AFU.id

Indeks Berita

Beli Kartu Perdana Tanpa Info Jelas, Ini yang Bikin Wakil Ketua MK Geram di Sidang Kuota Internet Hangus

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra menegaskan negara tidak boleh membiarkan hubungan antara produsen dan konsumen berjalan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Penegasan ini mengemuka dalam rangkaian persidangan uji materi terkait kebijakan kuota internet hangus yang telah bergulir di MK sejak awal 2026. Dalam berbagai kesempatan persidangan, Saldi konsisten menyoroti ketimpangan posisi antara operator telekomunikasi selaku produsen jasa dan masyarakat selaku konsumen. Ia menegas

Beli Kartu Perdana Tanpa Info Jelas, Ini yang Bikin Wakil Ketua MK Geram di Sidang Kuota Internet Hangus

Meski Jokowi Turun Langsung, Kenapa PSI Tetap Sulit Geser PDI-P di Jateng?

Rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah (Jateng) pada pertengahan Juli 2026 dinilai belum cukup untuk mengubah dominasi politik PDI Perjuangan (PDI-P) di provinsi tersebut. Ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jateng sebagai "kandang gajah" partainya sendiri pun diperkirakan tidak akan mudah terwujud. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai ada dua faktor utama yang membuat target tersebut sulit dicapai

Meski Jokowi Turun Langsung, Kenapa PSI Tetap Sulit Geser PDI-P di Jateng?

Ketika Hukum Berpihak pada Uang, Eks Ketua KY Ungkap Fenomena "Rule by Law" di Indonesia

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI periode 2013-2015, Suparman Marzuki, menilai tatanan hukum nasional saat ini telah bergeser menjadi sekadar instrumen untuk membenarkan tindakan penguasa dan pemilik modal. Ia melontarkan kritik tajam terhadap realitas hukum dan politik di Indonesia pascareformasi yang dinilai kian jauh dari cita-cita awal. Kata Suparman dalam acara Srawung Demokrasi 12 yang membedah buku ‘Pemikiran Hukum dan Politik’ tersebut, saat ini sebagian besar orang di Indonesia menil

Ketika Hukum Berpihak pada Uang, Eks Ketua KY Ungkap Fenomena "Rule by Law" di Indonesia

Papua Kembali Memanas, Waka MPR Sebut Penanganannya Tanggung Jawab Wapres

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengingatkan Wakil Presiden agar menjalankan mandatnya dalam penanganan persoalan Papua yang kembali diwarnai konflik dan kekerasan. Pernyataan itu disampaikan menyusul penyerangan serta pembakaran pesawat milik Associated Mission Aviation di Balinggama. Konflik bersenjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, juga mengakibatkan seorang perempuan yang tengah hamil tujuh bulan meninggal dunia. Bambang mengatakan Papua memilik

Papua Kembali Memanas, Waka MPR Sebut Penanganannya Tanggung Jawab Wapres

Harga Jadi Ganjalan, Ekspor Listrik Hijau ke Singapura Belum Jalan

Harga masih menjadi ganjalan dalam rencana ekspor listrik hijau Indonesia ke Singapura. Meski kerja sama energi kedua negara terus berjalan, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai tarif jual listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan mengenai harga listrik yang akan diekspor masih berlangsung. Bahlil menyebut pemerintah memiliki kewenangan menetapkan harga sehingga Indonesia ingin memastikan nilai jual listrik hijau sesuai dengan kepentingan

Harga Jadi Ganjalan, Ekspor Listrik Hijau ke Singapura Belum Jalan

Modernisasi Pabrik Gula Rp250 Miliar Bermasalah, Eks Bos PTPN XI Jadi Tersangka

Proyek modernisasi Pabrik Gula Assembagoes di Situbondo, Jawa Timur, diduga bermasalah sejak proses lelang. Proyek senilai sekitar Rp250 Miliar itu tidak mencapai target kerja, meski pembayaran hampir seluruhnya telah dilakukan. Polisi kini menetapkan dua orang tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PTPN XI. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan DPP dan TD sebagai tersangka, Selasa, (7/7/2026). DPP merupakan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI pada 2015 hingga 2017.

Modernisasi Pabrik Gula Rp250 Miliar Bermasalah, Eks Bos PTPN XI Jadi Tersangka

Pajak Tak Capai Target, Belanja Negara Membengkak dan Defisit APBN 2026 Melebar

Pemerintah memperkirakan kekurangan anggaran negara pada 2026 melebar menjadi Rp734,3 Triliun. Angka itu naik Rp45,2 Triliun dari target awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelebaran terjadi karena belanja negara naik lebih cepat dibanding pemasukan dari pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (7/7/2026). Pemerintah sebelumnya menargetkan defisit Rp689,1 Triliun. “Outlook defisit APBN tercatat

Pajak Tak Capai Target, Belanja Negara Membengkak dan Defisit APBN 2026 Melebar

Aduan Sampah Tak Wajib Ditindaklanjuti, UU Pengelolaan Sampah Digugat ke MK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak mewajibkan pemerintah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penumpukan maupun pembuangan sampah liar. Gugatan tersebut diajukan Dudy Mempawardi Saragih melalui perkara Nomor 255/PUU-XXIV/2026. Sidang perdana pengujian undang-undang itu digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pemohon mempersoalkan Pasal 11 ayat (1) huruf b yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berper

Aduan Sampah Tak Wajib Ditindaklanjuti, UU Pengelolaan Sampah Digugat ke MK

Kekeringan Meluas di Bogor, Ratusan Warga Bergantung pada Bantuan Air Bersih

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada ratusan warga yang terdampak kekeringan di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber air di sejumlah wilayah mengering akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengatakan distribusi air bersih dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari pemerintah desa pada Sen

Kekeringan Meluas di Bogor, Ratusan Warga Bergantung pada Bantuan Air Bersih

Disebut "Kamerun Terjajah", Mbappe Balas Komentar Rasis Senator Paraguay

Bintang timnas Prancis Kylian Mbappe mengecam keras senator Paraguay, Celeste Amarilla, setelah menjadi sasaran komentar bernada rasialis usai laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mbappe menilai pernyataan politikus tersebut tidak hanya menghina dirinya secara pribadi, tetapi juga mencoreng nama Paraguay di mata dunia. Kontroversi bermula setelah Prancis menyingkirkan Paraguay dengan skor 1-0 di babak 16 besar. Tak lama setelah pertandingan, Amarilla mengunggah komentar di media sosial X yang m

Disebut "Kamerun Terjajah", Mbappe Balas Komentar Rasis Senator Paraguay