Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Selain Listyo Sigit, Ada 10 Jenderal Lain Diduga Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Bagikan:
Penulis: Fadhlan Robbani
Ringkasan Berita
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto melibatkan 11 jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang diduga menyalahgunakan alat intelijen negara. Analis politik Selamat Ginting menyatakan bahwa penyadapan ini lebih dari sekadar tindakan biasa, melainkan mencerminkan praktik "negara dalam negara," dan meminta penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap semua pihak yang terlibat. Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, termasuk Listyo Sigit, dan mengidentifikasi alat penyadap yang dipindahkan ke rumah-rumah perwira tinggi setelah Listyo tidak lagi menjabat.
Listyo Sigit Prabowo saat menghadap Presiden Prabowo Subianto (ANTARA)
JAKARTA, AFU.ID — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyeret nama sejumlah jenderal Polri. Tak hanya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, analis politik, pertahanan, dan keamanan Selamat Ginting menyebut, ada 10 jenderal lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Selamat mengungkapkan, total ada 11 jenderal yang masuk dalam daftar dugaan keterlibatan, mulai dari jenderal bintang dua hingga bintang empat.
Dia menilai kasus ini tidak bisa dipandang sebagai perkara penyadapan biasa karena diduga melibatkan penyalahgunaan alat intelijen milik negara. "Jadi ada 11 nama yang diduga terlibat di dalam kasus ini. Sehingga ini akan terus dikembangkan," kata Selamat dalam podcast YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Rabu (3/11/2026).
Dalam daftar yang disampaikan Selamat, Listyo Sigit menjadi satu-satunya jenderal bintang empat. Tiga jenderal bintang tiga yang disebut adalah Komjen Asep Deddy Suheri, Komjen Suhardianto, dan Komjen Yuda Gustawan. Sementara tujuh jenderal bintang dua yang disebut yakni Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Deddy Murti, Irjen M. Tejo Kusumo, Irjen Nunung Sehudin, Irjen Ribut Hari Wibowo, Irjen Abdul Karim, dan Irjen Arisonta Nasution.
Selamat mengungkapkan, dugaan penyalahgunaan alat sadap terkuak setelah Mabes Polri mendeteksi aktivitas perangkat yang kemudian ditelusuri hingga ke sejumlah rumah perwira tinggi Polri. Salah satu lokasi yang disebut adalah rumah Irjen Ahrie Sonta Nasution. Selamat mengklaim Ahrie sempat melawan ketika dimintai keterangan hingga akhirnya diborgol dan dibawa ke Mako Brimob.
Di lokasi tersebut, Ahrie disebut mengungkap bahwa penyadapan dilakukan atas perintah Listyo Sigit. "Di Makobrimob itulah kemudian terungkap. Dia mengumumkan bahwa ini atas perintah Jenderal Listyo Sigit Prabowo," ujar Selamat. Selain rumah Ahrie, Selamat menyebut alat penyadapan juga beroperasi di rumah Irjen Selamat Uliandi dan Brigjen Eko Hadi Santoso.
"Ada tiga alat yang sedang bekerja. Dan tentu saja ini tadinya alat yang ada di Mabes Polri, tapi setelah Listyo Sigit tidak menjadi Kapolri, dipindahkan dari Mabes Polri ke rumah-rumah," katanya. Menurut Selamat, pemindahan perangkat tersebut menjadi indikasi dugaan penyalahgunaan fasilitas negara. Alat intelijen yang dibeli menggunakan uang rakyat melalui APBN semestinya digunakan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi maupun politik.
Selamat menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden, menteri, dan elite partai politik menunjukkan persoalan yang lebih serius di tubuh Polri. Ia bahkan menyebut situasi tersebut sebagai praktik "negara dalam negara". "Ini betul-betul negara dalam negara dan betul-betul ini penyalahgunaan alat-alat negara. Mestinya itu digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan negara," ungkapnya.
Ia juga meminta aparat mengusut siapa saja yang berada di balik dugaan penyalahgunaan alat penyadapan tersebut. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada nama-nama yang sudah muncul. Selamat bahkan menyarankan orang-orang yang selama ini dekat dengan Listyo Sigit dan diduga mengetahui perkara tersebut untuk menyerahkan diri.
"Orang-orang yang selama ini dekat dengan Listyo Sigit Prabowo atau gengnya Sigit, itu menurut saya, sekarang juga saya sarankan sebaiknya menyerahkan diri. Tidak perlu melarikan diri," kata Selamat. Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo. Praktik tersebut diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penegakan hukum. Kasus tersebut terungkap setelah para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Petugas yang mengetahui kejadian itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Penyidik juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Bareskrim menyebut penyadapan diduga menyasar Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. (FAD)