JAKARTA, AFU.ID — Kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026 mendapat kritik tajam menjelang Muktamar ke-35 NU. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai kepemimpinan PBNU saat ini mengalami kemunduran dibanding periode-periode sebelumnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026). “Kemunduran ini menjadi keprihatinan semua pihak, tetapi hanya Muhaimin yang berani ngomong,” kata Muhaimin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menegaskan kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moralnya sebagai kader NU. Ia mengaku tidak ingin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu mengalami kemunduran dalam tata kelola dan kepemimpinan.
Karena itu, ia mendorong adanya pembenahan manajemen organisasi secara menyeluruh pada periode mendatang. Menurutnya, perbaikan diperlukan agar kepengurusan berikutnya tidak mengulangi kegagalan yang sama.
Salah satu usulan yang disampaikan Cak Imin adalah memisahkan PBNU dari kepentingan politik praktis. Ia menilai para politisi yang berasal dari kalangan NU sebaiknya berkiprah di partai politik, bukan menduduki struktur kepengurusan PBNU. “Salah satu formulanya PBNU bersih dari politisi. Politisi NU silakan masuk partai,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut tidak memerlukan aturan baru. Yang dibutuhkan hanya ketegasan sikap agar organisasi dapat fokus menjalankan fungsi keumatan dan kebangsaan tanpa dibebani kepentingan politik praktis.
Pernyataan Cak Imin muncul di tengah persiapan Muktamar ke-35 NU yang akan digelar pada 1–5 Agustus 2026. Forum tertinggi organisasi itu akan memilih kepengurusan baru yang menggantikan masa khidmat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Selain memilih ketua umum, muktamar juga akan memilih Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) yang bertugas menentukan Rais Aam PBNU. Hingga kini, PBNU masih membahas lokasi penyelenggaraan muktamar yang diperebutkan sejumlah daerah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, dan beberapa wilayah di Jawa Timur. (ANT/RAI)
