JAKARTA, AFU.ID — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai doktrin pertahanan Indonesia selama ini terlalu defensif. Karena itu, ia mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memuat secara lebih tegas unsur serangan dari negara lain sebagai bagian dari rumusan ancaman yang harus diantisipasi Indonesia. “Tetapi ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis,” ungkap Sjafrie.
Gagasan tersebut disampaikan Sjafrie dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), setelah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, undang-undang pertahanan yang berlaku selama 24 tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan karakter ancaman yang dihadapi Indonesia. Dorongan itu berkaitan dengan prinsip pertahanan Indonesia yang selama ini dikenal sebagai defensif aktif.
Prinsip tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif, tidak agresif dan tidak ekspansif sepanjang kepentingan nasional tidak terancam. Rumusan itu bukan berarti Indonesia tidak boleh menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi serangan. UU Pertahanan Negara justru memberikan mandat untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, termasuk yang berasal dari luar negeri.
Apa Bunyi Aturan Pertahanan yang Berlaku?
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara didefinisikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara Pasal 1 angka 2 menyebut sistem pertahanan negara bersifat semesta. Artinya, sistem tersebut melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan pemerintah sejak dini untuk menghadapi segala ancaman.
Pasal 4 UU yang sama menegaskan bahwa pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Adapun Pasal 6 menyebut pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara, serta menanggulangi setiap ancaman.
Pengaturan mengenai jenis ancaman terdapat dalam Pasal 7. Ayat (1) menyatakan pertahanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ayat (2) mengatur bahwa sistem tersebut menghadapi ancaman militer, dengan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Adapun ayat (3) mengatur ancaman nonmiliter, yang penanganannya menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai bentuk ancamannya.
Masih dalam pertemuan itu, Sjafrie menyebut koordinasi dengan Komisi 1 DPR merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dan pembantu Presiden di bidang pertahanan. Pertemuan itu tidak membahas isu politik di luar tugas pertahanan. Ia menyatakan revisi UU Pertahanan diperlukan karena aturan yang berlaku telah berusia lebih dari dua dekade.
Pembaruan tersebut akan menjadi penting untuk memperjelas bagaimana Indonesia merespons kemungkinan serangan militer negara lain, tanpa menggeser prinsip politik luar negeri bebas aktif dan sikap pertahanan yang tidak agresif. Dengan demikian, tantangan dalam revisi bukan sekadar menambahkan frasa mengenai serangan negara lain. (EER)