
Indeks Berita


Jakarta Masih Ibu Kota, Begini Kedudukan IKN di Mata Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara Republik Indonesia hingga adanya Keputusan Presiden (Keppres) yang resmi mengenai pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). MK menolak uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara, dengan alasan bahwa tanpa Keppres, status Jakarta sebagai ibu kota tidak dapat diubah, yang berpotensi menimbulkan kevakuman hukum. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menek

Bangunan Hotel Sultan di GBK Bakal Jadi Kawasan Area Hijau, Bagaimana Nasib Karyawan?
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan eksekusi pengosongan kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno, yang saat ini dihuni oleh Hotel Sultan, untuk mengembalikan hak pengelolaan aset negara kepada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Dalam proses ini, nasib karyawan hotel dan vendor yang terpengaruh akan dipertimbangkan, sementara Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan fasilitas untuk mitigasi dampak sosial. Kuasa hukum pengelola hotel, PT Indobuildco, menolak

SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 Kubur Status Guru Honorer Tanpa Jaminan Kesejahteraan yang Nyata
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 sebagai respons terhadap krisis tenaga pendidik, yang memberikan perlindungan hukum bagi 237.196 guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 31 Desember 2026. Meskipun guru honorer tetap dibutuhkan, kebijakan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian di lapangan terkait transisi kepegawaian pasca-pemberlakuan Undang-Undang ASN, di mana semua status kepegawaian non-ASN haru


Benarkah? Beredar Surat Terbuka dari kamar Dagang dan Industri China kepada Prabowo Keluhkan Kebijakan Investasi
Kamar Dagang dan Industri China di Indonesia (CCC Indonesia) mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, mengeluhkan berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan investasi China di Indonesia, termasuk praktik korupsi, pemerasan, dan kebijakan investasi yang tidak stabil. Surat tersebut menyoroti dampak negatif dari kebijakan pemerintah yang mendadak, seperti kenaikan pajak dan denda yang tinggi, serta perubahan regulasi yang mengganggu operasional bisnis, yang berpo






Transaksi Multi Layer Bikin Judol Sulit Diberantas, Tapi Ada Celahnya
Penggrebekan jaringan judi online di Jakarta Pusat pada 9 Mei 2026 berhasil menangkap 320 orang, termasuk satu WNI dan sebagian besar WNA, namun aparat kepolisian masih memburu dalang di balik operasional tersebut. Dengan Indonesia berpotensi menjadi alternatif bagi jaringan judi internasional setelah penertiban di Kamboja, penting untuk memperluas fokus penyidikan ke ekosistem pendukung lokal yang terlibat. Penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan, termasuk penggunaan Undang-Undang Tindak







