AFU.id

Indeks Berita

Polisi Bongkar 58 Kasus Narkoba di Priok, Nilainya Tembus Rp37 Miliar

Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyita narkotika dan obat-obatan berbahaya dengan nilai mencapai sekitar Rp37 miliar dari hasil pengungkapan 58 kasus selama Januari hingga Juni 2026. Pengungkapan tersebut menyeret puluhan tersangka dalam jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum setempat. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo mengatakan, seluruh kasus berhasil diungkap oleh Satresnarkoba bersama jajaran polsek melalui rangkaian operasi pemberantasan narkotika. Sepanjang perio

Polisi Bongkar 58 Kasus Narkoba di Priok, Nilainya Tembus Rp37 Miliar

Anggaran Tak Kunjung Cair, Empat Dapur MBG di Natuna Setop Operasional

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menghentikan operasional sementara. Penghentian ini akibat belum cairnya anggaran pengadaan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Koordinator BGN Wilayah Natuna, Lutshia Widi Febiana, mengatakan penghentian operasional terjadi karena dana belum masuk ke virtual account. “Penghentian belum diketahui sampai kapan,” kata Lutshia, Jumat (12/6/2026). Dana tersebut digu

Anggaran Tak Kunjung Cair, Empat Dapur MBG di Natuna Setop Operasional

Diblokade Polisi ke Bundaran HI, Mahasiswa: DPR dan Istana Sudah Tak Dengarkan Kami!

Aksi demonstrasi Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut yang terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah kampus lain menghadapi blokade kepolisian di beberapa titik ketika hendak menuju lokasi aksi utama di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Massa mahasiswa diadang aparat kepolisian dari kawasan Semanggi, GBK, Fairmont, hingga Dukuh Atas, sehingga barisan terpencar dan gagal mencapai titik yang telah direncanakan. Ketua BEM UI, Yalathof Mas’hum Imawan menegaskan aksi

Diblokade Polisi ke Bundaran HI, Mahasiswa: DPR dan Istana Sudah Tak Dengarkan Kami!

Ribuan Mahasiswa Demo Hari Ini, Polda Metro Jaya Ancam Tindak Tegas Provokator

Polda Metro Jaya menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok mana pun yang terbukti membawa barang berbahaya atau sengaja memancing gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Satuan Tugas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya disebut telah lebih dahulu mengidentifikasi sejumlah kelompok tertentu yang diduga akan mencoba menunggangi aksi penyampaian aspirasi mahasiswa. "Apabila k

Ribuan Mahasiswa Demo Hari Ini, Polda Metro Jaya Ancam Tindak Tegas Provokator

Bahlil Klaim Kenaikan Pertamax Sudah Dihitung Matang, BBM Subsidi Dijamin Tak Berubah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green telah melalui perhitungan cermat dan melibatkan banyak pihak. Kenaikan itu disebut semata mengikuti mekanisme harga pasar yang berlaku secara global yang berlaku sejak Rabu (10/6/2026) lalu. "Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini sudah dilakukan dengan perhitungan matang serta melibatkan banyak pihak. Nah sementara harga yang nonsubsidi it

Bahlil Klaim Kenaikan Pertamax Sudah Dihitung Matang, BBM Subsidi Dijamin Tak Berubah

Kejagung Belum Kabulkan JC Sony Sonjaya, Penyidik Masih Dalami Pelaku Lebih Besar di Kasus MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alasannya, penyidik masih harus mendalami dan memverifikasi apakah informasi yang diserahkan Sony benar-benar mengarah pada pelaku yang lebih besar dari dirinya. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan sa

Kejagung Belum Kabulkan JC Sony Sonjaya, Penyidik Masih Dalami Pelaku Lebih Besar di Kasus MBG

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang, Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah dan Satu Rumah

Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto diduga menerima suap senilai total sekitar Rp4,85 miliar dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, termasuk satu unit rumah senilai Rp2,2 miliar. Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan rincian penerimaan itu setelah berkas perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara 2013-2025 tersebut dilimpahkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026)

 Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang, Diduga Terima Suap Miliaran Rupiah dan Satu Rumah

KAI Tutup 119 Perlintasan Sebidang, Ribuan Titik Rawan Masih Jadi Sorotan

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menutup 119 perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya nasional peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Di saat yang sama, KAI juga masih menangani 490 perlintasan liar yang tersebar di berbagai wilayah operasi. Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi titik rawan kecelakaan di jalur rel dan jalan raya. Penanganan dilakukan bersama pemerintah pusat, daerah, hingga aparat kewilayah

KAI Tutup 119 Perlintasan Sebidang, Ribuan Titik Rawan Masih Jadi Sorotan

Pakar: Konsumen Pertamax Bisa Beralih ke Pertalite, Beban APBN Berisiko Membengkak

Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen berpotensi mendorong konsumen beralih ke Pertalite. Perpindahan konsumsi tersebut dinilai dapat meningkatkan beban kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila penyaluran Pertalite melampaui kuota. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan risiko fiskal muncul karena Pertalite menggunakan skema kompensasi, yakni pemerintah menanggung selisih antara harga jual dan harga keekonom

Pakar: Konsumen Pertamax Bisa Beralih ke Pertalite, Beban APBN Berisiko Membengkak

KPK: Uang Disita dari Rumah Silmy Karim Sekitar Rp312,5 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap rincian uang yang disita dari rumah mantan Wakilemberantasan Korupsi (K Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menyita uang tunai dalam bentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing. Uang tersebut terdiri atas Rp59 juta, 12.200 dolar Amerika Serikat, 1.250 euro, dan 80.000 yen. “Uang rupiah senilai Rp5

KPK: Uang Disita dari Rumah Silmy Karim Sekitar Rp312,5 Juta