AFU.id

Indeks Berita

Penelitian IDAI: 13,3 Persen Anak Alami Penurunan Fungsi Paru Akibat Polusi

Penelitian yang dipaparkan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menemukan 13,3 persen anak sekolah di Jakarta mengalami penurunan fungsi paru-paru setelah terpapar polusi udara selama enam bulan. Temuan itu menunjukkan dampak polusi dapat terjadi meski anak tidak mengalami keluhan pernapasan. Anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi IDAI, dr. Cynthia Centauri, mengatakan penelitian tersebut dilakukan pada 2024 terhadap anak-anak sekolah yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara tinggi

Penelitian IDAI: 13,3 Persen Anak Alami Penurunan Fungsi Paru Akibat Polusi

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Sebanyak 16 kesepakatan strategis diteken dalam pertemuan bilateral Indonesia dan India di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, pertanian, riset, hingga teknologi antariksa sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara. Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Salah satu dokumen yang dipertukarkan adalah perpanjangan Framework Agreeme

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Revisi UU Pemilu Jalan di Tempat, Oposisi di Parlemen Dinilai Mati

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai terus berjalan di tempat meski berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu telah berulang kali dibahas. Lemahnya oposisi di parlemen disebut menjadi salah satu penyebab pembaruan aturan tidak kunjung bergerak. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan besarnya energi yang dikeluarkan masyarakat melalui diskusi dan evaluasi belum menghasilkan perubahan berarti dalam sistem pemilu. “Jadi kita seperti lari d

Revisi UU Pemilu Jalan di Tempat, Oposisi di Parlemen Dinilai Mati

Pemkab Bogor Percepat 10 Proyek Strategis, Tender Dini Dimulai Akhir 2026

Sekitar 10 proyek strategis di Kabupaten Bogor akan mulai dilelang lebih awal pada akhir 2026 melalui skema tender dini. Langkah ini disiapkan agar proyek-proyek yang dibiayai APBD 2027 dapat langsung dikerjakan setelah anggaran disahkan. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan proses lelang akan dimulai pada akhir 2026 sebagai bagian dari percepatan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, mekanisme tender dini diharapkan memangkas waktu persiapan sehingga proyek dapat segera memasuki tahap pelaksa

Pemkab Bogor Percepat 10 Proyek Strategis, Tender Dini Dimulai Akhir 2026

OJK Jatuhkan Denda Rp86 Miliar ke 100 Pelaku Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang Januari hingga 29 Juni 2026. Total denda yang dikenakan mencapai Rp86,26 miliar sebagai bagian dari upaya penegakan aturan dan perlindungan investor. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan, sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah kasus di sekto

OJK Jatuhkan Denda Rp86 Miliar ke 100 Pelaku Pasar Modal

Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes Rp645 Miliar, Dua Direktur Resmi Jadi Tersangka

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek modernisasi Pabrik Gula Assembagoes, Situbondo, Jawa Timur. Proyek yang bertujuan meningkatkan produksi gula nasional itu menimbulkan kerugian negara hingga Rp645,27 miliar. Penetapan tersangka diumumkan pada Selasa (7/7/2026). Dua orang yang dijerat ialah DPP, Direktur Utama PTPN IX periode 2015-2017, dan TD, Direktur Utama PT Multinas Indonesia. Kepala Bagian Operasi Kortastipid

Korupsi Proyek Pabrik Gula Assembagoes Rp645 Miliar, Dua Direktur Resmi Jadi Tersangka

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan siap hadir dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu yang menjerat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo. Jokowi mengatakan kehadirannya bergantung pada permintaan majelis hakim. Ia juga memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum hingga perkara tersebut diputus pengadilan. “Kalau saya diundang yang mulia majelis hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir,” kata Jokowi di Solo, Jawa Ten

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG

Sepuluh temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis mengendap sejak Maret 2026. Badan Gizi Nasional baru menyerahkan rencana perbaikan pada Selasa, (7/7/2026). Jeda itu berlangsung lebih dari tiga bulan sejak KPK menyerahkan hasil kajiannya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kajian itu diterima saat kepemimpinan sebelumnya masih berjalan. Namun, dokumen tersebut belum mendapat tanggapan ketika pimpinan baru mulai bekerja pada 2 Juni 2026. BGN kemudian

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG

Rekomendasi KPK soal MBG Ternyata Diabaikan di Era Dadan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkap rekomendasi hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diserahkan sejak 17 Maret 2026 lalu ternyata tidak ditindaklanjuti pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Hal itu disampaikan Agustina usai jajaran pimpinan BGN menggelar audiensi dengan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, saat kepemimp

Rekomendasi KPK soal MBG Ternyata Diabaikan di Era Dadan

Antara Kajian dan Penolakan, Wacana Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Terus Menuai Pro Kontra

Pro kontra pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda masih bergulir hingga saat ini. Terbaru, komisi II DPR RI diketahui akan mengkaji urgensi perubahan nama provinsi tersebut setelah Pemerintah Provinsi Jabar menyampaikan usulan tersebut secara resmi pada Selasa (7/7/2026). Pasalnya diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan pihaknya hingga kini belum menerima usulan resmi dari Pemprov Jabar terkait rencana perubahan nama tersebut. Ia menyebut substa

Antara Kajian dan Penolakan, Wacana Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Terus Menuai Pro Kontra