
Indeks Berita

Kantor Hotman Paris Didemo, Massa Minta Kasus Febrie Tak Digiring lewat Opini
Sekitar 100 orang yang mengatasnamakan Aktivis Connection menggelar demonstrasi di depan kantor Hotman Paris & Partners, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (20/7/2026). Massa mempersoalkan pernyataan Hotman Paris Hutapea saat mendampingi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah yang sedang menghadapi proses hukum. Mereka menolak narasi yang dinilai dapat membentuk opini publik dan meminta penanganan perkara didasarkan pada alat bukti. Demonstran juga mendesak aparat bekerja profesional, objektif, dan



Mayoritas Partai Dukung Prabowo, Masyarakat Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Koalisi masyarakat sipil di Jakarta telah membentuk kabinet bayangan yang terdiri dari 15 orang untuk mengawasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai respons terhadap dominasi partai politik dalam koalisi pemerintah. Kabinet ini, yang dipimpin oleh Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, bertujuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menawarkan alternatif berbasis data, tanpa afiliasi partai politik. Meskipun pemerintah menyatakan keterbukaan terhadap kritik, mekanisme tang

Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, KPK Wanti-wanti Mark Up dan Vendor Titipan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan terkait pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat potensi penggelembungan harga dan pengondisian vendor dalam proses pengadaan tersebut. KPK menekankan pentingnya pengawasan dari inspektorat sejak tahap penyusunan kebutuhan dan anggaran, serta memastikan spesifikasi barang yang akan dibeli. Hingga saat ini, pemerintah belum memaparkan rinciannya, termasuk harga satuan dan meto

Prabowo Klaim Tuntaskan 110 Masalah dalam 18 Bulan
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah menyelesaikan lebih dari 110 masalah strategis dalam 18 bulan, meskipun rincian spesifik mengenai masalah tersebut tidak diungkapkan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo juga menargetkan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.077 menjadi maksimal 350 entitas pada akhir 2026, dengan proyeksi penghematan biaya rutin mencapai hingga Rp80 triliun. Meskipun mengakui capaian tersebut, Prabowo menekankan b

Gugatan Kandas, Roy Suryo Pertimbangkan Praperadilan Keempat
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan keempat setelah permohonan praperadilan ketiganya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mempertahankan status tersangkanya dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kuasa hukumnya, Abdul Ghofur Sangadji, mengkritik putusan hakim yang dinilai tidak membahas pokok permohonan dan hanya berfokus pada aspek formil, serta menyatakan bahwa keterangan saksi ya

Dari Persib Bandung ke Pos Indonesia, Ini Profil Iskandar Kunaefi
Muhammad Iskandar Kunaefi resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menggantikan Daud Joseph, dengan masa jabatan yang berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima. Iskandar, yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang logistik, investasi, dan pengelolaan aset, diharapkan dapat memimpin transformasi perusahaan dan memperkuat tata kelola dalam menghadapi tantangan industri logistik yang semakin kompetitif. Sebelumnya, ia juga menjabat di berb

Pos Indonesia Tunjuk Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama Gantikan Daud Joseph
PT Pos Indonesia (Persero) resmi menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif sejak 30 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 dan SK.120/DI-DAM/DO/2026 yang ditandatangani pada 15 Juli 2026. Penunjukan itu menjadi bagian dari langkah pemegang saham untuk memastikan kesinambungan pengelolaan perusahaan di tengah transformasi bisnis yang sedang berlangsung. Se

Siapa Oegroseno? Eks Wakapolri dan Dewan Penasihat Timnas Anies-Imin yang Mengaku Dikriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn.) Oegroseno, menjadi sorotan setelah menerima undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait dugaan korupsi hibah lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan pengadaan lahan di Lembang. Oegroseno menganggap pemanggilan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambilnya lebih dari 15 tahun lalu, dan mempertanyakan dasar hukum penyelidikan yang dilakukan, meskipun ia berkomit


DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak berdasarkan Surat Edaran terbaru, namun Komisi I DPR mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, meminta penjelasan jelas mengenai tujuan dan batas tugas aparat di lapangan untuk memastikan keterlibatan mereka tidak menjadi tekanan bagi wajib pajak, serta menyarankan agar DJP melakukan sosialisasi kepada wajib pajak besar s

Komisi I DPR RI Restui Hibah Kapal Induk dari Italia Berusia 40 Tahun Bernilai Rp1,1 Triliun
Komisi I DPR RI telah menyetujui hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yang berusia sekitar 40 tahun dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun, dan keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Meskipun seluruh fraksi memberikan persetujuan, mereka menekankan pentingnya perencanaan anggaran untuk memastikan kapal dapat beroperasi setelah diterima, serta mendesak pemerintah untuk merancang peran khusus kapal dalam sistem pertahanan Indonesia. Ketua Komisi I, Utut Adianto, juga mendorong p






