. Itu sudah kontrol sosial. Sehingga orang tidak berani kurang ajar," jelasnya.
Dharma, yang mencapai pangkat bintang tiga tanpa pernah menjabat Kapolres atau Kapolda, menilai bahwa sistem pendidikan Polri sendiri telah membentuk karakter yang permisif terhadap persaingan tidak sehat. "Dari sekolah kita tidak boleh bekerja sama secara terbuka. Diberikan faktor kesulitan untuk menyelesaikan, tidak boleh. Terus kemudian disuruh bersaing. Nah, itu terbawa di dalam kehidupan prakteknya," ujarnya.
Muradi mengungkapkan bahwa ia pernah menyampaikan peringatan langsung kepada Listyo Sigit pada 2023 agar Polri tidak dibawa ke politik praktis. "Please, jangan bawa polisi masuk ke politik praktis. Karena waktu itu saya sudah menangkap ada upaya untuk menjadikan Polri sebagai backbone dari proses pemilihan presiden," kenangnya. Namun, ia merasa peringatan itu diabaikan. "Waktu itu sebagai penasihat ahli saya merasa bahwa saya diabaikan," tambah Muradi.
Ia juga menyoroti hilangnya etika dalam mutasi jabatan. Salah satu contohnya adalah penggantian seorang pejabat yang sedang bertugas di Amerika Serikat. "Dia diganti ketika tidak dalam posisi dia ada di Indonesia. Dia lagi di Amerika dan lagi dalam proses tugas. Ini buat saya sebenarnya tidak etik. Sangat tidak etik," tegas Muradi.
Kedua narasumber sepakat bahwa persoalan ini bukan semata soal individu, melainkan soal sistem yang membiarkan orang tak kompeten mencapai puncak. Muradi menyebut adanya oligarki informal yang mengendalikan distribusi jabatan di luar mekanisme formal. "Hanya orang-orang tertentu lah yang mengatur jabatan. Saya bisa sebutkan. Ada yang sudah pensiun, ada yang masih di sini. Jadi ada yang tinggal bilang: orang pandai, pandai-pandai lebih ini, daripada orang pintar," ujarnya.
Dharma menutup dengan penegasan bahwa ia berbicara bukan untuk menyerang siapa pun. "Saya cinta Polri. Saya datang ke sini bukan untuk membela kekuasaan, bukan untuk menjerang siapapun juga, tetapi saya ingin betul-betul apa yang diharapkan masyarakat itu bisa terwujud," katanya. Ia menambahkan, "Kita tidak punya pilihan kecuali melakukan perbaikan. Terlalu mahal harganya jika sebuah organisasi bernama Polri kita biarkan rusak, apalagi kalau itu dirusak oleh orang yang seharusnya menjaga kita semuanya." (EER)