JAKARTA, AFU.ID — Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada Kamis, 19 November 2026, menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara. Dalam putusannya, pengadilan memerintahkan Myanmar menyelidiki dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab, memulihkan hak korban, serta memberikan kompensasi kepada masyarakat Rohingya.
Putusan tersebut dibacakan Presiden ICJ, Hakim Yuji Iwasawa, di Den Haag, Belanda, setelah pengadilan memeriksa berbagai bukti dan kesaksian terkait operasi militer Myanmar pada 2017. Dalam amar putusannya, ICJ menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya dan melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
"Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara, yang merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida," demikian bunyi amar putusan ICJ, Kamis (19/11/2026) diakses Afu.id dari laman UN News.
Pengadilan juga menyatakan aparat keamanan dan organ negara Myanmar melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan terlarang berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida. Tindakan tersebut meliputi pembunuhan anggota kelompok Rohingya, menyebabkan penderitaan fisik maupun mental yang serius, serta menerapkan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut. Ketiga tindakan itu masing-masing diatur dalam Pasal II huruf (a), (b), dan (d) Konvensi Genosida.
Dalam persidangan, ICJ mempertimbangkan berbagai bukti, termasuk kesaksian para penyintas, laporan penyelidik internasional, serta dokumentasi kekerasan selama operasi militer di Rakhine Utara pada 2017. Bukti-bukti tersebut menggambarkan kekerasan ekstrem yang dialami masyarakat Rohingya. Sejumlah desa dibakar dan diratakan menggunakan buldoser. Laki-laki dan anak laki-laki dilaporkan dieksekusi, sedangkan perempuan dan anak perempuan mengalami pemerkosaan serta kekerasan seksual.
Pengadilan juga mempertimbangkan bukti pembunuhan bayi dalam operasi tersebut. Fakta itu mendukung kesimpulan mengenai adanya maksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok Rohingya. Berdasarkan bukti yang dipertimbangkan pengadilan, diperkirakan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas selama operasi militer tersebut.
Kekerasan pada 2017 juga menyebabkan sekitar 700.000 warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke Bangladesh. Hampir 400 desa atau sekitar 40 persen dari hampir 1.000 desa di tiga wilayah administratif di Rakhine Utara dilaporkan mengalami kerusakan sebagian maupun seluruhnya.
Apa Hukuman yang Harus Diterima Myanmar?
Meski dinyatakan bertanggung jawab atas genosida, ICJ tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada Myanmar. Hal ini karena ICJ merupakan pengadilan yang menangani tanggung jawab hukum antarnegara, bukan pengadilan pidana untuk mengadili individu. Konsekuensi hukum yang dijatuhkan berupa kewajiban negara untuk menghentikan pelanggaran, melakukan penyelidikan, menuntut dan menghukum pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan pemulihan kepada korban.
Dalam putusannya, ICJ memerintahkan Myanmar segera menghentikan setiap pelanggaran yang masih berlangsung terhadap Konvensi Genosida. Myanmar juga diwajibkan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuatan penuh terhadap kewajibannya berdasarkan konvensi tersebut.
Selain itu, pemerintah Myanmar harus segera mengambil langkah efektif untuk menyelidiki seluruh orang yang secara masuk akal diduga terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan Konvensi Genosida. Apabila ditemukan dasar yang cukup, mereka harus dituntut dan dihukum. Pengadilan juga memerintahkan Myanmar memberikan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang pada masa mendatang.
Kewajiban lainnya adalah melakukan restitusi atau pemulihan hak masyarakat Rohingya, termasuk memastikan para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat. Pemulihan tersebut juga mencakup penyatuan kembali keluarga-keluarga Rohingya yang terpisah akibat tindakan melanggar hukum, baik yang mengungsi di dalam Myanmar maupun di luar negeri. Myanmar turut diwajibkan memberikan kompensasi kepada kelompok Rohingya dan setiap anggotanya atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.
Myanmar Wajib Membayar Kompensasi
ICJ belum menetapkan secara rinci jumlah kompensasi yang harus dibayarkan Myanmar kepada masyarakat Rohingya. Pengadilan memutuskan bahwa besaran dan mekanisme pembayaran kompensasi maupun bentuk pemulihan lainnya akan ditentukan dalam tahap persidangan berikutnya. Myanmar diwajibkan menyerahkan laporan kepada ICJ paling lambat dua tahun sejak tanggal putusan, yakni 19 November 2028.
Laporan tersebut harus memuat langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan, termasuk jumlah kompensasi dan mekanisme pemberiannya. Dengan demikian, kewajiban Myanmar tidak hanya berupa penghentian pelanggaran, tetapi juga pemulihan hak-hak masyarakat Rohingya dan pemberian ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyambut putusan ICJ tersebut. Ia menyebut keputusan itu sebagai pengakuan kuat terhadap para korban genosida Rohingya.
Guterres menegaskan putusan tersebut merupakan bentuk penegakan keadilan internasional sekaligus peringatan bahwa pelaku kejahatan berat tidak boleh dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban. "Putusan ini merupakan pengakuan kuat terhadap para korban genosida Rohingya dan penegasan bahwa impunitas atas tindakan mengerikan seperti ini tidak boleh dibiarkan," ujar Guterres dalam pernyataan yang dirilis PBB.
Perkara genosida Rohingya di ICJ bermula ketika Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar pada 11 November 2019. Gugatan tersebut didasarkan pada Konvensi Genosida dan menyoroti kegagalan Myanmar dalam mencegah serta menghukum tindakan genosida terhadap masyarakat Rohingya. Pada 23 Januari 2020, ICJ sebelumnya telah mengeluarkan tindakan sementara yang memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya tindakan genosida serta menjaga kelestarian bukti terkait dugaan kejahatan tersebut. (EER)