AFU.id

Indeks Berita

Sidang Tuduhan Ijazah Palsu, Jokowi Ngaku Ikut Wisuda UGM 19 November 1985

Jokowi memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait tuduhan ijazah palsu, mengungkapkan bahwa ia mengikuti wisuda di Universitas Gadjah Mada pada 19 November 1985 dan menjalani ujian skripsi sebelumnya. Dalam persidangan, ia menunjukkan ijazahnya yang diterbitkan pada 5 November 1985 dan menegaskan bahwa foto di ijazah tersebut adalah miliknya. Kasus ini melibatkan terdakwa Roy Suryo, yang didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui unggahan di me

Sidang Tuduhan Ijazah Palsu, Jokowi Ngaku Ikut Wisuda UGM 19 November 1985

Upaya Keras Jokowi Yakinkan Rakyat Ijazahnya Asli, Ini Kronologinya

Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah asli dari tingkat SD hingga S1 Universitas Gadjah Mada (UGM) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam rangka memberikan kesaksian terkait kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo. Setelah lebih dari 18 bulan, Jokowi menegaskan keaslian ijazahnya di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, menjelaskan riwayat pendidikannya serta menanggapi tuduhan yang muncul sejak 2020. Ia juga menyatakan bahwa ijazahnya telah diuji oleh Bareskrim Polri dan

Upaya Keras Jokowi Yakinkan Rakyat Ijazahnya Asli, Ini Kronologinya

Polemik Font Times New Roman di Skripsi Jokowi yang Terbit 1985 Mencuat di Persidangan, Diklaim Baru Ada pada 1992

Polemik mengenai penggunaan font Times New Roman pada skripsi Presiden Joko Widodo yang diterbitkan tahun 1985 mencuat dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Beberapa pihak, termasuk Rismon Hasiholan Sianipar, mengklaim bahwa font tersebut tidak tersedia sebelum 1992, namun hal ini dibantah oleh Jokowi yang menyatakan bahwa percetakan tempat skripsinya dicetak juga menggunakan font tersebut untuk ribuan skripsi lainnya. Penjelasan lebih lanjut diperlukan untuk menye

Polemik Font Times New Roman di Skripsi Jokowi yang Terbit 1985 Mencuat di Persidangan, Diklaim Baru Ada pada 1992

Nilai KKN Jokowi A, Ini yang Dikerjakan Bersama Teman-temannya

Presiden Joko Widodo mendapatkan nilai A dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukannya di Desa Ketoyan, Boyolali, selama tiga bulan saat menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), seperti yang diungkapkan dalam persidangan mengenai tudingan ijazah palsu. Selama KKN, Jokowi bersama rekan-rekannya melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk memperbaiki tulisan di musala dan menyusun program pokok PKK. Ia juga membantah klaim tentang foto di ijazahnya yang menyebutkan adanya kesam

Nilai KKN Jokowi A, Ini yang Dikerjakan Bersama Teman-temannya

Pasca Listyo Sigit Ditahan Kasus Penyadapan Pejabat Negara, Satgas PKH Tancap Gas Lagi, Sita Tambang Ilegal Pengusaha AK yang Diduga Disokong Jenderal Polisi

Penahanan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam skandal penyadapan ilegal memicu upaya besar-besaran oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menindak praktik tambang ilegal yang diduga dikelola oleh pengusaha Arif Kurniawan (AK), yang terindikasi mendapat dukungan dari oknum jenderal polisi. Dalam rapat pimpinan Satgas PKH, penertiban akan dilakukan secara menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang menguasai kawasan hutan tanpa izin, terutama

4 media, Cenderung netral
Pasca Listyo Sigit Ditahan Kasus Penyadapan Pejabat Negara, Satgas PKH Tancap Gas Lagi, Sita Tambang Ilegal Pengusaha AK yang Diduga Disokong Jenderal Polisi

Jokowi Sebut Roy Suryo Bukan Peneliti, Hakim Langsung Memotong: Fokus Pertanyaan Saja

Dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan teguran dari hakim saat mempertanyakan status Roy Suryo sebagai peneliti, menegaskan bahwa etik peneliti seharusnya tidak seperti itu. Jokowi diminta untuk tetap fokus menjawab pertanyaan jaksa terkait keberatannya terhadap pernyataan dalam video yang menampilkan tudingan ijazah palsu, dan ia juga menunjukkan dokumen ijazah asli dari tingkat pendidikan dasar hingga sarjana sebagai

Jokowi Sebut Roy Suryo Bukan Peneliti, Hakim Langsung Memotong: Fokus Pertanyaan Saja

Jokowi Bantah Foto Ijazah Dumatno di Sidang Roy Suryo: Sepupu Jauh, Umurnya Baru 8 Tahun Saat Saya Lulus

Joko Widodo membantah tuduhan bahwa foto di ijazah S-1 UGM miliknya adalah foto Dumatno Budi Utomo, sepupu jauhnya yang berusia delapan tahun saat Jokowi lulus pada 1985. Dalam sidang kasus fitnah ijazah yang melibatkan Roy Suryo, Jokowi menunjukkan ijazahnya dan menjelaskan latar belakang kuliahnya, menolak klaim yang menyebutkan kesamaan foto tersebut. Sidang ini berlanjut dengan pengamanan ketat dan Jokowi dijadwalkan untuk bersaksi kembali.

