JAKARTA, AFU.ID — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo memicu desakan pengusutan independen. Amnesty International Indonesia meminta DPR dan pemerintah membentuk komite khusus di luar struktur Polri untuk membongkar dugaan penyadapan yang juga menyeret dua petinggi kepolisian tersebut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pengusutan kasus ini tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada institusi yang anggotanya diduga terlibat. Komite independen harus melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen agar penyelidikan berjalan transparan serta bebas dari konflik kepentingan.
"DPR bersama pemerintah harus segera membentuk Komite Independen, bukan hanya internal Polri, tapi melibatkan masyarakat sipil dan lembaga independen. Ini penting untuk mengusut tuntas skandal ini," kata Usman, Rabu (4/11/2026). Amnesty juga mendesak pemerintah membongkar penggunaan teknologi pengawasan oleh aparat, termasuk menelusuri pembelian dan penggunaan perangkat lunak mata-mata atau spyware.
Penyelidikan harus mengungkap siapa pihak yang membeli, menggunakan, serta mengendalikan teknologi tersebut. Menurut Usman, dugaan penyalahgunaan teknologi pengawasan bukan sekadar persoalan pelanggaran etik anggota kepolisian. Praktik tersebut berpotensi menjadi pelanggaran HAM apabila digunakan untuk memata-matai seseorang secara ilegal.
"Pemerintah juga harus melakukan penyelidikan yang independen, tidak memihak, dan transparan terkait pembelian dan penggunaan perangkat lunak mata-mata serta teknologi pengawasan," ujarnya. Amnesty mengingatkan pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti pada penempatan khusus (patsus) maupun proses pidana terhadap anggota yang diduga melanggar. Penanganan perkara harus membuka jalan bagi pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyadapan di Indonesia.
"Prinsip independensi dan imparsialitas adalah mutlak. Kasus ini tidak boleh berakhir di patsus etik dan pidana, tapi harus menjadi pintu baru reformasi total sistem penyadapan di Indonesia," tegas Usman. Ia menilai reformasi sistem pengawasan diperlukan untuk mencegah teknologi penyadapan disalahgunakan oleh aparat negara.
Tanpa pengawasan yang transparan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, masyarakat sipil berisiko menjadi sasaran pengawasan ilegal. "Semua langkah itu perlu segera ditempuh demi memastikan bahwa masyarakat sipil dapat beraktivitas dalam lingkungan yang bebas dari rasa takut akan pengawasan melanggar hukum dari aparat," pungkasnya. (FAD)