AFU.id

Indeks Berita

Geruduk DPRD DIY, Forum Kebangsaan Yogyakarta Copot Foto Gibran dan Tagih Pemakzulan

Sejumlah massa dari Forum Kebangsaan Yogyakarta menggeruduk Gedung DPRD DIY pada Rabu (4/11/2026), menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mendesak pemakzulan dirinya serta presiden Jokowi terkait masalah ijazah. Aksi yang berlangsung saat audiensi dengan DPRD DIY ini dipimpin oleh Muhammad Chirzin, yang menegaskan bahwa penurunan foto Gibran memiliki pesan simbolis dan meminta DPR untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Anggota DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, menyatakan bahwa ke

Geruduk DPRD DIY, Forum Kebangsaan Yogyakarta Copot Foto Gibran dan Tagih Pemakzulan

Istana Tegaskan Penyadapan oleh Listyo Mengarah Makar, LSP dan Orang-Orangnya Terancam Paling Berat Hukuman Mati, Pangkat Jenderal Polisi Dicabut dan Kehilangan Hak Pensiun

Istana Kepresidenan menganggap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo sebagai tindakan yang mengarah pada makar, dengan potensi hukuman mati dan pencabutan pangkat serta hak pensiun bagi yang terbukti bersalah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyadapan tersebut mengancam keselamatan negara, sementara penyidikan awal oleh Bareskrim Polri masih fokus pada pelanggaran akses siber. Pengamat m

5 media, Cenderung netral
Istana Tegaskan Penyadapan oleh Listyo Mengarah Makar, LSP dan Orang-Orangnya Terancam Paling Berat Hukuman Mati, Pangkat Jenderal Polisi Dicabut dan Kehilangan Hak Pensiun

Alat Sadap Listyo Sigit Mereknya Predator Buatan Israel, Pernah Dipakai Nguping untuk Kepentingan Politik Jokowi

Penggunaan alat sadap Pegasus yang dibeli dari perusahaan Israel oleh Polri pada 2018 terungkap telah disalahgunakan untuk kepentingan politik, termasuk menyadap komunikasi lawan politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 dan 2024 untuk mendukung kepentingan politik Gibran Rakabuming Raka. Nilai pengadaan perangkat tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun, dan meskipun penggunaannya seharusnya untuk keamanan negara, terdapat dugaan bahwa alat ini dipakai di luar batasan hukum yang berlaku. Investig

Alat Sadap Listyo Sigit Mereknya Predator Buatan Israel, Pernah Dipakai Nguping untuk Kepentingan Politik Jokowi

Tak Hanya Istana, Gerindra Juga Sebut Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Mengarah ke Makar

Partai Gerindra menanggapi serius dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan tiga jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit, dengan menyebut tindakan tersebut dapat mengarah pada makar dan mencerminkan insubordinasi dalam institusi Polri. Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mengapresiasi upaya Kapolri dalam menangani kasus ini, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Had

Tak Hanya Istana, Gerindra Juga Sebut Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Mengarah ke Makar

Kasus Penyadapan Listyo Sigit Bakal Menyeret Banyak Perwira Polisi, Adrianus: Sama Seperti Sambo, Bakal Keangkut Semua!

Guru Besar Kriminologi Adrianus Meliala memprediksi bahwa kasus penyadapan yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya akan menyeret lebih banyak anggota kepolisian, terutama di tingkat perwira menengah dan pertama, yang berperan sebagai operator intelijen. Adrianus membandingkan situasi ini dengan kasus Ferdy Sambo, di mana banyak anggota polisi dari berbagai pangkat juga terlibat, dan menekankan pentingnya membedakan antara anggota yang mengetahui pergerakan pimpinan

Kasus Penyadapan Listyo Sigit Bakal Menyeret Banyak Perwira Polisi, Adrianus: Sama Seperti Sambo, Bakal Keangkut Semua!

Bahar bin Smith Pimpin Aksi Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, 33 Orang Terluka dan Tak Ada Penangkapan

Sebanyak 33 orang terluka dalam aksi penolakan konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran, Jakarta, yang dipimpin oleh pendakwah Bahar bin Smith, namun tidak ada penangkapan peserta aksi oleh pihak kepolisian. Kericuhan terjadi akibat massa yang menggeruduk lokasi konser dan merusak fasilitas, sementara konser tetap berlangsung hingga malam hari. Penolakan ini dipicu oleh surat pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkritik masa lalu Bocelli terkait keterlibatannya dengan organisas

Bahar bin Smith Pimpin Aksi Tolak Konser Andrea Bocelli di Jakarta, 33 Orang Terluka dan Tak Ada Penangkapan

Kriminolog Ungkap Dugaan Dua Motif Listyo Meng-Inteli Percakapan Prabowo: Ada Kepentingan Geng Solo dan Gengsi Institusi

Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengungkapkan dua kemungkinan motif di balik dugaan penyadapan percakapan Presiden Prabowo Subianto oleh intelijen Polri, yaitu kepentingan politik dari kelompok "geng Solo" dan upaya Polri untuk melindungi kepentingan institusionalnya. Ia berpendapat bahwa kedekatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden Joko Widodo serta momentum reformasi Polri yang berkembang pada Agustus 2025 menjadi latar belakang penyadapan ters

