AFU.id

Indeks Berita

Mutasi TNI: Letjen Tri Budi Utomo Isi Posisi Wakil KSAD, Gantikan Saleh Mustafa yang Jadi Wamen Pertanian

Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Penunjukan ini dikonfirmasi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, meskipun belum ada informasi mengenai waktu pelantikan Tri. Selain itu, mutasi ini juga mencakup perubahan jabatan perwira tinggi lainnya, termasuk penunjukan Letjen TNI Iwan Setiawan sebagai Panglima Komando Cad

Mutasi TNI: Letjen Tri Budi Utomo Isi Posisi Wakil KSAD, Gantikan Saleh Mustafa yang Jadi Wamen Pertanian

Profil Letjen TNI Iwan Setiawan, Eks Danjen Kopassus Penakluk Everest yang Kini Jadi Pangkostrad Baru

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia telah resmi mempromosikan Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dalam mutasi perwira tinggi terbaru. Lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini memiliki rekam jejak yang solid, termasuk pengalaman sebagai Danjen Kopassus dan keberhasilannya mengibarkan bendera Merah Putih di puncak Gunung Everest pada tahun 1997. Penunjukan ini menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan kepemimpinan

Profil Letjen TNI Iwan Setiawan, Eks Danjen Kopassus Penakluk Everest yang Kini Jadi Pangkostrad Baru

Letjen Iwan Setiawan Gantikan Mohammad Fajar sebagai Pangkostrad, Sejumlah Jenderal TNI Kena Mutasi

Letnan Jenderal Iwan Setiawan ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menggantikan Letjen Mohammad Fajar, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Perubahan ini juga mencakup rotasi jabatan lainnya, termasuk Mayjen Susilo sebagai Danpussenif dan Letjen Tri Budi Utomo sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Letjen M Saleh Mustafa yang telah pensiun. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menje

Letjen Iwan Setiawan Gantikan Mohammad Fajar sebagai Pangkostrad, Sejumlah Jenderal TNI Kena Mutasi

Selamat dari Gempa NTT, 94 Warga Justru Meninggal di Pengungsian, DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Sebanyak 94 warga Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di pengungsian setelah gempa mengguncang Flores, melebihi jumlah 48 korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa, sehingga total korban meninggal mencapai 142 orang. Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjelaskan penyebab kematian warga di pengungsian, mengingat sebagian besar korban adalah lansia dengan komplikasi penyakit kronis. Ia juga menyoroti penurunan anggaran penanggula

Selamat dari Gempa NTT, 94 Warga Justru Meninggal di Pengungsian, DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

Empat Tuntutan 50 Ribu Guru PPPK di DPR Hari Ini: Tagih Janji Dasco soal Pengangkatan Penuh Waktu hingga Sumber Gaji

Sekitar 50 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari berbagai profesi akan menggelar aksi di Gedung DPR/MPR RI pada 7 Oktober 2026, menuntut empat hal utama. Tuntutan tersebut meliputi pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2026 untuk semua jabatan, pengangkatan seluruh PPPK menjadi PNS pada 2027 tanpa memandang usia, pengembangan karier bagi ASN PPPK pada 2026, serta pengalihan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN. Aksi ini juga akan diantisi

Empat Tuntutan 50 Ribu Guru PPPK di DPR Hari Ini: Tagih Janji Dasco soal Pengangkatan Penuh Waktu hingga Sumber Gaji

Demo di Jakarta Hari Ini: 50 Ribu Guru PPPK Gelar Aksi di DPR RI, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, Pengendara Diminta Cari Jalur Alternatif

Sebanyak 50 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada 7 Oktober 2026, untuk menuntut pengangkatan mereka menjadi PPPK penuh waktu di seluruh jabatan, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Aksi ini merupakan langkah lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan diharapkan dapat memicu perhatian serta tindakan terkait janji-janji yang telah diberikan.

Demo di Jakarta Hari Ini: 50 Ribu Guru PPPK Gelar Aksi di DPR RI, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas, Pengendara Diminta Cari Jalur Alternatif

Gagal di MK, Refly Harun-Denny Indrayana Siap Bawa Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR

Advokat Refly Harun tak menyerah usai gugatannya soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024 ditolak Mahkamah Konsitusi (MK). Denny berencana akan beraudiensi dengan DPR untuk mendorong impeachment atau pemakzulan Gibran usai MK menyatakan tak menemukan ijazah Gibran setara dengan pendidikan jenjang SMA atau sederajat. Refly menyatakan akan secepatnya membawa usulan tersebut dalam waktu dekat. "Jadi beg

Gagal di MK, Refly Harun-Denny Indrayana Siap Bawa Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR

