AFU.id

Indeks Berita

Terima Rp20 Juta "Penjinakan" Aksi Demonstrasi, Ketua BEM FH UK Resmi Dinonaktifkan, Rektorat Bongkar Keterlibatan Alumnus dan Oknum Aparat

Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) resmi menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum. Tim investigasi UBK mengonfirmasi penerimaan uang suap pengondisian aksi sebesar Rp20 juta dari alumnus yang diserahkan melalui oknum aparat kepolisian. Skandal yang mencoreng legitimasi gerakan moral mahasiswa ini memicu reaksi tegas Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahaju yang mengeluarkan 9 poin pernyataan sikap menentang intervensi eksterna. Menko Kumham Imipas Yusril

Terima Rp20 Juta "Penjinakan" Aksi Demonstrasi, Ketua BEM FH UK Resmi Dinonaktifkan, Rektorat Bongkar Keterlibatan Alumnus dan Oknum Aparat

PDI-P Sindir Wacana 2 Periode: Emang Prabowo Mau?

Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mempertanyakan wacana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode yang mulai digaungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deddy menilai pihak yang mendorong wacana tersebut seharusnya lebih dulu memastikan apakah Prabowo memang ingin kembali maju bersama Gibran pada Pilpres 2029.

PDI-P Sindir Wacana 2 Periode: Emang Prabowo Mau?

Pasokan Belum Beres, Kualitas Batu Bara Jadi Masalah Baru PLN

Pemerintah mengakui persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) bukan semata soal jumlah. Meski pasokan secara kontrak disebut tidak bermasalah, PLN masih membutuhkan batu bara dengan kalori tertentu untuk proses pencampuran atau blending. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun.

Pasokan Belum Beres, Kualitas Batu Bara Jadi Masalah Baru PLN

BEM UBK Diduga Terima Uang Rp20 Juta, Begini Duduk Perkaranya

BEM Universitas Bung Karno atau BEM UBK diduga menerima suap Rp20 juta setelah aksi mahasiswa ke Istana Negara pada 15 Juni 2026. Dugaan itu mencuat dalam forum klarifikasi di Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026), ketika sejumlah mahasiswa mencecar pengurus BEM soal aliran dana yang disebut berkaitan dengan aksi tersebut.

BEM UBK Diduga Terima Uang Rp20 Juta, Begini Duduk Perkaranya

Heboh di Media Sosial: Pengurus BEM UBK Diinterogasi Massal, Diduga Terima Uang Rp300 Juta Usai Aksi dan Mediasi dengan Gibran

Skandal dugaan suap pasca-demonstrasi mengguncang Universitas Bung Karno (UBK) setelah video interogasi massal terhadap pengurus BEM FH viral di media sosial X dan TikTok pada Selasa (23/6/2026). Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui telah menerima uang pengondisian sebesar Rp20 juta (bukan Rp300 juta seperti rumor yang beredar) dari oknum kepolisian berinisial A agar memindahkan titik aksi dari Istana Negara ke Gedung DPR RI, meskipun skenario tersebut akhirnya gagal. Kasus yang meny

Heboh di Media Sosial: Pengurus BEM UBK Diinterogasi Massal, Diduga Terima Uang Rp300 Juta Usai Aksi dan Mediasi dengan Gibran

Miris, 60 Ribu Anak Pintar Indonesia Terancam tak Bisa Kuliah, Akses Beasiswa Terbatas dan UKT Mahal Jadi Kendala Utama

Pelaksanaan SNBP 2026 menyisakan tragedi pendidikan dengan gugur massalnya sekitar 60 ribu calon mahasiswa berprestasi yang memilih tidak mendaftar ulang diduga akibat masalah finansial. Fenomena ini memantik reaksi keras dari Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, yang mendesak penelusuran forensik data serta mengkritik aturan blacklist jalur ujian tulis (UTBK-SNBT) yang dinilai tidak adil bagi siswa yang terpaksa mundur demi keadaan ekonomi. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, membongkar b

Miris, 60 Ribu Anak Pintar Indonesia Terancam tak Bisa Kuliah, Akses Beasiswa Terbatas dan UKT Mahal Jadi Kendala Utama

Usai Polemik Konsesi, PBNU Akui Tambang Belum Jalan dan Masih Urus AMDAL

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengakui konsesi tambang yang dikelola organisasi belum beroperasi. Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur mengatakan proses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan sejumlah perizinan masih berjalan. Penjelasan itu disampaikan Gudfan dalam rapat daring bersama para kiai dan pengurus PBNU. Rapat tersebut membahas polemik konsesi tambang yang sebelumnya ramai diperbincangkan di lingkungan organisasi. “Sekarang masih belum jalan, karena kita masih me

Usai Polemik Konsesi, PBNU Akui Tambang Belum Jalan dan Masih Urus AMDAL

Dukung MBG Berlanjut, Massa Aksi di Patung Kuda Mengaku Diajak RT dan Dikoordinir Kelurahan

Aksi damai mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026). Massa aksi datang dari sejumlah wilayah di Jakarta, termasuk warga yang mengaku berangkat atas ajakan lingkungan RT hingga dikoordinir kelurahan. Salah satu peserta aksi, Akmal, warga Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mengatakan dirinya datang bersama warga dari lingkungan tempat tinggalnya.

Dukung MBG Berlanjut, Massa Aksi di Patung Kuda Mengaku Diajak RT dan Dikoordinir Kelurahan

Sosok yang Bikin Gaduh Munas PBNU di Ploso Ternyata Wakilnya Gus Ipul

Sulaiman Tanjung, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjadi sorotan setelah dinilai menjadi pemicu kericuhan dalam sidang pleno Komisi Organisasi pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Senin (22/6/2026). Sulaiman Tanjung bukan sosok yang asing di tubuh PBNU. Ia dikenal sebagai salah satu “tangan kanan” Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan kerap menjadi juru bicara serta ope

Sosok yang Bikin Gaduh Munas PBNU di Ploso Ternyata Wakilnya Gus Ipul

DPR: BGN Tak Boleh Rangkap Jadi Pengatur, Pelaksana, dan Pengawas MBG

Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea meminta Badan Gizi Nasional tidak menjalankan tiga fungsi sekaligus sebagai regulator, pelaksana, dan pengawas program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai pembagian kewenangan perlu diperjelas agar pengawasan program tidak berhenti di internal BGN. Marinus mengatakan perhatian utama terhadap MBG bukan pada tujuan pemberian makanan bergizi, melainkan tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Menurut dia, satu lembaga yang mengatur sekaligus menjalankan dan menilai

DPR: BGN Tak Boleh Rangkap Jadi Pengatur, Pelaksana, dan Pengawas MBG

Muktamar NU Digelar Awal Agustus 2026, Lima Daerah Bersaing Jadi Tuan Rumah

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 menetapkan Muktamar ke-35 NU digelar pada 1–5 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi puncak dari rangkaian forum organisasi NU yang diawali dengan pelaksanaan Munas dan Konbes NU 2026. Sekretaris Steering Committee Munas-Konbes NU 2026, Mohammad Nuh, menyebut seluruh rangkaian forum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan menuju pelaksanaan muktamar. Ia menegaskan seluruh tahapan disiapk

Muktamar NU Digelar Awal Agustus 2026, Lima Daerah Bersaing Jadi Tuan Rumah