Jokowi Bantah Foto Ijazah Dumatno di Sidang Roy Suryo: Sepupu Jauh, Umurnya Baru 8 Tahun Saat Saya Lulus

Jokowi di Sidang Roy Suryo: Belum Pernah Lihat Ijazah Asli, Kok Bisa Menyimpulkan Palsu?

Presiden Joko Widodo memberikan kesaksian dalam sidang pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo, yang dituduh menyebarkan informasi palsu mengenai ijazahnya. Jokowi mempertanyakan logika Roy yang menyimpulkan ijazahnya palsu tanpa melihat dokumen asli dan menyatakan bahwa ijazahnya telah disita oleh penyidik untuk pengujian. Dia mengklaim tudingan tersebut telah beredar sejak 2020 dan melaporkan Roy ke Polda Metro Jaya pada April 2025; Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazahnya jika dimi

Jokowi di Sidang Roy Suryo: Belum Pernah Lihat Ijazah Asli, Kok Bisa Menyimpulkan Palsu?

Enam Ribu Aparat TNI-Polri Jaga Sidang Ijazah Palsu di PN Jaktim, Cegah Bentrokan Massa Pendukung Jokowi dan Roy Suryo Cs

Sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan sidang ijazah palsu yang melibatkan nama Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026, dengan perkiraan massa pendukung Jokowi mencapai 7.000 orang dan pendukung Roy Suryo serta Dokter Tifa sekitar 1.000-2.000 orang. Pengamanan diterapkan dengan pola tiga ring untuk mencegah bentrokan, termasuk penyekatan massa dan pemeriksaan ketat bagi pengunjung yang akan memasuki ruang sidang. Aparat meminta agar pe

Enam Ribu Aparat TNI-Polri Jaga Sidang Ijazah Palsu di PN Jaktim, Cegah Bentrokan Massa Pendukung Jokowi dan Roy Suryo Cs

Ribuan Kader PSI akan Hadir di Sidang Ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur Hari Ini

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengerahkan ribuan kader dan simpatisan untuk mendampingi Presiden Joko Widodo yang bersaksi dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026. Kehadiran massa pendukung ini berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi, dan PSI telah meminta maaf kepada masyarakat terkait hal tersebut. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan adanya konsolidasi kelompok massa dari jaringan organisasi kemasyarak

Ribuan Kader PSI akan Hadir di Sidang Ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur Hari Ini

Oegroseno Curiga Ada Aktor Intelektual Bantu Listyo Sadap Presiden, Singgung Sosok Jenderal Lain yang Turut Terlibat

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengungkapkan dugaan adanya aktor intelektual yang terlibat dalam penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Ia berpendapat bahwa penyadapan yang berlangsung selama setahun dan melibatkan banyak pihak ini memerlukan perencanaan strategis, dan penangkapan tiga jenderal polisi baru merupakan awal dari pengusutan yang lebih dalam. Oegroseno juga mencatat bahwa pelaporan kasus ini ber

Oegroseno Curiga Ada Aktor Intelektual Bantu Listyo Sadap Presiden, Singgung Sosok Jenderal Lain yang Turut Terlibat

Pemeriksaan Nusron Belum Didalami Soal Aliran Uang ke Muktamar NU, KPK Fokus Soal Suap dan Gratifikasi di Kasus HGB PT Summarecon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih fokus pada penyidikan dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk, tanpa mendalami aliran uang yang diduga mengarah ke muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Meskipun ada laporan mengenai aliran uang ratusan miliar ke sejumlah Pengurus Cabang NU, KPK masih mengutamakan penyidikan terhadap peran Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, serta tidak menutup kemungkinan untuk menyelidiki aliran da

Pemeriksaan Nusron Belum Didalami Soal Aliran Uang ke Muktamar NU, KPK Fokus Soal Suap dan Gratifikasi di Kasus HGB PT Summarecon

Setelah 5 Jam Diperiksa, Apakah Ada Aliran Uang ke Nusron Wahid di Kasus Suap HGB Summarecon? Begini Kata KPK

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lima jam terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Dalam pemeriksaan ini, KPK mendalami aliran uang yang terlibat, termasuk uang sebesar Rp106 miliar yang disita dari orang kepercayaan Nusron, meskipun juru bicara KPK menyatakan bahwa informasi tentang aliran uang kepada Nusron masih dirahasiakan. KPK telah menetapkan d

Setelah 5 Jam Diperiksa, Apakah Ada Aliran Uang ke Nusron Wahid di Kasus Suap HGB Summarecon? Begini Kata KPK

Prabowo Disadap oleh Listyo Sigit Cs, Amnesty Tuntut Pengusutan di Luar Internal Polri

Amnesty International Indonesia mendesak pembentukan komite independen di luar Polri untuk menyelidiki dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua pejabat kepolisian lainnya. Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam penyelidikan demi transparansi dan menghindari konflik kepentingan, serta mendesak pemerintah untuk mengusut penggunaan teknologi pengawasan yang berp

Prabowo Disadap oleh Listyo Sigit Cs, Amnesty Tuntut Pengusutan di Luar Internal Polri

Rampung Diperiksa KPK, Nusron Wahid Didalami Soal Pengetahuannya Terkait Aliran Uang yang Diterima Oknum ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, telah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan pengurusan blokir Hak Guna Bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk di Bogor. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menelusuri aliran uang dan dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum di kementerian, termasuk orang-orang kepercayaan Nusron, serta untuk memahami perannya dalam sertifikasi tanah. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini, terma

Rampung Diperiksa KPK, Nusron Wahid Didalami Soal Pengetahuannya Terkait Aliran Uang yang Diterima Oknum ATR/BPN