AFU.id

Indeks Berita

Dwi Bagus Tak Hanya Pelajari Cara Membunuh Pakai AI, Skenario Jawaban saat Diperiksa Polisi Juga Disiapkan

Dwi Bagus Martono, tersangka pembunuhan Dini Hardiyanti dan anaknya, AGEF, menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mempelajari cara mengantisipasi pertanyaan polisi serta menyiapkan skenario jawaban sebelum ditangkap. Penyelidikan mengungkap bahwa Bagus telah merencanakan pembunuhan tersebut secara matang, termasuk mencari teknik mencekik dan informasi mengenai alat untuk menghilangkan jasad, yang ditemukan dalam riwayat digitalnya. Ia ditangkap pada 25 Oktober 2026 setelah Dini dan anaknya dil

Dwi Bagus Tak Hanya Pelajari Cara Membunuh Pakai AI, Skenario Jawaban saat Diperiksa Polisi Juga Disiapkan

Siapa Saja yang Boleh Menyadap di Indonesia? Ini Aturan, Izin, dan Batas Waktunya

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyoroti aturan dan kewenangan penyadapan di Indonesia yang diatur dalam berbagai undang-undang, meskipun hingga kini belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya secara menyeluruh. Lembaga seperti Polri, KPK, BNN, dan BIN memiliki prosedur dan batasan waktu yang berbeda dalam melakukan penyadapan, dengan pengawasan yang bervariasi, dan kritik terhadap ketimpangan aturan tersebut semakin menguat. Mahkamah Konstitusi telah mendorong perlunya

Siapa Saja yang Boleh Menyadap di Indonesia? Ini Aturan, Izin, dan Batas Waktunya

Ajudan Nusron Halangi Tugas Wartawan saat Cecar Pertanyaan Soal Kasus Suap di ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan kasus suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Saat keluar dari pemeriksaan, Nusron dihadapkan oleh wartawan yang ingin menanyakan hasil pemeriksaan, namun ia hanya menjelaskan ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya dan tidak memberikan tanggapan lebih lanjut, sementara ajudannya terlib

Ajudan Nusron Halangi Tugas Wartawan saat Cecar Pertanyaan Soal Kasus Suap di ATR/BPN

Daftar 10 Korporasi yang Dituntut Bayar Denda Puluhan Miliar dalam Kasus Korupsi Asabri

Jaksa Penuntut Umum menuntut 10 korporasi terkait kasus korupsi investasi PT ASABRI untuk membayar denda miliaran rupiah serta merampas aset mereka, dengan total kerugian negara mencapai Rp7,87 triliun. Tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mencakup denda berkisar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar dan perampasan aset bervariasi antara Rp8 miliar hingga Rp93 miliar. Selain itu, jaksa juga meminta pembekuan kegiatan korporasi selama dua tahun, menegaskan bahwa tindakan mereka meru

Daftar 10 Korporasi yang Dituntut Bayar Denda Puluhan Miliar dalam Kasus Korupsi Asabri

Jokowi Dipastikan Hadir di Sidang Tuduhan Ijazah Palsu, Terkonfirmasi Ajudannya

Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir dalam persidangan terkait tuduhan ijazah palsu yang melibatkan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026, dengan konfirmasi dari ajudannya. Persidangan ini mendapat perhatian publik yang luas, sehingga Polda Metro Jaya dan aparat TNI-Polri telah menyiapkan pengamanan maksimal untuk memastikan kelancaran acara. Tuduhan yang diajukan oleh Roy Suryo dan lainnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah pal

Jokowi Dipastikan Hadir di Sidang Tuduhan Ijazah Palsu, Terkonfirmasi Ajudannya

Bos Perwira Steel Akui Bayar Rp22,5 Miliar agar Kasus Baja Tak Naik Penyidikan, Ini Jawaban Febrie

Direktur Utama PT Perwira Adhitama Sejati, Hirmon Tjandi, mengakui membayar Rp22,5 miliar kepada Ferry Yanto Hongkiriwang untuk mendapatkan nasihat hukum terkait dugaan korupsi impor baja yang melibatkan perusahaannya. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Hirmon menyebut pembayaran tersebut sebagai biaya kontrak bantuan hukum, sementara terdakwa Febrie Adriansyah memuji profesionalisme penyidik yang menangani kasusnya dan membantah adanya hubungan dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Febri

Bos Perwira Steel Akui Bayar Rp22,5 Miliar agar Kasus Baja Tak Naik Penyidikan, Ini Jawaban Febrie

KPK Bakal Geledah Lagi Kasus Cukai Djarum, Penggeledahan Pertama Sempat Tertunda karena Anggaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan penggeledahan tambahan dalam penyidikan dugaan korupsi pita cukai rokok yang melibatkan PT Djarum, meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan dan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Penggeledahan sebelumnya dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor pusat PT Djarum dan Kantor Bea Cukai, untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan praktik pembayaran cukai yang lebih rendah melalui perusahaan terafiliasi. KPK menegaskan ba

KPK Bakal Geledah Lagi Kasus Cukai Djarum, Penggeledahan Pertama Sempat Tertunda karena Anggaran

