AFU.id

Indeks Berita

Perintah Sadap Prabowo Berawal dari Listyo Sigit: Lewat Whatsapp, Tanpa Surat

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dimulai dari perintah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui grup WhatsApp, tanpa jalur resmi atau surat permohonan. Proses penyadapan yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2026 tersebut melibatkan pelanggaran prosedur, termasuk penghapusan jejak setelahnya, yang menimbulkan kecurigaan dan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Suyudi menegas

Perintah Sadap Prabowo Berawal dari Listyo Sigit: Lewat Whatsapp, Tanpa Surat

Pidato Sarat Pesan Prabowo Subianto di HUT Nasdem, Sentil Isu Penyadapan dan Pengkhianatan, Siapa Tersindir?

Dalam pidato pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, Prabowo Subianto menyampaikan sindiran tajam terkait isu penyadapan dan pengkhianatan dalam kekuasaan, yang muncul setelah skandal penyadapan ilegal melibatkan komunikasi internal Presiden. Ia menekankan bahwa kekuasaan cenderung menggoda individu untuk korupsi dan mengingatkan bahwa sejarah manusia dipenuhi dengan pengkhianatan. Selain itu, Prabowo juga menunjukkan sikap akomodatif terhadap PDIP dan menegaskan perlunya kolaborasi demi kepent

Pidato Sarat Pesan Prabowo Subianto di HUT Nasdem, Sentil Isu Penyadapan dan Pengkhianatan, Siapa Tersindir?

Singgung Dugaan Makar, Komisi III Minta Kapolri Bongkar Semua Fakta Penyadapan Prabowo

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Kapolri untuk mengungkap semua fakta terkait dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh empat jenderal Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto, menjelang Rapat Kerja dengan Polri. Ia menegaskan pentingnya transparansi informasi tentang rangkaian perbuatan ilegal yang diduga dilakukan kelompok LSP, termasuk surveillance dan penggalangan massa, yang dapat dikategorikan sebagai serangan makar jika terbukti. Rapat tersebut bertujuan untuk memastika

Singgung Dugaan Makar, Komisi III Minta Kapolri Bongkar Semua Fakta Penyadapan Prabowo

Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Nasib HMP di DPR?

Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan dilaporkan ke MPR RI. Menyusul pengunduran ini, nasib usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran, yang diajukan oleh 120 anggota DPR dari 8 fraksi, akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, namun prosesnya tidak akan dilanjutkan karena Gibran sudah mundur dari jabatannya. Ketua Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, meny

Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Nasib HMP di DPR?

Langkah Mundur yang Terlambat: Manuver Gibran Dinilai Sia-Sia, DPR Kunci Pemakzulan di Paripurna

Gibran Rakabuming Raka menghadapi tekanan politik yang semakin meningkat di DPR RI, di mana langkah pengunduran dirinya dinilai terlambat dan tidak akan menghentikan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah pada pemakzulan. Meskipun kabar pengunduran diri belum dikonfirmasi secara resmi, seluruh fraksi DPR telah sepakat untuk melanjutkan proses hukum, dengan dukungan mencapai 120 anggota, yang melebihi syarat minimum. Pengamat politik menilai tindakan Gibran yang tidak mundur sejak awa

Langkah Mundur yang Terlambat: Manuver Gibran Dinilai Sia-Sia, DPR Kunci Pemakzulan di Paripurna

DPR Mendadak Ubah Jadwal Rapat Paripurna usai Gibran Serahkan Surat Mundur ke Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengubah jadwal rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 pukul 10.00 WIB menjadi pukul 14.00 WIB, setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) yang telah ditandatangani oleh lebih dari 100 anggota DPR, terkait polemik keabsahan ijazah Gibran dalam pencalonan sebag

DPR Mendadak Ubah Jadwal Rapat Paripurna usai Gibran Serahkan Surat Mundur ke Presiden

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini Pukul 14.00 WIB, Bahas Gibran Mundur?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar Rapat Paripurna pada hari ini, Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB, meskipun undangan belum disebarkan hingga malam sebelumnya. Rapat ini diadakan bersamaan dengan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja di Jakarta. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pole

DPR Gelar Rapat Paripurna Hari Ini Pukul 14.00 WIB, Bahas Gibran Mundur?

