AFU.id

Indeks Berita

Siapa Ina Liem? Konsultan Pendidikan yang Dilaporkan ke Polisi soal Dugaan Kesaksian Palsu Ijazah Gibran di MK

Ina Setiawati Liem, seorang konsultan pendidikan asal Jawa Timur, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan memberikan kesaksian palsu terkait keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pelaporan ini dilakukan oleh advokat Subhan Palal, yang menuduh Ina melanggar Pasal 242 KUHP, dengan menyatakan bahwa kesaksian Ina bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penyetaraan pendidikan Gibran. Ina membantah tuduhan tersebut, mengklaim keterangan y

Siapa Ina Liem? Konsultan Pendidikan yang Dilaporkan ke Polisi soal Dugaan Kesaksian Palsu Ijazah Gibran di MK

Subhan Laporkan Ina Liem ke Polisi atas Dugaan Keterangan Palsu di Sidang MK soal Gibran

Advokat Subhan Palal telah melaporkan Ina Setiawati (Ina Liem) ke Polda Metro Jaya atas dugaan memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi terkait penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Subhan menilai pernyataan Ina sebagai ahli dapat membentuk persepsi keliru di masyarakat mengenai kelayakan pendidikan Gibran untuk pencalonan wakil presiden, yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan tersebut. Saat ini, laporan tersebut masih dalam ta

Subhan Laporkan Ina Liem ke Polisi atas Dugaan Keterangan Palsu di Sidang MK soal Gibran

Duta Palma Terancam Dibubarkan, Jaksa Tuntut Denda Rp700 Miliar dan Uang Pengganti Rp81,1 Triliun dari Kasus Sawit Ilegal

Jaksa penuntut umum menuntut tujuh perusahaan dalam Duta Palma Group untuk membayar denda sebesar Rp700 miliar dan uang pengganti total Rp81,19 triliun terkait kasus korupsi dan pencucian uang dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Riau. Tuntutan ini mencakup pembubaran seluruh perusahaan milik Surya Darmadi, dengan alasan kegiatan usaha dilakukan secara melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi negara. Jaksa juga meminta agar harta kekayaan perusahaan disita jika tidak mampu membayar denda, s

Duta Palma Terancam Dibubarkan, Jaksa Tuntut Denda Rp700 Miliar dan Uang Pengganti Rp81,1 Triliun dari Kasus Sawit Ilegal

UU Perampasan Aset: Badan Pengawas Dibentuk Presiden, Berisi 5 Anggota

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang menetapkan pembentukan Badan Pengawas dengan lima anggota untuk mengawasi pelaksanaan perampasan aset dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Anggota badan pengawas harus memenuhi syarat tertentu, termasuk berusia 40-60 tahun dan memiliki keahlian di bidang hukum atau akuntansi. Pembentukan badan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh apar

UU Perampasan Aset: Badan Pengawas Dibentuk Presiden, Berisi 5 Anggota

DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset dengan Alasan HAM, ICW Curiga Pejabat Takut Disasar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan harta kekayaan secara tidak wajar atau *illicit enrichment* dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan, dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai keputusan ini terkait dengan kekhawatiran pejabat negara akan disasar, mengingat adanya indikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar di kalangan mereka. Meskipun DPR berargumen bahwa ketentuan ini t

DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset dengan Alasan HAM, ICW Curiga Pejabat Takut Disasar

Gelar Perkara Kasus Makar Listyo cs Belum Rampung. Hasilnya akan Menentukan Nasib Geng Solo

Bareskrim Polri masih melanjutkan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal lainnya, setelah proses berlangsung selama lebih dari delapan jam. Hasil gelar perkara tersebut dijadwalkan akan dirilis di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026, sementara tiga tersangka ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, dan satu lainnya berada dalam tahanan rumah karena alasan kesehata

Gelar Perkara Kasus Makar Listyo cs Belum Rampung. Hasilnya akan Menentukan Nasib Geng Solo

Pejabat ATR/BPN Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Lahan PT Summarecon, Penyidik Dalami Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus suap terkait penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan PT Summarecon Agung Tbk. Pemeriksaan terhadap tiga pejabat kunci dilakukan untuk menggali kewenangan dan proses penerbitan hak atas tanah, sehubungan dengan dugaan suap senilai Rp1,5 miliar dalam pembukaan blokiran tanah yang bersengketa di Kabupaten Bogor. KPK juga