Kriminolog Ungkap Dugaan Dua Motif Listyo Meng-Inteli Percakapan Prabowo: Ada Kepentingan Geng Solo dan Gengsi Institusi

Telepon Presiden Bisa Disadap Tanpa Menyentuh Ponsel, Begini Cara Kerja LIMS yang Menjerat Listyo dkk

Penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan beberapa pejabat Polri lainnya terungkap melalui Lawful Interception Management System (LIMS), yang seharusnya diatur secara ketat. Tindakan ini dilakukan tanpa izin resmi dan laporan polisi, menyasar berbagai tokoh penting antara 2025-2026. Para tersangka kini menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun, sementara pengawasan dan penggunaan sistem penyadapan oleh Polri masih

Telepon Presiden Bisa Disadap Tanpa Menyentuh Ponsel, Begini Cara Kerja LIMS yang Menjerat Listyo dkk

Istana Pastikan Penyadapan Listyo Sigit Perbuatan Makar, Begini Penjelasan Setneg

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan makar, yang berpotensi membahayakan kepentingan negara. Dalam konferensi pers, Prasetyo menyatakan keprihatinan Presiden atas kasus ini, terutama karena salah satu tersangka adalah Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, yang telah diberhentikan dan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Aryo Windu Tomo. Proses huku

Istana Pastikan Penyadapan Listyo Sigit Perbuatan Makar, Begini Penjelasan Setneg

Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Istana: Ini Sudah Masuk Kategori Makar

Istana Kepresidenan menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan dua jenderal Polri lainnya dapat digolongkan sebagai tindakan makar, karena menyangkut keamanan kepala negara dan potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa penyadapan ini tidak hanya melanggar prosedur, tetapi juga berpotensi membahayakan informasi sensitif yang dimiliki pejabat negara. Tindak lanjut penyidik

Listyo Sigit Cs Sadap Prabowo, Istana: Ini Sudah Masuk Kategori Makar

Selain Listyo Sigit, Ada 10 Jenderal Lain Diduga Terseret Kasus Penyadapan Prabowo

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto melibatkan 11 jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang diduga menyalahgunakan alat intelijen negara. Analis politik Selamat Ginting menyatakan bahwa penyadapan ini lebih dari sekadar tindakan biasa, melainkan mencerminkan praktik "negara dalam negara," dan meminta penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, terma

Selain Listyo Sigit, Ada 10 Jenderal Lain Diduga Terseret Kasus Penyadapan Prabowo

Baru Sebulan Jadi KSP, Keppres Pemberhentian Listyo Sigit Diproses Usai Jadi Tersangka Penyadapan Presiden

Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Saat ini, proses pemberhentian Listyo dari jabatannya sedang dilakukan oleh Istana, sementara dua tersangka lainnya juga ditahan. Penyadapan tersebut diduga berlangsung tanpa prosedur yang benar dan mencakup penghapusan data ha

Baru Sebulan Jadi KSP, Keppres Pemberhentian Listyo Sigit Diproses Usai Jadi Tersangka Penyadapan Presiden

Usai Dua Kali Mangkir, Nusron Tiba-Tiba Datangi KPK, Siap Beri Keterangan Alur Perintah Suap HGB Summarecon?

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tiba-tiba hadir di KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan PT Summarecon Agung Tbk setelah dua kali mangkir dari pemanggilan. Meskipun kedatangannya tanpa jadwal resmi, Nusron menyatakan siap membantu penyidik dalam menelusuri aliran uang dan perintah yang terlibat dalam kasus tersebut, di mana delapan tersangka telah ditetapkan, termasuk beberapa orang yang diduga dekat dengan Nusron. KPK menegaskan bahwa me

Usai Dua Kali Mangkir, Nusron Tiba-Tiba Datangi KPK, Siap Beri Keterangan Alur Perintah Suap HGB Summarecon?

Alat Sadap Listyo Lebih Canggih dari Milik TNI, Ini Penjelasan Mantan Kepala BAIS

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman Ponto, menyatakan bahwa alat penyadapan yang dimiliki Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih canggih dibandingkan milik TNI, terkait dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lainnya. Ia menegaskan bahwa kewenangan penyadapan Polri perlu dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan, dan kasus ini melibatkan tiga tersangka, termasuk Listyo Sigit, yang diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur yan

Alat Sadap Listyo Lebih Canggih dari Milik TNI, Ini Penjelasan Mantan Kepala BAIS

Mahfud MD Paparkan Indikasi Makar dalam Tindakan Listyo Menyadap Presiden, Perlu Diusut Siapa yang Memerintahkan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar dan pengkhianatan terhadap negara, mengingat adanya motif kekuasaan di baliknya. Ia menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan tersebut, sementara pakar komunikasi politik dan peneliti juga mendukung pentingnya pengusutan tuntas terhadap kasus

6 media, Cenderung netral
Mahfud MD Paparkan Indikasi Makar dalam Tindakan Listyo Menyadap Presiden, Perlu Diusut Siapa yang Memerintahkan