AFU.id

Indeks Berita

UU Polri Baru: Masa Jabatan Bintang Empat Bisa Diperpanjang Sesuai Keinginan Presiden

Masa jabatan perwira polisi diperpanjang menjadi 60 tahun dalam Revisi UU Polri yang baru disahkan, Senin (9/6/2026). Khusus untuk perwira bintang empat, usia jabatan itu bisa diperpanjang lagi satu tahun sesuai kebutuhan. UU Polri baru juga mengatur perpanjangan masa jabatan polisi bintara dan tamtama menjadi 59 tahun. Dalam UU Polri lama, masa jabatan baik bintara, tamtama, maupun perwira sama, yaitu 58 tahun.

UU Polri Baru: Masa Jabatan Bintang Empat Bisa Diperpanjang Sesuai Keinginan Presiden

BSSN: Keamanan Siber Jadi Aturan Wajib dalam RUU Satu Data Indonesia

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendorong agar keamanan siber menjadi ketentuan wajib dalam RUU Satu Data Indonesia. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh data pemerintah memiliki perlindungan yang memadai di tengah meningkatnya ancaman siber. Dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Sulistyo, mengatakan regulasi yang saat ini berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang

BSSN: Keamanan Siber Jadi Aturan Wajib dalam RUU Satu Data Indonesia

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

DPR tetap mempertahankan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat dalam UU Polri yang baru disahkan pada Selasa (9/6/2026). Ketentuan tersebut sebelumnya disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri antara Komisi III DPR RI dan pemerintah. Dalam aturan baru itu, calon anggota Polri tetap dapat direkrut dengan latar belakang pendidikan minimal SMA, sesuai kebutuhan pembentukan personel kepolisian. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan syarat pendidikan tersebut ter

Resmi Jadi UU, Polri Pertahankan Syarat Pendidikan Minimal SMA

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej menjelaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berlangsung singkat karena hanya mencakup tujuh materi. Menurut Eddy, perubahan dalam UU Polri kali ini bersifat terbatas dan telah melalui berbagai tahapan pembahasan. “Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sudah mengundang ahli dan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU Polri,”

Pembahasan Kilat UU Polri, Eddy Hiariej: Cuma Bahas Tujuh Poin

Simalakama PPPK: Dibutuhkan di Wilayah 3 T, Banyak Daerah Punya Anggaran Cekak tak Mampu Membayar Gaji

Rapat Komisi II DPR RI bersama Kemendagri mengungkap 39 daerah mengalami gagal bayar gaji PPPK. Sejumlah 86 persen daerah memiliki kapasitas fiskal lemah, sementara UU HKPD mewajibkan porsi belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Guna menghindari kelumpuhan pelayanan dasar seperti guru dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil serta mencegah gelombang pemberhentian pegawai, pemerintah mengambil langkah darurat dengan memperpanjang masa transisi pemenuhan batas belanja pegawai hingga 2028.

Simalakama PPPK: Dibutuhkan di Wilayah 3 T, Banyak Daerah Punya Anggaran Cekak tak Mampu Membayar Gaji

Dilema Kenaikan Tarif TransJakarta di Tengah Tekanan Ekonomi

Wacana penyesuaian tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 per perjalanan kembali mencuat di tengah tekanan fiskal Pemprov DKI Jakarta. Wacana ini muncul karena APBD selama ini tekor untuk subsidi. Tetapi, warga Jakarta dan sekitarnya yang sudah menikmati subsidi ini selama dua dekade lebih, tidak mudah menerima kenyataan pahit ini. Kebijakan ini dinilai membebani masyarakat berpenghasilan rendah di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya hidup.

Dilema Kenaikan Tarif TransJakarta di Tengah Tekanan Ekonomi