JAKARTA, AFU.ID — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan tersebut dilakukan setelah melalui proses pembahasan panjang selama 18 tahun. “Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna.
UU Perampasan Aset adalah instrumen hukum yang diharapkan dapat memperkuat upaya negara mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan. Aturan ini dirancang agar aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak selalu harus menunggu pelakunya dijatuhi hukuman pidana sebelum dapat diproses untuk dirampas negara. Namun, ada sejumlah hal penting yang perlu dicermati dalam draf RUU Perampasan Aset. Salah satunya, rancangan aturan ini belum secara khusus mengatur perampasan kekayaan pejabat yang jumlahnya tidak sebanding dengan penghasilan resmi atau sumber pendapatannya.
Sebagai contoh, seseorang yang memiliki rumah mewah, kendaraan mahal, rekening bernilai besar, atau kekayaan lain yang tidak sejalan dengan penghasilannya belum otomatis dapat dikenai mekanisme perampasan aset berdasarkan ketentuan dalam draf ini. Penegak hukum tetap harus mengaitkan aset tersebut dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan perampasan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah pembuktian. Draf ini memang memberikan kewajiban kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan bahwa aset yang diblokir atau disita merupakan miliknya secara sah.
Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh beban pembuktian langsung dipindahkan kepada pemilik aset. Jaksa Pengacara Negara tetap wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset hasil tindak pidana. Lantas, apa saja isi dan poin penting dalam RUU Perampasan Aset?
Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu perubahan paling penting dalam rancangan aturan ini adalah dibukanya mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Selama ini, mekanisme perampasan aset mengikuti proses perkara pidana. Artinya, aset dirampas sebagai bagian dari penanganan perkara setelah pelaku menjalani proses hukum dan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Melalui RUU ini, negara juga dapat mengajukan permohonan perampasan aset melalui proses pengadilan yang berfokus pada asetnya. Mekanisme tersebut dikenal sebagai non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dapat digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.
Sasaran Tindak Pidana
RUU ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Pasal 4 juga memasukkan sejumlah tindak pidana lain yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Cakupannya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Rancangan ini juga mencakup penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dalam bagian penjelasan, contohnya antara lain perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta kripto. Dengan cakupan tersebut, aset yang berasal dari berbagai jenis kejahatan dapat diproses melalui mekanisme perampasan yang diatur dalam rancangan ini.
Aset Apa Saja yang Bisa Dirampas?
Pasal 5 menjelaskan bahwa aset yang dapat dirampas tidak terbatas pada uang tunai atau barang yang secara langsung ditemukan saat tindak pidana terjadi. Aset hasil kejahatan tetap dapat dirampas meskipun sudah dipindahkan, diubah bentuknya, atau dialihkan menjadi kekayaan pribadi maupun kekayaan orang lain. Penjelasan pasal menyebut orang lain tersebut dapat mencakup pasangan, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman.
Misalnya, uang hasil korupsi digunakan untuk membeli rumah atas nama anggota keluarga. Perubahan nama kepemilikan tidak otomatis membuat aset tersebut terbebas dari proses perampasan apabila dapat dibuktikan sebagai hasil tindak pidana. Selain itu, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan juga dapat dirampas. Contohnya senjata ilegal dalam tindak pidana terorisme atau bahan kimia dan obat ilegal dalam tindak pidana narkotika.
Rancangan ini juga mengatur aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, meskipun pelaku atau pemiliknya tidak diketahui. Contohnya kayu gelondongan di hutan atau barang selundupan yang ditemukan di pelabuhan tidak resmi. Jika aset hasil kejahatan sudah tidak dapat dieksekusi, aset lain yang sah milik pelaku dapat digunakan sebagai pengganti dengan nilai yang mempertimbangkan kewajaran dan keseimbangan.
Ada pula perlindungan bagi aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Jika aset tersebut dirampas, fungsinya tidak boleh diubah sehingga tetap dapat digunakan masyarakat.
Proses Perampasan Aset
Rancangan ini mengatur proses yang dimulai dari penelusuran aset. Penyidik mencari informasi mengenai asal-usul, keberadaan, dan kepemilikan aset. Untuk itu, penyidik berwenang meminta dokumen kepada orang, instansi pemerintah, maupun lembaga terkait. Penyidik juga dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan menganalisis transaksi keuangan. Jika ditemukan dugaan aset berkaitan dengan tindak pidana, transaksi dapat dihentikan sementara, kemudian aset dapat diblokir atau disita sesuai prosedur.
Pemblokiran bertujuan mencegah aset digunakan atau dipindahkan untuk sementara waktu. Dalam draf ini, pemblokiran dilakukan paling lama tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali dengan izin pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama tujuh hari. Sementara itu, penyitaan merupakan pengambilalihan sementara aset untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri. Draf mengatur pelaksanaannya paling lama 15 hari sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang satu kali paling lama tujuh hari.