3.888 Penyuluh Perikanan Kawal PKPN, Dampak ke Masyarakat Jadi Ujian

Sebanyak 3.888 penyuluh perikanan menjalani penempatan di 37 provinsi dan 484 kota/kabupaten untuk mengawal Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan. Penugasan mencakup kebutuhan masyarakat, aktivitas usaha, kelembagaan, sampai dengan keberlanjutan hasil program. Skala itu membuat pendampingan menjadi salah satu penentu, apakah program berhenti pada pembangunan fisik atau berlanjut menjadi aktivitas ekonomi masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI)

3.888 Penyuluh Perikanan Kawal PKPN, Dampak ke Masyarakat Jadi Ujian

Jokowi Temui Prabowo Bersamaan dengan Sidang Diskualifikasi Gibran di MK, Permohonan Ditolak tapi Dasar Pemakzulan Terbuka Lebar

Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto di kediaman Prabowo pada Selasa malam, bersamaan dengan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka terkait keabsahan ijazahnya sebagai calon wakil presiden. Meskipun permohonan tersebut ditolak, kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa hasil persidangan membuka peluang untuk langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pemakzulan Gibran.

Jokowi Temui Prabowo Bersamaan dengan Sidang Diskualifikasi Gibran di MK, Permohonan Ditolak tapi Dasar Pemakzulan Terbuka Lebar

Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs, MK Justru Kuatkan Bukti Jika Gibran Tak Punya Ijazah SMA

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gugatan yang dilayangkan pemohon Denny Indrayana Cs itu ditolak seluruhnya. Meski ditolak, putusan MK itu memperkuat bukti jika Wapres Gibran tak memiliki ijazah setingkat SMA. Hal itu dikatakan Hakim MK Arsul Sani saat membacakan putusan setebal 380 lembar. Dalam putusan itu, Arsul menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam

Tolak Gugatan Denny Indrayana Cs, MK Justru Kuatkan Bukti Jika Gibran Tak Punya Ijazah SMA

MK Buktikan Gibran Tak Punya Ijazah SMA, tapi Tolak Permohonan Didiskualifikasi

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan terkait keabsahan ijazah SMA Gibran, pada Selasa (6/10/2026). Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi landasan hukum yang diperlukan untuk membatalkan keputusan KPU, meskipun dalam persidangan terungkap bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Dengan demikian, kedudukan Gibran sebagai Wakil Pres

MK Buktikan Gibran Tak Punya Ijazah SMA, tapi Tolak Permohonan Didiskualifikasi

Mengapa Banyak Jenderal masuk Daftar Pemohon Diskualifikasi Gibran?

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan mengenai sengketa hasil pemilihan presiden yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terkait keabsahan ijazahnya. Gugatan ini diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari sejumlah jenderal purnawirawan, dengan alasan bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres diduga penuh rekayasa, dan ijazah yang digunakan dinilai tidak sah serta melanggar syarat minimum pendidikan. Mereka meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran d

Mengapa Banyak Jenderal masuk Daftar Pemohon Diskualifikasi Gibran?

Tiga Hari Dihujat Netizen karena Masuk Wantimpres Prabowo, Rocky Gerung: Enggak Ada yang Belain Gue

Rocky Gerung baru saja dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Prabowo Subianto, namun ia menghadapi kritik tajam dari netizen dan mengaku tidak ada yang membelanya selama tiga hari setelah pelantikan. Dalam sebuah acara, Rocky berkelakar meminta bantuan Kepala Bakom RI untuk memulihkan citranya, sambil menegaskan bahwa meskipun kini berada di dalam pemerintahan, sikap kritisnya terhadap kebijakan tetap tidak berubah. Ia menekankan bahwa perannya di Wantimpres adal

Tiga Hari Dihujat Netizen karena Masuk Wantimpres Prabowo, Rocky Gerung: Enggak Ada yang Belain Gue

Gibran tak Mampu Menunjukkan Secuil Ijazah SMA, tetapi Punya Ijazah Bradford University. Bagaimana Triknya?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terungkap tidak memiliki ijazah SMA, melainkan hanya mengandalkan "surat penyetaraan" dari Kemendikdasmen untuk mendaftarkan diri dalam Pilpres 2024. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Gibran memperoleh ijazah S1 dari Bradford University melalui Management Development Institute Singapura (MDIS), yang tidak diakui oleh pemerintah Singapura dan hanya memerlukan pembayaran untuk masuk tanpa syarat ijazah formal. Hal ini menimbulkan pertan

Gibran tak Mampu Menunjukkan Secuil Ijazah SMA, tetapi Punya Ijazah Bradford University. Bagaimana Triknya?