Indeks Berita

BGN Bakal Stop MBG di SMA, Kini Lebih Fokus ke Penerima yang Butuh Intervensi Gizi

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan siswa SMA, utamanya dari kalangan mampu, berpotensi tidak lagi menjadi sasaran program. Kebijakan ini diperkirakan mengurangi sekitar delapan juta penerima manfaat dan menekan kebutuhan anggaran. "Tidak perlu diberikan lagi MBG, apalag

3 bulan lalu

Refocusing MBG, Pegawai BGN Dilarang Punya Dapur Hindari Konflik Kepentingan

Badang Gizi Nasional (BGN) menutup akses bagi pegawai di lingkungan BGN untuk memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena mereka adalah pengambil kebijakan. Langkah ini untuk menghindari konflik kepentingan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan, dalam kebijakan baru perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mitra tidak boleh asal membangun dapur hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi kembali pada niat awal yakni memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. "Refoc

3 bulan lalu

Banyak Data Ganda, BGN Akui Jumlah Dapur MBG Simpang-Siur dan Tidak Singkron

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui data jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sinkron di internal lembaga. Sejumlah kedeputian disebut memiliki versi data berbeda terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan perbedaan data itu membuat pihaknya harus melakukan penyelarasan ulang. BGN kemudian menggunakan data transaksi keuangan sebagai acuan untuk memastikan dapur yang benar-benar beroperasi. “Jadi waktu saya datang ke BGN,

3 bulan lalu

Anggaran Komnas HAM Dipangkas Rp99 Miliar, Ribuan Aduan Kasus Terancam Tak Tertangani

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluhkan penurunan pagu indikatif anggaran tahun 2027. Penurunan itu disebut membuat penanganan ribuan aduan dugaan pelanggaran HAM berisiko tidak berjalan optimal. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan kebutuhan anggaran lembaganya untuk menjalankan mandat pemajuan dan penegakan HAM mencapai Rp193,58 miliar. Namun, pagu indikatif yang diterima masih menyisakan selisih lebih dari Rp99 miliar. “Pagu indikatif tahun 2027 yang diterima Komnas H

3 bulan lalu

Komnas HAM Minta Pasal 61 Perpres MBG Dicabut, Nilai Wewenang BGN Terlalu Luas

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mencabut Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasal itu dinilai memberi kewenangan terlalu luas kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Komnas HAM menilai BGN memiliki peran berlapis dalam program MBG. Lembaga itu tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga berperan sebagai regulator dan pengawas program. Desakan tersebut disampaikan Koordinator Subkomisi Penegak

3 bulan lalu

Advokasi Guru Gugat Program MBG di MK, Sebut Siswa Jadi Sibuk Pikirkan Makan Siang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Guru menyebut pembagian makanan saat jam pelajaran membuat kelas tidak kondusif dan memangkas waktu belajar siswa. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, Iman mengatakan pelaksanaan MBG di sekolah membuat perhatian murid terpecah. Siswa disebut lebih fokus menunggu pembagian makanan dibanding mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Selain itu, proses distribusi MBG disebut mem

3 bulan lalu

Temuan Struktur Bata Kuno di Trenggalek Diduga Berasal dari Abad 12

Struktur bata kuno yang diduga berasal dari masa lampau ditemukan di kawasan Sendang Kamulyan, Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Temuan yang berada di bawah genangan air tersebut merupakan bagian dari objek cagar budaya (ODCB) yang berkaitan dengan periode klasik Jawa, yang diperkirakan hidup pada abad ke-12 Masehi, sejalan dengan jejak sejarah Prasasti Kamulan tahun 1194 M. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan langsung menindak

3 bulan lalu

Banyak Konflik Kepentingan, BGN: Pejabat Pembuat Kebijakan Tak Boleh Miliki SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan larangan bagi pegawai yang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan untuk memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketentuan ini diterapkan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan larangan tersebut khusus berlaku bagi pejabat atau pegawai yang memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan. Ia menegaskan, posisi tersebut tidak boleh dirangkap deng

3 bulan lalu

Pejabat Pengelola Aset Pemkab Purwakarta Tewas Bersimbah Darah, Ada Luka Tusuk dan Bekas Jeratan di Leher

Seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta ditemukan tewas secara tidak wajar di dalam rumahnya, Minggu, (14/6/2026) malam. Polisi masih menyelidiki apakah kematian korban merupakan bunuh diri atau tindak pidana. Korban diketahui bernama Yogi Saleh, 40 tahun. Ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta. Yogi ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kamar rumahnya di Jalan Patinggi III, Kampung Kara

3 bulan lalu

Pelaku Penganiayaan di Cengkareng Positif Narkoba, Korban Dipukul Saat Berupaya Lerai Kericuhan

Polisi menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan berinisial YPB yang terlibat dalam kericuhan di kawasan kuliner samping Apartemen Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (14/6/2026) malam. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan pelaku diduga berada di bawah pengaruh narkotika saat kejadian. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengatakan hasil tes urine YPB menunjukkan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine. “Dari hasil pemeriksaan urine terhadap pelaku YPB,

3 bulan lalu