Setelah aset dan berkas perkara disiapkan, Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan perampasan kepada pengadilan negeri. Permohonan tersebut harus memuat identitas aset, nilai aset, pihak yang menguasai atau memilikinya jika diketahui, alasan hukum, uraian perkara, serta alat bukti pendukung.
Pengadilan kemudian mengumumkan permohonan tersebut melalui papan pengumuman, laman resmi pengadilan, media cetak, dan media elektronik. Pengumuman dilakukan paling singkat tiga hari berturut-turut agar pihak yang merasa memiliki hak atas aset tersebut dapat mengajukan keberatan.
Pembuktian Terbalik: Siapa yang Harus Membuktikan?
Bagian pembuktian menjadi salah satu poin paling penting dalam RUU Perampasan Aset. Pasal 36 menyebut Jaksa Pengacara Negara wajib menjelaskan dasar permohonan dan membuktikan bahwa aset yang diminta untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 37 mengatur bahwa pihak yang mengajukan keberatan wajib membuktikan aset yang diblokir atau disita merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan aset hasil tindak pidana.
Artinya, terdapat pembagian kewajiban pembuktian. Negara tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu aset mencurigakan. Jaksa Pengacara Negara tetap harus menghadirkan dasar dan bukti bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Sementara itu, pihak yang keberatan perlu menunjukkan dasar kepemilikan yang sah apabila ingin mempertahankan asetnya. Pembuktian dapat menggunakan surat, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, bukti elektronik, serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Hakim berwenang menilai keaslian dan keabsahan alat bukti tersebut.
Pihak ketiga yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan keberatan. Mereka dapat menyatakan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas bukan hasil kejahatan atau diperoleh secara sah dan dengan iktikad baik. Jika keberatan terbukti, pengadilan dapat menolak permohonan perampasan dan memerintahkan pengembalian aset. Pihak yang mengajukan keberatan juga dapat meminta ganti kerugian sesuai ketentuan dalam rancangan tersebut.
Tidak Menyasar Kekayaan Tak Wajar Pejabat
Meski dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi, RUU ini belum secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset hanya karena kekayaan seseorang tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Misalnya, seorang pejabat memiliki sejumlah rumah, kendaraan mewah, tanah, dan simpanan bernilai besar yang tidak sepadan dengan penghasilan resminya. Dalam draf ini, ketidaksesuaian kekayaan dan penghasilan itu belum dirumuskan sebagai dasar mandiri untuk mengajukan perampasan aset.
Penelusuran kekayaan tetap dapat dilakukan dalam kerangka mencari aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Namun, untuk merampasnya, negara harus memenuhi ketentuan dan pembuktian yang ditetapkan dalam rancangan tersebut. Karena itu, pengaturan mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan RUU. Pengaturan yang lebih tegas dapat memperjelas bagaimana negara menangani aset yang nilainya jauh melampaui penghasilan sah pemiliknya.
Tidak Semua Aset Rampasan Masuk Negara
Aset yang dirampas tidak selalu harus menjadi milik negara. Berdasarkan putusan pengadilan, aset dapat dimasukkan ke kas negara, dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak, maupun dimusnahkan. Untuk menjalankan tugas tersebut, rancangan ini mengamanatkan pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Badan tersebut bertanggung jawab menyimpan, mengamankan, memelihara, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, memanfaatkan, dan mengembalikan aset.
Penjualan aset dapat dilakukan melalui lelang atau tanpa lelang, tetapi harus terbuka dan transparan. Orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum dan pengelolaan aset, termasuk keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua, dilarang membeli aset tersebut. Apabila aset cepat rusak, nilainya cepat turun, atau biaya penyimpanannya tidak sebanding dengan nilainya, aset dapat dijual sebelum putusan atas permintaan Jaksa Pengacara Negara.
Lembaga Pengawas Aset Rampasan
Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, RUU ini mengatur pembentukan badan pengawas perampasan dan pengelolaan aset. Badan tersebut terdiri atas lima anggota dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Tugasnya mencakup pengawasan terhadap penyidik, Jaksa Pengacara Negara, dan badan pengelola aset. Badan ini juga menerima laporan masyarakat, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, serta mengevaluasi pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.
Putusan pengadilan dalam perkara perampasan aset tanpa putusan pidana hanya dapat diajukan melalui kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan paling lama 14 hari sejak putusan dibacakan. Putusan kasasi bersifat final dan mengikat.
Kapan UU Perampasan Set Berlaku?
Draf RUU mengatur bahwa ketentuan perampasan dan pengelolaan aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan. Sementara itu, pelaksanaan undang-undang baru dimulai setelah 12 bulan sejak pengundangan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas dibentuk. (EER)