AFU.id

Selain Listyo Sigit, Ada 10 Jenderal Lain Diduga Terseret Kasus Penyadapan Prabowo

Bagikan:

Penulis: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto melibatkan 11 jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang diduga menyalahgunakan alat intelijen negara. Analis politik Selamat Ginting menyatakan bahwa penyadapan ini lebih dari sekadar tindakan biasa, melainkan mencerminkan praktik "negara dalam negara," dan meminta penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, termasuk Listyo Sigit, dan mengidentifikasi alat penyadap yang dipindahkan ke rumah-rumah perwira tinggi setelah Listyo tidak lagi menjabat.

Selain Listyo Sigit, Ada 10 Jenderal Lain Diduga Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Listyo Sigit Prabowo saat menghadap Presiden Prabowo Subianto (ANTARA)

Ada Negara dalam Negara

Selamat menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden, menteri, dan elite partai politik menunjukkan persoalan yang lebih serius di tubuh Polri. Ia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai praktik "negara dalam negara". "Ini betul-betul negara dalam negara dan betul-betul ini penyalahgunaan alat-alat negara. Mestinya itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara," ungkapnya.

Ia juga meminta aparat mengusut siapa saja yang berada di balik dugaan penyalahgunaan alat penyadapan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada nama-nama yang sudah muncul. Selamat bahkan menyarankan orang-orang yang selama ini dekat dengan Listyo Sigit dan diduga mengetahui perkara tersebut untuk menyerahkan diri.

"Orang-orang yang selama ini dekat dengan Listyo Sigit Prabowo atau gengnya Sigit, itu menurut saya, sekarang juga saya sarankan sebaiknya menyerahkan diri. Tidak perlu melarikan diri," kata Selamat. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo. Praktik tersebut diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026.

Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penegakan hukum. Kasus tersebut terungkap setelah para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Petugas yang mengetahui kejadian itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Bareskrim menyebut penyadapan diduga menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. (FAD)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi