AFU.id

Indeks Berita

Menekraf: Opera Batak Bisa Gerakkan Pariwisata dan Ekonomi Daerah

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan bahwa pertunjukan Opera Batak memiliki potensi untuk menarik wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan berbagai sektor, termasuk seni, kuliner, dan pariwisata. Dalam acara Tona Sian Huta, yang memadukan opera dengan musik tradisional dan modern, sebanyak 27 pemain dan 30 musisi berpartisipasi, sementara 50 pelaku UMKM menawarkan produk mereka, menunjukkan sinergi antara budaya dan ekonomi kreatif. Wakil Ketua Ko

Menekraf: Opera Batak Bisa Gerakkan Pariwisata dan Ekonomi Daerah

PLN Butuh 154 Juta Ton Batu Bara, Kontrak Pasokan Belum Tuntas

PT PLN (Persero) diperkirakan membutuhkan 154 juta ton batu bara pada 2026, namun hingga Mei 2026, kontrak pasokan baru mencapai 144 juta ton dengan pengiriman diperkirakan hanya 130,5 juta ton. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kontrak antara PLN Energi Primer Indonesia dan perusahaan pertambangan, meskipun total penugasan batu bara mencapai 212 juta ton. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas batu b

PLN Butuh 154 Juta Ton Batu Bara, Kontrak Pasokan Belum Tuntas

Inflasi Juni 3,34 Persen Dekati Batas Atas Target BI, Rupiah Masih di Atas Rp18.000

Inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan, naik dari 3,08 persen pada bulan sebelumnya. Angka tersebut masih berada dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen, tetapi hanya terpaut 0,16 poin persentase dari batas atas target 3,5 persen. Pada saat bersamaan, nilai tukar rupiah masih berada di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate tercatat Rp18.069 per dolar AS pada Jumat (10/07/26), dibandingk

Inflasi Juni 3,34 Persen Dekati Batas Atas Target BI, Rupiah Masih di Atas Rp18.000

Buntut Pemadaman Bergilir, ESDM Tambah 16,8 Juta Ton Batu Bara Khusus PLN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menambah kuota produksi batu bara khusus untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik PT PLN. Tambahan pasokan mencapai 16,8 juta ton hingga akhir 2026 dan diprioritaskan untuk mencegah terulangnya pemadaman bergilir akibat kekurangan batu bara dengan kualitas yang sesuai kebutuhan pembangkit. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan tambahan produksi tidak diberikan untuk kepentingan ekspor maupun kebutuhan perusah

Buntut Pemadaman Bergilir, ESDM Tambah 16,8 Juta Ton Batu Bara Khusus PLN

Harga Gas Industri Turun, Pemerintah Klaim Bisa Cegah PHK hingga Akhir Tahun

Pemerintah menurunkan harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk industri dari sekitar US$20–US$23 menjadi US$13 per MMBTU. Kebijakan yang berlaku hingga 31 Desember 2026 itu diklaim dapat menekan biaya produksi, menjaga pabrik tetap beroperasi, dan mencegah pemutusan hubungan kerja. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pemerintah belum menentukan kelanjutan harga LNG setelah masa penyesuaian berakhir. Dengan demikian, kepastian harga g

Harga Gas Industri Turun, Pemerintah Klaim Bisa Cegah PHK hingga Akhir Tahun

Proyek Listrik Surya 100 GW Bisa Mubazir jika Jaringan Masih Bergantung Batu Bara

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dinilai belum tentu membuat masyarakat menikmati lebih banyak energi bersih. Greenpeace Indonesia dan LPEM FEB Universitas Indonesia menyebut proyek tersebut berisiko tidak maksimal apabila jaringan listrik nasional masih memprioritaskan pasokan dari pembangkit batu bara. Penilaian itu disampaikan dalam laporan mengenai ketergantungan sistem kelistrikan Indonesia terhadap energi fosil, Kamis (09/07/26). Laporan ters

Proyek Listrik Surya 100 GW Bisa Mubazir jika Jaringan Masih Bergantung Batu Bara

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi

Pemerintah masih terhambat regulasi dalam pencairan dana talangan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, meskipun telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa perlu ada Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas untuk memfasilitasi pencairan tersebut, yang diharapkan dapat selesai dalam satu hingga dua bulan. BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp2 triliun setiap bulan akibat rasio klaim yang mencapai 108 persen, dengan

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi

Diterpa Isu Money Laundering, PT RANS Raffi Ahmad Sukses Melantai di Bursa Efek Indonesia

PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, milik Raffi Ahmad, berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana saham dengan mengumpulkan dana sebesar Rp429 miliar dari penjualan 2,5 miliar saham. Meskipun diterpa isu money laundering, proses IPO perusahaan ini tetap mendapatkan sambutan positif dari pasar, dengan hampir satu juta investor yang berpartisipasi. Raffi Ahmad menegaskan bahwa modal perusahaan berasal dari 26 tahun pengalaman dalam industri hiburan dan laporan keuang

Diterpa Isu Money Laundering, PT RANS Raffi Ahmad Sukses Melantai di Bursa Efek Indonesia

Untung Rugi Implementasi B50, Antara Kebutuhan Energi dan Ancaman Deforestasi

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) di Karawang, Jawa Barat, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Dengan implementasi B50, Indonesia diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan mengurangi impor solar sekitar 4 juta kiloliter per tahun, meskipun terdapat tantangan teknis dan potensi risiko deforestasi akibat kebutuhan lahan untuk produksi CPO yang meningkat. K

Untung Rugi Implementasi B50, Antara Kebutuhan Energi dan Ancaman Deforestasi

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia memunculkan kekhawatiran baru di balik janji menarik dana global. Insentif pajak besar yang disiapkan dalam RUU PFII dikhawatirkan membuka celah bagi pemilik modal domestik untuk membawa dana ke luar negeri, lalu memasukkannya kembali ke Indonesia sebagai investasi asing demi menikmati fasilitas bebas pajak. Risiko itu dikenal sebagai round tripping capital . Dalam skema tersebut, dana dari dalam negeri keluar sementara ke yurisdiksi la

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Pemerintah mengusulkan skema baru pembiayaan haji 2027 jika biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi Rp107 juta. Dalam skema ini, porsi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah diupayakan hanya 40 persen, sementara 60 persen sisanya ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi VIII DPR. Pemerintah berharap DPR menyetujui perubahan komposisi agar bia

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?