Gibran Mundur dari Wapres, Serahkan Surat ke MPR Hari Ini Pukul 10.00

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari ini, Kamis (12/11/2026), pukul 10.00 WIB, yang telah dikonfirmasi oleh Ketua Fraksi PAN MPR RI, Sarifuddin Sudding. Pengunduran diri Gibran akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sementara usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh 120 anggota DPR dari 8 fraksi tidak akan dilanjutkan karena objek HMP tersebut telah mundur. Sebelumnya, Gibran

Gibran Mundur dari Wapres, Serahkan Surat ke MPR Hari Ini Pukul 10.00

Gonjang-ganjing Gibran Mundur: Dasco Ngaku Belum Tahu, Tak Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya dan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dibenarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Namun, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan menyatakan tidak ada pembicaraan mengenai pengunduran Gibran saat bertemu dengan Prabowo. Sementara itu, usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran juga sedang bergulir

Gonjang-ganjing Gibran Mundur: Dasco Ngaku Belum Tahu, Tak Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Berapa Lama Indonesia Punya Wapres Baru jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Ini Penjelasannya

Gibran Rakabuming Raka dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, meskipun status resmi surat pengundurannya masih perlu dikonfirmasi. Jika pengunduran diri ini terjadi, MPR harus meminta Presiden untuk mengajukan dua calon pengganti, dan pemilihan wakil presiden baru harus dilakukan dalam waktu maksimal 60 hari. Sementara itu, usulan pemakzulan terhadap Gibran di DPR, yang telah mendapatkan dukungan dari 120 anggota, akan melalui proses yang diperkirakan memakan waktu

Berapa Lama Indonesia Punya Wapres Baru jika Gibran Mundur atau Dimakzulkan? Ini Penjelasannya

Gibran Sudah Mundur, Tekanan ke Solo Tetap Kuat: Kali Ini Jokowi Langsung Sasarannya Lewat Permintaan Uji Ulang Keaslian Ijazah di Pengadilan

Gibran Rakabuming Raka telah mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden, namun tekanan hukum dan politik terhadap Presiden Joko Widodo tetap berlanjut, terutama terkait permintaan uji ulang keaslian ijazahnya yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permohonan tersebut disampaikan dalam konteks persidangan kasus pencemaran nama baik dan tuduhan ijazah palsu, sementara Roy Suryo mengklaim adanya kesamaan antara foto di ijazah Jokowi dengan se

Gibran Sudah Mundur, Tekanan ke Solo Tetap Kuat: Kali Ini Jokowi Langsung Sasarannya Lewat Permintaan Uji Ulang Keaslian Ijazah di Pengadilan

Gibran Dimakzulkan, Nama Wapres Pengganti Bakal Tergantung Opsi Koalisi di DPR, Dua Nama Diprediksi Menguat

Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden akan dibahas dalam rapat paripurna DPR pada 12 November 2026, dengan proses yang diperkirakan berjalan lancar meskipun Gibran memilih mundur. Setelah pemakzulan, Presiden Prabowo akan mengusulkan dua nama pengganti Gibran, yang kemungkinan besar akan tergantung pada strategi koalisi di DPR, baik untuk memperkuat internal partai koalisi atau memperluas jaringan koalisi dengan PDIP. Nama-nama yang berpotensi muncul sebagai wakil pr

Gibran Dimakzulkan, Nama Wapres Pengganti Bakal Tergantung Opsi Koalisi di DPR, Dua Nama Diprediksi Menguat

Hidayat Nur Wahid Gantikan Syahrul Aidi di BKSAP DPR? Ini Rotasi PKS Setelah Mundur dari MPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menunjuk Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR setelah ia mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR, menggantikan Syahrul Aidi Maazat yang sebelumnya menjabat. Dalam perannya yang baru, HNW akan fokus pada penguatan diplomasi parlemen Indonesia, khususnya terkait isu Palestina dan hak asasi manusia. Selain itu, PKS juga mengangkat Mohamad Sohibul Iman sebagai pengganti HNW di pimpinan MPR, menunjukkan langkah regenerasi dalam

Hidayat Nur Wahid Gantikan Syahrul Aidi di BKSAP DPR? Ini Rotasi PKS Setelah Mundur dari MPR

Prabowo Sentil Kasus Penyadapan di HUT NasDem: “Jangan-jangan Disadap Aku”

Pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem, Presiden Prabowo Subianto melontarkan guyonan terkait penyadapan, dengan menyatakan "Jangan-jangan disadap aku," setelah Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap berbagai pejabat, termasuk presiden. Kasus ini terungkap setelah laporan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur resmi, di mana sejumlah alat elektronik disita sebagai barang bukti, dan para tersa

Prabowo Sentil Kasus Penyadapan di HUT NasDem: “Jangan-jangan Disadap Aku”

Gibran Serahkan Surat Mundur, Bagaimana Nasib Rencana “Fight” di PTUN dan PK ke MA?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, mengubah konteks rencana untuk melanjutkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikannya. Meskipun Gibran menyatakan akan "fight" di PTUN, pakar hukum menilai jalur hukum tersebut kini tidak relevan setelah pengunduran dirinya, karena putusan MA yang membatalkan validitas ijazahnya s

Gibran Serahkan Surat Mundur, Bagaimana Nasib Rencana “Fight” di PTUN dan PK ke MA?