JAKARTA, AFU.ID — Penangkapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menuai berbagai respons. Banyak yang memandang aksi itu telah masuk dalam kategori persoalan serius dan tak boleh dianggap sekadar kasus pidana biasa. Apalagi, sosok yang menjadi target penyadapan adalah seorang kepala negara.
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai penetapan Listyo sebagai tersangka bukan putusan bersalah. Oleh karenanya, asas praduga tidak bersalah juga harus tetap dihormati. Namun, besarnya kewenangan dan posisi para pihak yang terlibat membuat perkara ini membutuhkan pembuktian transparan, independen, dan dapat diuji publik.
Bambang Rukminto pun menyoroti etika profesi kepolisian, di mana seorang Kapolri tak hanya berstatus sebagai pejabat administratif. Akan tetapi, telah menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam institusi yang menerima mandat melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan. Sehingga, standar integritas yang dituntut dari seorang Kapolri seharusnya lebih tinggi dibandingkan anggota biasa.
Jika penyadapan tanpa dasar hukum tersebut terbukti, menurut Bambang, maka persoalannya bukan hanya pelanggaran prosedur operasional. Hal itu telah menjadi penyimpangan fundamental terhadap etika kelembagaan, etika kenegaraan, dan etika kepribadian Polri. "Kewenangan yang diberikan negara untuk kepentingan penegakan hukum tidak boleh dialihkan menjadi instrumen pengawasan terhadap individu demi kepentingan di luar hukum," katanya kepada Afu.id, Rabu (4/11/2026).
Ia menambahkan, penyidikan kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada operator yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem. Namun harus mendalami siapa sosok yang memberikan perintah dan persetujuan, mengendalikan akses, hingga menggunakan hasil penyadapan. "Jangan sampai pelaksana teknis menjadi pihak yang menanggung seluruh kesalahan, sementara pengendali kewenangan justru terlindungi," pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama dua anak buahnya sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo. Mereka adalah Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, bersama Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Komjen Asep Safrudin menjelaskan, berdasarkan konstruksi, penyadapan terjadi sejak 2025.
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur yang sah sebagaimana tata cara penyadapan Polri dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Listyo dkk lantas memerintahkan untuk menghapus file hasil penyadapan pada komputer sistem link. Dalam menjalankan aksi itu, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya.
Bareskrim Polri turut memeriksa 10 orang saksi dan dua orang saksi ahli dalam upaya mengungkap dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit handphone, satu unit tablet, dan 42 buah flashdisk. “Para pelaku diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, tokoh ormas, LSM, para pengusaha, dan media," kata Komjen Asep Safrudin. (AHA)