AFU.id

Indeks Berita

Dari Isu Palestina hingga Ancaman AI, Ini Deretan Desakan Menlu Sugiono di Sidang DK PBB New York

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyerukan agar prinsip-prinsip multilateralisme dan hukum internasional tidak diterapkan secara tebang pilih, terlebih dalam isu Palestina yang penyelesaiannya tak kunjung terwujud. Dalam Debat Terbuka Tingkat Tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, Selasa (26/5), Sugiono menjelaskan tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, tetapi karena prinsip internasional terlalu sering diterapkan secara sel

Dari Isu Palestina hingga Ancaman AI, Ini Deretan Desakan Menlu Sugiono di Sidang DK PBB New York

Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat, Peringkat 4 Terburuk Dunia

Kualitas udara di Jakarta pada Rabu pagi tercatat berada dalam kategori tidak sehat dan menempatkan ibu kota di posisi keempat kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mengacu pada data situs pemantau kualitas udara IQAir sekitar pukul 05.50 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta mencapai angka 152. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat dengan tingkat polusi PM2.5 berkonsentrasi 59,9 mikrogram per meter kubik. Kondisi itu dinilai berisiko bagi kelompok sensitif karena dapat berdampak

Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat, Peringkat 4 Terburuk Dunia

Sanksi Bagi Parpol yang Tak Penuhi Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk Revisi UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu inskonstitusional, jika tidak memuat aturan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Putusan ini akan dimasukkan ke dalam revisi UU Pemilu. “Kalau putusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi, saya pikir, nanti kita akan masukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen, Jakar

Sanksi Bagi Parpol yang Tak Penuhi Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk Revisi UU Pemilu