JAKARTA, AFU.ID — Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sengketa hasil pemilihan presiden terkait syarat ijazah sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (6/10/2026) malam. Perkara dengan nomor register 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 ini menjadi perhatian luas. Para pemohon, selain pakar hukum tata negara Denny Indrayana, terdapat sejumlah purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).
Perkara ini bermula dari berkas permohonan yang diajukan kolektif ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026. Seminggu setelahnya MK secara resmi meregistrasi perkara sengketa administrasi pemilu tersebut. Sidang pendahuluan dengan agenda pembacaan permohonan kemudian digelar pada 21 September 2026, yang dilanjutkan dengan sidang pembuktian saksi ahli pada 30 September 2026, hingga sidang putusan dijadwalkan pada malam ini, 6 Oktober 2026.
Selain Denny Indrayana berikut adalah deretan jenderal purnawirawan TNI di belakang gugatan terhadap ijazah Gibran:
Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi: Mantan Wakil Panglima TNI periode 1999–2000 dan Menteri Agama RI periode 2019–2020. Ia tercatat dalam sejarah militer sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menandatangani surat rekomendasi pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas tentara pada Agustus 1998.
Jenderal TNI (Purn.) Tyasno Sudarto: Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 1999–2000 yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Laksamana TNI (Purn.) Slamet Soebijanto: Purnawirawan perwira tinggi bintang empat yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) pada periode tahun 2005–2007.
Marsekal TNI (Purn.) Hanafie Asnan: Purnawirawan perwira tinggi bintang empat yang mengemban jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) pada periode tahun 1998–2002.
Mayjen TNI (Purn.) Soenarko MD: Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) periode 2007–2008 dan mantan Panglima Kodam Iskandar Muda. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, namun saat ini berdiri di kubu pemohon gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Banyaknya jenderal yang ikut memohon diskualifikasi Gibran karena tidak memiliki ijazah SMA, berdasarkan pernyataan resmi anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Mayjen (Purn) Soenarko, mereka menilai lolosnya Gibran sebagai Cawapres lalu penuh dengan tipu daya dan rekayasa kotor yang menyakitkan hati rakyat.
Dalam hal obyek yang dimohonkan, Forum Purnawirawan menduga ijazah atau surat keterangan pendidikan yang digunakan Gibran tidak benar, tidak sah sejak awal, atau direkayasa karena dinilai tidak memenuhi syarat minimal lulusan SMA/sederajat. Maka para pemohon menduga keras ada praktik nepotisme yang melibatkan Joko Widodo sebagai presiden pada periode sebelumnya.
Para jenderal mendesak agar Gibran diturunkan atau didiskualifikasi karena penampilan dan performa setelah menjabat dinilai tidak pantas, lalu diganti dengan sosok yang lebih kompeten demi masa depan bangsa. Para pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Gibran, mendiskualifikasinya karena cacat administrasi, serta membatalkan pelantikannya sebagai wakil presiden.
Para penggugat mendalilkan bahwa dokumen penyetaraan pendidikan Gibran cacat hukum karena berasal dari Certificate of Attendance atau sertifikat kehadiran selama enam bulan dari sekolah asing. Pemohon menilai ijazah perguruan tinggi tidak menggantikan kewajiban kualifikasi minimum lulus sekolah menengah atas yang bersifat mutlak dalam undang-undang pemilihan umum. Petitum gugatan ini meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan ketetapan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden serta memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden baru dalam jangka waktu 60 hari.(RHU)