Pejabat ATR/BPN Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Lahan PT Summarecon, Penyidik Dalami Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU

Pria Bunuh Teman Akrabnya Gegara Uang Rp500 Ribu. Jasadnya Dibuang di Tol

Seorang pria berinisial MA ditangkap oleh polisi atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang pria bernama D, yang jasadnya ditemukan di pinggir Tol Tangerang-Jakarta. Konflik yang berujung fatal ini dipicu oleh perselisihan mengenai uang Rp500.000 yang hilang setelah MA mengambil tas D saat korban tidur. Dalam perkelahian yang terjadi, MA mengakui telah memukul D dengan batu dan mencekiknya hingga tewas, sebelum menyeret jasadnya sejauh 300 meter dan meninggalkannya di lokasi te

Pria Bunuh Teman Akrabnya Gegara Uang Rp500 Ribu. Jasadnya Dibuang di Tol

Ini Alasan Dokter Tifa Tolak Seluruh Keterangan Dua Saksi KPU di Sidang Ijazah Jokowi

Dokter Tifauzia Tyassuma, terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo, menolak seluruh keterangan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena dinilai bukan saksi fakta yang mengetahui secara langsung proses administrasi pencalonan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta 2012. Tifa berargumen bahwa salah satu saksi tidak memiliki pengalaman di KPU saat itu, dan penolakan ini menjadi bagian dari pembelaan terhadap tuduhan yang

Ini Alasan Dokter Tifa Tolak Seluruh Keterangan Dua Saksi KPU di Sidang Ijazah Jokowi

Buru Tersangka Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi Termasuk Listyo Cs

Bareskrim Polri sedang menyelidiki kasus permufakatan makar yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya, dengan telah memeriksa 59 saksi dalam satu minggu terakhir. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa penyidik juga mengumpulkan keterangan dari ahli untuk menentukan tersangka dan berpotensi menjerat pelaku penyadapan ilegal. Hasil gelar perkara dan penetapan tersangka akan diumumkan dalam konferensi pe

Buru Tersangka Makar, Bareskrim Periksa 59 Saksi Termasuk Listyo Cs

Beda Keterangan dengan Saksi KPU, Dokter Tifa Minta Sidik Jari Ijazah SD-SMA Jokowi Diuji Forensik

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dokter Tifa meminta uji forensik terhadap sidik jari pada ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Joko Widodo, menyusul perbedaan keterangan mengenai keberadaan sidik jari pada dokumen tersebut. Permintaan ini muncul setelah saksi dari KPU memberikan informasi yang berbeda terkait salinan ijazah, namun majelis hakim menegaskan bahwa sidang hanya berkaitan dengan ijazah S-1 Jokowi. Sebelumnya, keaslian ijazah Jokowi telah diperiksa oleh Universitas G

Beda Keterangan dengan Saksi KPU, Dokter Tifa Minta Sidik Jari Ijazah SD-SMA Jokowi Diuji Forensik

Dua Saksi KPU Mengaku Tak Terlibat Pilgub DKI 2012, Dokter Tifa: Mengapa Anda yang Dikirim ke Persidangan?

Dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Binsar ST Siagian dan Andi Bagus Makkawaru, mengaku tidak terlibat dalam penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2012 saat bersaksi di sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo, yang dihadapi terdakwa Tifauzia Tyasuma alias Dokter Tifa. Dokter Tifa mempertanyakan penugasan kedua saksi tersebut, mengingat keduanya baru bertugas di KPU DKI Jakarta setelah 2012, dan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan terkait pemilihan gubern

Dua Saksi KPU Mengaku Tak Terlibat Pilgub DKI 2012, Dokter Tifa: Mengapa Anda yang Dikirim ke Persidangan?

Apa Itu Illicit Enrichment? Konsep Usut Pejabat Berharta Tak Wajar yang Tak Masuk di UU Perampasan Aset

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset tanpa memasukkan ketentuan tentang *illicit enrichment*, yang merupakan konsep untuk mengawasi peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat negara. Alasan penghapusan ketentuan ini adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan teknis penyusunan regulasi yang hanya mengatur hukum acara. Meskipun banyak kritik terhadap keputusan ini, termasuk dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang menilai regulasi yang ada tidak efektif dalam menanggulangi

Apa Itu Illicit Enrichment? Konsep Usut Pejabat Berharta Tak Wajar yang Tak Masuk di UU Perampasan Aset