JAKARTA, AFU.ID — Partai Gerindra akhirnya buka suara mengenai polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gerindra meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, setiap persoalan ketatanegaraan harus ditangani berdasarkan mekanisme hukum.
Ia menegaskan, partainya menghormati independensi Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan suket penyetaraan pendidikan Gibran. "Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," ujar Sugiat dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2026).
Sugiat menilai putusan MA harus disikapi secara serius dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh objek perkara yang diputuskan serta konsekuensi hukumnya. Menurut Sugiat, putusan MA tersebut berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian.
Sementara itu, persoalan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. Karena itu, kedua persoalan tersebut tidak bisa serta-merta disamakan tanpa dasar hukum yang jelas. "Kita menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Sugiat.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu juga meminta semua pihak mencermati apa yang menjadi objek gugatan, apa yang diputuskan MA, serta konsekuensi hukum dari putusan tersebut. Gerindra berharap kementerian terkait dan lembaga berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan MA. Penjelasan itu juga diharapkan mencakup implikasinya terhadap administrasi pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024.
"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," pungkasnya.
MA Kabulkan Gugatan Pembatalan Suket Ijazah Gibran
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang digunakan untuk pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Penggugat, Subhan, mengaku telah menerima kabar mengenai putusan tersebut pada Jumat (30/10/2026). Ia kemudian mengirimkan bukti putusan kasasi MA dengan nomor perkara 742K/TUN/2026.
Dalam amar putusan kasasi tersebut tertulis, "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya." Putusan itu merupakan kelanjutan dari perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang sebelumnya diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Berdasarkan informasi pada situs kepaniteraan Mahkamah Agung, majelis hakim yang mengabulkan kasasi tersebut dipimpin Yulius sebagai ketua majelis. Adapun hakim anggotanya adalah Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy. Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta sebelumnya menyatakan tidak berwenang menerima gugatan Subhan karena objek permasalahan yang disengketakan dinilai berada di luar kewenangannya. (EER)