JAKARTA, AFU.ID — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap fakta paling krusial dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Semua rangkaian penyadapan itu, kata Suyudi, berawal dari satu perintah dari eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Hal itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi. Perintah itu, menurut Suyudi, tidak disampaikan melalui jalur resmi. Tidak ada surat permohonan penyidik, tidak ada laporan polisi, tidak ada penetapan pengadilan. Perintah hanya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp.
"Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," tegas Suyudi. Dari perintah Listyo Sigit itulah, seluruh mesin penyadapan ilegal kemudian bergerak.
Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026. Saat itu, AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa terkait dengan prosedur penegakan hukum.
Setelah perintah turun, Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Pro Justitia.
Kemudian, melalui sistem PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi. Hasil itu lalu dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga akhirnya sampai ke Jenderal LSP sebagai end user. "Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga Jenderal LSP," ujar Suyudi.
Suyudi menjelaskan, dalam pelaksanaannya ada dua jalur provisioning. Jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Jalur ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analis, dan chat, lalu verifikasi persetujuan secara berjenjang.
Sedangkan jalur B atau jalur internal atensi yang diduga dipakai dalam kasus ini, berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. "Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU," jelas Suyudi.
Yang membuat kasus ini makin sulit dideteksi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
Rangkaian perintah dari Listyo Sigit itu berakhir dengan upaya penghapusan jejak. Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut justru menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan. Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.
Suyudi menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. "Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," kata Suyudi. (YNL)