AFU.id

Indeks Berita

Publik Kecam Kepmen Komdigi No. 127/2026: Konten Ujaran Kebencian Gercep Di-Take Down, Konten Judol Tak Masuk Kategori Mendesak

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menghadapi kritik publik setelah mengeluarkan Kepmen Nomor 127 Tahun 2026, yang menetapkan bahwa konten ujaran kebencian dan disinformasi harus dihapus dalam waktu maksimal empat jam, sementara konten perjudian online dianggap tidak mendesak dengan tenggat 24 jam untuk dihapus. Kebijakan ini dinilai meremehkan bahaya judi online yang telah menyebabkan kerugian ekonomi dan krisis kesehatan mental di masyarakat, termasuk kasus bunuh diri. Masyarakat

5 media, Cenderung netral
Publik Kecam Kepmen Komdigi No. 127/2026: Konten Ujaran Kebencian Gercep Di-Take Down, Konten Judol Tak Masuk Kategori Mendesak

Said Didu Paparkan Peta Politik Pemakzulan Gibran di DPR: Empat Partai Tegas Bersikap, Golkar dan NasDem Diprediksi Membela

Konstelasi politik di DPR terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas, dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, memetakan peta kekuatan partai politik. Dalam analisisnya, ia menyatakan bahwa empat partai—PKS, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra—sudah mengambil sikap tegas untuk menindaklanjuti keputusan hukum, sementara Golkar, PKB, PAN, dan NasDem cenderung bersikap wait and see, meskipun Said Didu memprediksi Golkar dan

13 media, Cenderung kiri
Said Didu Paparkan Peta Politik Pemakzulan Gibran di DPR: Empat Partai Tegas Bersikap, Golkar dan NasDem Diprediksi Membela

Hari Ini, Mahkamah Agung Gelar Konferensi Pers soal Putusan Suket Ijazah SMA Gibran

Mahkamah Agung (MA) akan menggelar konferensi pers hari ini, Senin (2/11/2026), untuk menjelaskan putusan terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut, yang diambil berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan seluruh gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dinyatakan 'kabul'. Sebelumnya, gugatan ini telah melalui berbagai proses peradilan, termasuk pengaju

Hari Ini, Mahkamah Agung Gelar Konferensi Pers soal Putusan Suket Ijazah SMA Gibran

Bantuan "Sekolah Aman Asap" Humanies Project di Palangka Raya Ditolak Dinas Pendidikan, Fasilitas Pemurni Udara Terpaksa Dicopot

Humanies Project, sebuah gerakan relawan, mengalami penolakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap bantuan fasilitas pemurni udara untuk sekolah-sekolah di Palangka Raya, yang dimaksudkan untuk melindungi kesehatan siswa selama krisis kabut asap akibat kebakaran hutan. Meskipun bantuan tersebut telah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan terpasang, keputusan birokrasi ini memicu polemik di masyarakat, di mana banyak yang mengkritik ketidakselarasan prosedur administratif

4 media, Cenderung netral
Bantuan "Sekolah Aman Asap" Humanies Project di Palangka Raya Ditolak Dinas Pendidikan, Fasilitas Pemurni Udara Terpaksa Dicopot

Beredar Pengakuan Dosen UGM Media Wahyudi Askar Kena Pencekalan TV Nasional Usai Gencar Kritik Pemerintah

Dr. Media Wahyudi Askar, dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada dan pengamat ekonomi politik, mengungkapkan bahwa ia mengalami pencekalan dari stasiun televisi nasional akibat tekanan politik setelah kritiknya yang tajam terhadap pemerintah. Dalam serangkaian unggahan di media sosial, ia menegaskan pentingnya mempertahankan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat, serta mengapresiasi jurnalis yang masih menjaga independensi. Media juga mencatat bahwa intimidasi dan serangan terhadapnya merupaka

5 media, Cenderung netral
Beredar Pengakuan Dosen UGM Media Wahyudi Askar Kena Pencekalan TV Nasional Usai Gencar Kritik Pemerintah

Bisa Jadi Media Peredaran Narkoba, Kapolri Larang Anggotanya Pakai Vape

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melarang seluruh anggota Polri dan pegawai negeri pada Polri (PNPP) untuk menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika yang memanfaatkan perangkat tersebut untuk peredaran. Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 ini berlaku mulai 30 Oktober 2026 dan bertujuan untuk menjaga integritas serta disiplin anggota Polri, dengan mengantisip

Bisa Jadi Media Peredaran Narkoba, Kapolri Larang Anggotanya Pakai Vape

Desakan Agar Gibran Mundur Menggema Pasca-Putusan MA

Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menguat setelah Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran tidak sah. Politisi, aktivis, dan pakar hukum tata negara menyerukan agar Gibran mundur secara terhormat atau menghadapi pemakzulan melalui DPR dan MPR, mengingat legitimasi jabatannya kini dipertanyakan. Sementara itu, kuasa hukum Gibran berargumen bahwa putusan MA tidak m

Desakan Agar Gibran Mundur  Menggema Pasca-Putusan MA

Khozinudin Sambangi Rumah Prabowo di Kertanegara, Serahkan Surat Desakan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Ahmad Khozinudin, Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat, menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, meminta agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Surat tersebut diserahkan kepada petugas yang berjaga, meskipun tidak diterima langsung oleh Prabowo, dan Khozinudin berharap aspirasi ini menjadi pertimbangan dalam menyikapi polemik yang muncul terkait persyaratan pencalonan Gibran setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kas

Khozinudin Sambangi Rumah Prabowo di Kertanegara, Serahkan Surat Desakan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Mahfud MD Minta Perkara Suket Gibran Dibawa ke Ranah Pidana: KPU dan Kemendikdasmen Wajib Diperiksa!

Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meminta agar proses hukum terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dibawa ke ranah pidana, mengingat terdapat cacat formil dalam penerbitannya. Ia juga menyoroti dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 dalam Peraturan KPU 2023 dan meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) diperiksa. Keputusan Mahkamah Agung yang

Mahfud MD Minta Perkara Suket Gibran Dibawa ke Ranah Pidana: KPU dan Kemendikdasmen Wajib Diperiksa!

Minggu Pertama Operasi Patuh Jaya: Ribuan Pelanggar Ditertibkan, Mayoritas terkait Keselamatan Pengendara

Operasi Patuh Jaya 2026 yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya sejak 26 Oktober 2026, telah menindak 16.810 pelanggaran lalu lintas menggunakan kamera tilang elektronik (e-TLE) hingga hari kelima pelaksanaan. Dari jumlah tersebut, 3.334 pelanggaran telah tervalidasi dan surat tilang telah dikirim kepada pemilik kendaraan, dengan 1.511 di antaranya telah terkonfirmasi dan 2.081 pelanggar telah membayar denda. Operasi ini berlangsung selama 14 hari dengan fokus pada peningkatan kesadaran berlalu

Minggu Pertama Operasi Patuh Jaya: Ribuan Pelanggar Ditertibkan, Mayoritas terkait Keselamatan Pengendara

Manajemen RANS Carnival Buka Suara Buntut Cancel Culture di Sleman: Situasi Ini Tak Pernah Kami Sangka

Manajemen RANS Carnival mengungkapkan keprihatinan mereka terkait situasi cancel culture yang terjadi menjelang acara di Sleman, mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengharapkan hal tersebut. Dalam pernyataan resmi, mereka menekankan bahwa RANS Carnival bertujuan untuk memberikan hiburan gratis dan mendukung kolaborasi antara musisi, kreator, dan pelaku UMKM. Meskipun empat musisi telah mundur dari acara, manajemen tetap berkomitmen untuk menjadikan RANS Carnival sebagai wadah bagi pertumbuhan d

Manajemen RANS Carnival Buka Suara Buntut Cancel Culture di Sleman: Situasi Ini Tak Pernah Kami Sangka

Buntut Deklarasi Sumpah Pemuda, Raffi Ahmad Kena Cancel Culture, RANS Carnival Yogyakarta Sepi Pengunjung, Ditinggal Musisi dan UMKM

Penyelenggaraan RANS Carnival di Yogyakarta mengalami pembatalan massal oleh musisi dan pelaku UMKM, dipicu oleh kontroversi kehadiran Raffi Ahmad dalam acara "Deklarasi Sumpah Pemuda" yang melibatkan mahasiswa palsu. Sebanyak 95 persen tenant UMKM membatalkan partisipasi, menyebabkan festival sepi pengunjung, sementara Raffi Ahmad mengklarifikasi bahwa kehadirannya dalam acara tersebut murni sebagai undangan yang baru diterima. Kapolresta Sleman juga menegaskan tidak ada pengerahan massa oleh k

Buntut Deklarasi Sumpah Pemuda, Raffi Ahmad Kena Cancel Culture, RANS Carnival Yogyakarta Sepi Pengunjung, Ditinggal Musisi dan UMKM

Pemakzulan Gibran: PKB-Golkar Siap Masuk Gelanggang Susul PDIP-PKS, Pasca Putusan MA Terkait Keabsahan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Sang Wapres

Peta politik di DPR RI mengalami perubahan signifikan setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan ini memicu reaksi dari berbagai partai politik, termasuk PKB dan Golkar, yang menyatakan kesiapan untuk merespons isu pemakzulan Gibran, menyusul langkah sebelumnya oleh PDIP dan PKS. PKB menganggap putusan ini sebagai dasar substansial untuk tindakan politik lebih lanjut, sementara Go

Pemakzulan Gibran: PKB-Golkar Siap Masuk Gelanggang Susul PDIP-PKS, Pasca Putusan MA Terkait Keabsahan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Sang Wapres

Darurat Karhutla, Orangutan Terancam Punah: Kepatuhan Perusahaan Sawit Bersertifikat RSPO Dipertanyakan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 637.011 hektare, menyebabkan krisis kesehatan dan mengancam habitat satwa dilindungi, termasuk orangutan. Penemuan titik api di area konsesi perusahaan sawit bersertifikat RSPO menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan prinsip keberlanjutan, dengan kritik yang menyatakan bahwa sertifikasi tersebut tidak menjamin nol kebakaran. Aktivis lingkungan mendesak agar RSPO memberlakukan sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melangg

Darurat Karhutla, Orangutan Terancam Punah: Kepatuhan Perusahaan Sawit Bersertifikat RSPO Dipertanyakan

Setelah PDIP, PKS, dan Golkar, Kini Saatnya Gerindra Buka Suara soal Ijazah Gibran

Partai Gerindra memberikan tanggapan terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme konstitusional dan hukum yang berlaku. Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menghormati independensi Mahkamah Agung yang telah mengabulkan gugatan pembatalan suket tersebut, serta meminta semua pihak memahami objek perkara dan konsekuensi hukumnya, termasuk implikasi terhadap administrasi pencalonan Gibran da

Setelah PDIP, PKS, dan Golkar, Kini Saatnya Gerindra Buka Suara soal Ijazah Gibran