JAKARTA, AFU.ID — Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, mulai membacakan putusan perkara dugaan genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, Kamis (19/11/2026). Dalam pembacaan putusan, hakim menyebut bukti menunjukkan pasukan keamanan Myanmar membunuh sekitar 10.000 warga Rohingya selama operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Operasi tersebut juga disertai kekerasan seksual, serangan terhadap anak-anak, dan kekerasan terhadap warga yang berusaha melarikan diri.
Perkara ini diajukan Gambia terhadap Myanmar pada 2019 atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Putusan ICJ menjadi sorotan internasional karena berpotensi menjadi pertama kalinya mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida. Reuters melaporkan, putusan tersebut dibacakan di Istana Perdamaian atau Peace Palace, Den Haag, mulai pukul 10.00 waktu setempat. Pembacaan putusan diperkirakan berlangsung hingga 90 menit.
Gambia mengajukan perkara terhadap Myanmar pada 11 November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara Afrika Barat itu menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida melalui operasi militer terhadap etnis Rohingya, terutama sejak 25 Agustus 2017. Gambia menjadi negara pertama yang membawa perkara dugaan genosida ke ICJ meskipun tidak mengalami langsung dampak kekerasan tersebut. Gambia mendasarkan gugatan pada prinsip bahwa setiap negara pihak dalam Konvensi Genosida memiliki kepentingan bersama untuk memastikan ketentuan konvensi dipatuhi.
Sebanyak 11 negara kemudian mengajukan intervensi dalam perkara tersebut, yakni Belgia, Kanada, Republik Demokratik Kongo, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Maladewa, Belanda, Slovenia, dan Inggris. Negara-negara itu menyampaikan pandangan mengenai penafsiran Konvensi Genosida, terutama untuk mendukung argumentasi Gambia. ICJ pada Januari 2020 telah memerintahkan Myanmar mengambil langkah-langkah sementara untuk mencegah tindakan genosida terhadap Rohingya dan menjaga bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran.
Pada Juli 2022, mahkamah menolak keberatan awal Myanmar dan menyatakan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa gugatan Gambia. Sidang pemeriksaan pokok perkara berlangsung pada 12 hingga 29 Januari 2026. Dalam persidangan tersebut, para hakim mendengarkan argumentasi kedua negara serta kesaksian saksi dan ahli, termasuk kesaksian tertutup dari sejumlah saksi Rohingya.
Lebih dari 730.000 Rohingya Mengungsi
Perkara ini berakar pada operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine pada 2017. Operasi tersebut dilancarkan setelah kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang sejumlah pos keamanan Myanmar pada Agustus tahun itu. Militer Myanmar menyebut operasi tersebut sebagai tindakan pemberantasan kelompok bersenjata. Namun, warga Rohingya yang selamat melaporkan pembunuhan massal, pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran desa, dan pengusiran paksa.
Kekerasan itu menyebabkan lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya kini tinggal di kawasan kamp pengungsian Cox's Bazar, yang menjadi salah satu permukiman pengungsi terbesar di dunia. Misi pencari fakta independen PBB pada 2018 menyimpulkan terdapat informasi yang cukup untuk menduga adanya niat genosida dalam operasi militer Myanmar. Misi tersebut juga merekomendasikan agar sejumlah pejabat militer senior Myanmar diselidiki dan dituntut atas dugaan genosida.
Myanmar membantah tuduhan tersebut. Pemerintahnya menyatakan operasi militer dilakukan sebagai respons terhadap serangan kelompok bersenjata dan bukan untuk menghancurkan etnis Rohingya. Saat persidangan awal pada Desember 2019, pemimpin sipil Myanmar ketika itu, Aung San Suu Kyi, juga hadir di ICJ untuk membantah tuduhan genosida. Saat itu, militer Myanmar berada di luar kendali pemerintahan sipil berdasarkan konstitusi yang disusun militer.
Putusan ICJ dalam perkara ini bersifat final dan mengikat para pihak. Tidak ada mekanisme banding atas putusan tersebut. Namun, ICJ merupakan pengadilan yang menangani sengketa antarnegara, bukan pengadilan pidana yang menjatuhkan hukuman penjara kepada individu. Artinya, mahkamah dapat menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Genosida, tetapi tidak dapat secara langsung memvonis komandan militer atau pejabat tertentu sebagai pelaku kejahatan.
Penuntutan pidana terhadap individu merupakan kewenangan pengadilan pidana internasional, seperti International Criminal Court (ICC), sesuai yurisdiksinya. Gambia meminta ICJ menyatakan Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida, menghentikan tindakan yang bertentangan dengan konvensi, memberikan reparasi kepada korban, serta menjamin pelanggaran serupa tidak terulang. Gambia juga mendorong agar hak-hak Rohingya, termasuk keselamatan dan kepulangan mereka, dipulihkan.
Meski mengikat, ICJ tidak memiliki perangkat penegakan langsung untuk memaksa suatu negara melaksanakan putusannya. Jika Myanmar tidak mematuhi putusan, Gambia dapat membawa persoalan tersebut ke Dewan Keamanan PBB untuk meminta tindakan lebih lanjut. Namun, langkah Dewan Keamanan tetap menghadapi dinamika politik dan kemungkinan veto dari anggota tetap. Putusan ini menjadi penting bagi perkara genosida lainnya, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap Israel terkait operasi militer di Gaza. (EER)