5 Tuntutan TAUD untuk Hakim: Nyatakan Polisi Salah, Seret Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Umum

JAKARTA, AFU.ID — Lima permohonan dalam praperadilan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM, Andrie Yunus diajukan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) pada Selasa (26/5/2026).

Secara runut, TAUD meminta hakim menerima kedudukan hukum pemohon dan menyatakan Polda Metro Jaya terbukti menunda perkara tanpa alasan yang sah.

Selanjutnya, TAUD juga menuntut hakim untuk menetapkan pihak kepolisian telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.

Lebih lanjut, tim hukum mendesak hakim memerintahkan polisi untuk segera melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara tersebut ke Penuntut Umum paling lambat 14 hari pasca-putusan dibacakan.

Kejanggalan Bukti dalam Penyidikan Kasus Andrie Yunus

Selain mengajukan lima permohonan tersebut, tim juga mengungkapkan kejanggalan fatal selama persidangan karena kepolisian kedapatan menyembunyikan sejumlah alat bukti krusial dari meja hijau.

"Ada bukti yang dihadirkan polisi saat konferensi pers, seperti rekaman CCTV, tapi kok di sidang praperadilan malah tidak ada dan tidak dihadirkan," ungkap anggota TAUD, Afif Abdul Qoyim (26/5).

Tolak Sidang Militer, Kejar Aktor Sipil

Selain hilangnya bukti penting, proses hukum terhadap empat prajurit TNI yang telanjur berjalan di Pengadilan Militer Jakarta dinilai menabrak amanat reformasi. Berdasarkan TAP MPR, tindak pidana umum yang menelan korban warga sipil mutlak harus diadili sepenuhnya melalui peradilan umum.

"Sejak reformasi, tidak ada mandat yang mengharuskan proses hukum dengan korban sipil diperiksa oleh pengadilan militer, sehingga pengadilan sipil punya otoritas penuh," tegas Afif.

Oleh sebab itu, tim kuasa hukum Alghiffari Aqsa, berharap putusan praperadilan 2 Juni mendatang dapat menarik paksa kewenangan perkara ini ke jalur sipil. Apalagi, investigasi mandiri TAUD menemukan indikasi kuat bahwa serangan sistematis ini melibatkan banyak aktor tak tersentuh, termasuk warga sipil dan penyandang dana.

"Setidaknya ada 16 orang yang diduga terlibat, jadi kasus ini masih panjang karena kita belum bicara soal siapa yang menggalang dana dalam kasus ini," ujar Alghiffari.

Bantahan Polda Metro Jaya

Di kubu seberang, kuasa hukum Polda Metro Jaya menepis seluruh tuduhan dari pemohon dan bersikukuh proses penyidikan hingga detik ini masih berjalan profesional. Pihak kepolisian meminta hakim menolak seluruh dalil permohonan TAUD karena dianggap terlalu prematur dan tidak berdasar. (NAD)