AFU.id

Indeks Berita

Ratusan Hektare Lahan Padi Kekeringan, Petani Subang Terancam Gagal Panen

Ratusan hektare sawah di Desa Rancadaka, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, terancam gagal panen setelah dilanda kekeringan akibat minimnya pasokan air irigasi. Kondisi tersebut membuat tanaman padi mulai layu, menguning, hingga berisiko tidak dapat dipanen secara optimal. Berdasarkan pantauan di lokasi, lahan persawahan tampak mengering dengan permukaan tanah yang pecah-pecah karena tidak lagi teraliri air. Selama ini, petani di wilayah tersebut mengandalkan pasokan air dari saluran irig

Ratusan Hektare Lahan Padi Kekeringan, Petani Subang Terancam Gagal Panen

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

Dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Nurul Tauchid, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, mencuat setelah seorang santriwati melahirkan di lingkungan pesantren. Pengasuh sekaligus pengelola pesantren berinisial I diduga terlibat dalam perkara tersebut. Informasi sementara dari warga menyebut sedikitnya lima santriwati diduga menjadi korban dalam rentang waktu beberapa tahun. Kasus itu menjadi perhatian masyarakat setela

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

PTUN Batalkan Mutasi Pegawai Kementerian HAM: Prosedur Cacat, Tidak Didasarkan Evaluasi Kinerja

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan mengajukan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pegawai Kementerian HAM, Ernie Nurheyanti M. Toelle, terkait keputusan mutasi jabatan. Putusan tersebut membatalkan keputusan Menteri HAM yang memindahkan Ernie dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan, namun menilai mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi. Menurutnya

PTUN Batalkan Mutasi Pegawai Kementerian HAM: Prosedur Cacat, Tidak Didasarkan Evaluasi Kinerja

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengkaji penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan dana pensiun. Respons tersebut membuat ribuan buruh membatalkan rencana demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis besok. Pembatalan aksi diputuskan setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Said mengata

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Muktamar ke-35 NU Mundur ke Akhir Agustus, PBNU Ungkap Penyebabnya

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengundur pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dari semula dijadwalkan pada 1-5 Agustus 2026 menjadi 27-31 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU dan penetapkan Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, sebagai tuan rumah muktamar. Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan perubahan jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan

Muktamar ke-35 NU Mundur ke Akhir Agustus, PBNU Ungkap Penyebabnya

Polisi Geledah Restoran dan Money Changer di Cipete , Terkait dengan Korupsi Batu Bara PLN-Asabri

Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, digeledah polisi dalam penyidikan dugaan korupsi batu bara yang berkaitan dengan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Penggeledahan itu dilakukan pada Rabu (8/7/2026) dan melibatkan belasan polisi bersenjata. Sejumlah anggota reserse terlihat masuk ke area restoran dan tempat penukaran uang yang berada di sampingnya. Penjagaan dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan berlangsung hingga sore hari. Kehadiran polisi membuat warga yang melintas

Polisi Geledah Restoran dan Money Changer di Cipete , Terkait dengan Korupsi Batu Bara PLN-Asabri

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia memunculkan kekhawatiran baru di balik janji menarik dana global. Insentif pajak besar yang disiapkan dalam RUU PFII dikhawatirkan membuka celah bagi pemilik modal domestik untuk membawa dana ke luar negeri, lalu memasukkannya kembali ke Indonesia sebagai investasi asing demi menikmati fasilitas bebas pajak. Risiko itu dikenal sebagai round tripping capital . Dalam skema tersebut, dana dari dalam negeri keluar sementara ke yurisdiksi la

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Polisi Kejar Tujuh Buronan Pembunuhan Pilot AS dan Pembakaran Pesawat di Yahukimo Papua

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Kapten Nicholas F. Goselin, dan pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA). Ketujuh tersangka kini berstatus buron dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Kasatgas Gakkum Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti, memer

Polisi Kejar Tujuh Buronan Pembunuhan Pilot AS dan Pembakaran Pesawat di Yahukimo Papua

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Pemerintah mengusulkan skema baru pembiayaan haji 2027 jika biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi Rp107 juta. Dalam skema ini, porsi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah diupayakan hanya 40 persen, sementara 60 persen sisanya ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi VIII DPR. Pemerintah berharap DPR menyetujui perubahan komposisi agar bia

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Utang Rp25 Juta Membengkak Jadi Rp140 Juta, Lansia Laporkan Bank Jombang ke Polisi

Lansia asal Jombang, Ngatini (69), resmi melaporkan PT BPR Bank Jombang Perseroda ke Polres Jombang setelah utangnya melonjak dari Rp25,5 juta menjadi Rp140 juta. Ia menduga terdapat pelanggaran ketentuan perbankan, termasuk manipulasi dokumen dalam proses pemberian kredit. Laporan itu telah teregister di Polres Jombang sejak 6 Juli 2026. Dalam laporannya, kuasa hukum Ngatini menduga terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana diubah dalam Undang

Utang Rp25 Juta Membengkak Jadi Rp140 Juta, Lansia Laporkan Bank Jombang ke Polisi