Usai Kasus Sadap Presiden, Yusril Usul BSSN Awasi Semua Alat Sadap Milik Negara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan sebagai pengawas eksternal terhadap penggunaan alat penyadapan milik institusi negara, setelah kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri dan dua jenderal polisi. Yusril menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan alat sadap dan menyatakan bahwa hingga kini Indonesia bel

Usai Kasus Sadap Presiden, Yusril Usul BSSN Awasi Semua Alat Sadap Milik Negara

Kudeta Merangkak di Pemerintahan Prabowo, Dugaan Pengkhianatan Politik Sudah Dirancang Sejak Lama

Dugaan adanya "kudeta merangkak" di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diungkap oleh pengamat politik Selamat Ginting, yang menyatakan bahwa operasi untuk melemahkan pemerintahan tersebut telah dipersiapkan sejak lama dan melibatkan pengkhianatan dari dalam kekuasaan. Ginting mendesak Prabowo untuk segera mengambil langkah politik tanpa menunggu proses hukum, serta menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap orang-orang terdekat Presiden terkait dugaan penyadapan komunikasi. Ia juga merekomendas

Kudeta Merangkak di Pemerintahan Prabowo, Dugaan Pengkhianatan Politik Sudah Dirancang Sejak Lama

Penyadapan Presiden Disebut Kasus Serius, Sosok Perintah Harus Segera Diusut

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua bawahannya dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan investigasi mendalam dan transparan, menurut peneliti ISESS, Bambang Rukminto. Ia menekankan pentingnya mengusut sosok yang memberikan perintah penyadapan dan menyatakan bahwa tindakan ini, jika terbukti ilegal, melanggar etika kelembagaan Polri dan penegakan hukum. Bareskrim Polri telah menetapkan ketiga tersangka dan melakukan

13 media, Cenderung netral
Penyadapan Presiden Disebut Kasus Serius, Sosok Perintah Harus Segera Diusut

Bukan Hanya Presiden Prabowo! Eks Wakapolri Oegroseno Bongkar Cerita Para Jenderal Polri Takut Balas WhatsApp karena HP Disadap Listyo

Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengungkapkan bahwa sejumlah perwira tinggi Polri enggan membalas pesan WhatsApp karena khawatir disadap oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Pengakuan ini terungkap saat Oegroseno menghadiri peringatan Hari Juang Polri, di mana ia mempertanyakan praktik penyadapan yang menargetkan banyak tokoh, termasuk Presiden Prabowo, oleh Listyo dan beberapa jenderal lainnya. Oegroseno menyatakan bahwa kritik terhadap kepolisian seharusnya tidak dianggap sebagai an

Bukan Hanya Presiden Prabowo! Eks Wakapolri Oegroseno Bongkar Cerita Para Jenderal Polri Takut Balas WhatsApp karena HP Disadap Listyo

Dugaan Pengerahan Massa Ormas Bentukan Listyo Sigit Mencuat, Bakal Dikerahkan di Sidang Jokowi

Jelang kehadiran Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam sidang kasus Roy Suryo, muncul dugaan mengenai pengerahan massa dan konsolidasi oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang dikaitkan dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kelompok buruh. Pengamat politik Selamat Ginting memperingatkan potensi konflik horizontal di lokasi persidangan, dan pihak kepolisian telah menyiapkan tiga lapis pengamanan untuk mengantisipasi kericuhan. Sidang dijadwalkan berlangsung pada 5 November 2026,

Dugaan Pengerahan Massa Ormas Bentukan Listyo Sigit Mencuat, Bakal Dikerahkan di Sidang Jokowi

Ditanya Dugaan Aliran Uang Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Membisu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, telah menjalani pemeriksaan selama lima jam oleh KPK terkait kasus dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Meskipun banyak pertanyaan dari media, Nusron memilih untuk tidak menjawab mengenai dugaan aliran uang ke Muktamar Nahdlatul Ulama dan penerimaan uang dalam kasus tersebut, serta menjelaskan ketidakhadirannya dalam panggilan sebelumnya karena tugas kedinasa

Ditanya Dugaan Aliran Uang Kasus Suap HGB Summarecon, Nusron Wahid Membisu

PN Jakarta Timur Dijaga Ketat TNI-Polri saat Jokowi dan Ajudannya Bersaksi Sidang Roy Suryo Besok

Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang lanjutan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan terdakwa Roy Suryo pada Kamis, 5 November 2026, di mana Jokowi dan ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, dijadwalkan memberikan kesaksian. Untuk memastikan sidang berjalan aman dan tertib, Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan ketat bersama TNI dan paspampres, termasuk pembatasan jumlah pengunjung di ruang sidang yang kapasitasnya terbatas. Selain itu, pelay

PN Jakarta Timur Dijaga Ketat TNI-Polri saat Jokowi dan Ajudannya Bersaksi Sidang Roy Suryo Besok

Kasus Sadap Presiden Mengarah ke Makar, Listyo Terancam Hukuman Mati?

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal polisi lainnya mulai mengarah pada indikasi makar, meskipun saat ini penyidik Polri masih menggunakan pasal penyadapan. Tiga tersangka telah ditetapkan dan ditahan, sementara Yusril menyatakan bahwa penyidik sedang mendalami motif di balik penyadapan tersebut, yang berpotensi mengancam kemampuan presiden dalam menjalankan peme

Kasus Sadap Presiden Mengarah ke Makar, Listyo Terancam Hukuman Mati?