AFU.id

Indeks Berita

DPR Tetapkan Dua Anggota BPK Baru, Ada Eks Anggota DPR, Ini Profilnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026-2031, setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang disetujui dalam Rapat Paripurna. Nyoman memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan pengalaman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara Khaidir, yang merupakan mantan anggota DPR, memiliki pendidikan di bidang ilmu politik dan pengalaman di PT ASABRI. Pen

DPR Tetapkan Dua Anggota BPK Baru, Ada Eks Anggota DPR, Ini Profilnya

9 Fakta Sidang Diskualifikasi Gibran di MK: Bukti Ijazah SMA Tak Ada hingga Saksi Ahli Diusir

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 6 Oktober 2026, setelah serangkaian persidangan yang mengungkap berbagai fakta, termasuk keberadaan ijazah SMA yang dipertanyakan. Sebanyak 12 pemohon, termasuk purnawirawan TNI, menggugat karena adanya dugaan ketidakcocokan dokumen pendidikan yang diserahkan Gibran, serta proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak sesuai. Dalam sidang, te

9 Fakta Sidang Diskualifikasi Gibran di MK: Bukti Ijazah SMA Tak Ada hingga Saksi Ahli Diusir

UU Ketenagakerjaan Baru Hapus Pengali Pesangon 0,5 Kali, Aturan PHK Resmi Diperketat

Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, yang memperketat aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghapus skema pengali pesangon sebesar 0,5 kali. Dalam regulasi ini, perusahaan dilarang melakukan PHK sepihak dengan alasan efisiensi, dan pesangon yang diterima karyawan kini wajib minimal satu kali upah dasar, yang akan disesuaikan berdasarkan masa kerja. Diharapkan, undang-undang ini dapat menciptakan iklim kerja yang l

UU Ketenagakerjaan Baru Hapus Pengali Pesangon 0,5 Kali, Aturan PHK Resmi Diperketat

Dulu Minta Gibran Diganti, Kini Pimpin Bakom, Sikap Syahganda Berubah?

Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), mengubah sikapnya setelah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, meskipun sebelumnya ia pernah mendesak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti, yang tercermin dalam video lamanya. Dalam pernyataannya, Syahganda menegaskan pentingnya keselarasan dengan kebijakan presiden dan menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan, meski ia tidak merinci kapan video yang berisi kr

Dulu Minta Gibran Diganti, Kini Pimpin Bakom, Sikap Syahganda Berubah?

Ini Materi Baru dalam Revisi UU Hak Cipta: Nasib Royalti hingga Karya Buatan AI Ikut Diatur

Revisi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia sedang membahas sejumlah materi penting terkait perkembangan industri digital, termasuk pengelolaan royalti, perlindungan karya jurnalistik, dan status hukum karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan artifisial (AI). Ketua Panitia Kerja RUU Hak Cipta, Martin Manurung, menjelaskan bahwa tujuan revisi ini adalah untuk menyesuaikan regulasi dengan era digital dan teknologi, dengan penekanan pada pengaturan hak ekonomi, hak moral, serta mekanisme pen

Ini Materi Baru dalam Revisi UU Hak Cipta: Nasib Royalti hingga Karya Buatan AI Ikut Diatur

Penjagaan Gedung MK Diperketat, TNI-Polri Siaga Jelang Putusan Gugatan Ijazah Gibran Malam Ini

Jelang pembacaan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi diperketat oleh TNI dan Polri. Gugatan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, meminta agar Gibran didiskualifikasi dan pelantikannya dibatalkan, dengan alasan dugaan tidak terpenuhinya syarat kelulusan sekolah menengah atas yang baru terungkap belakangan. Dalam sidang yang dijadwalkan berlangsung malam ini, pemohon juga mendes

Penjagaan Gedung MK Diperketat, TNI-Polri Siaga Jelang Putusan Gugatan Ijazah Gibran Malam Ini

Uji Coba MBG Prasmanan: Tiru Konsep Jepang, Siswa Antusias, Food Waste Lebih Sedikit. Bakal Lanjut?

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di lebih dari 60 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak 5 Oktober 2026, terinspirasi oleh konsep penyajian makanan di sekolah Jepang. Sistem ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalkan food waste, dengan siswa dilibatkan dalam proses penyajian. BGN akan mengevaluasi hasil uji coba ini untuk menentukan potensi perluasan penerapan sistem prasmana

Uji Coba MBG Prasmanan: Tiru Konsep Jepang, Siswa Antusias, Food Waste Lebih Sedikit. Bakal Lanjut?

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Apa Saja Aturan yang Berubah bagi Pekerja?

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang membawa perubahan signifikan bagi pekerja, termasuk aturan baru terkait rekrutmen, pemagangan, keselamatan kerja, serta hak-hak pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. UU ini melarang penahanan dokumen pribadi selama proses perekrutan dan mengatur pelindungan bagi pekerja yang terkena PHK, termasuk dana cadangan pesangon. Dengan penguatan pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar, UU ini bertujuan untuk menc

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Apa Saja Aturan yang Berubah bagi Pekerja?

RI Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Berikut Spesifikasi yang Dibocorkan Adik Presiden

Pemerintah Indonesia akan segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan target kapasitas mencapai 7 gigawatt (GW) pada tahun 2034, dimulai dari kapasitas awal 500 megawatt (MW). Pengumuman tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta. Rencana ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pa

RI Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Berikut Spesifikasi yang Dibocorkan Adik Presiden

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Ini Poin-poin Aturannya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk menyamakan standar pengelolaan data pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari pusat hingga desa, dengan memuat 20 bab dan 141 pasal. UU ini mencakup pengaturan mengenai Data Dasar Nasional (DDN) sebagai acuan perencanaan pembangunan serta kewenangan pengelolaan data yang dibagi antar instansi. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur penggunaan teknologi digital, keamanan data, dan k

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia, Ini Poin-poin Aturannya

Sah! DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang, Kado untuk Sejahterakan Buruh?

DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan dan Ketenagakerjaan menjadin Undang-Undang melalui Rapat paripurna ke-9 masa sidang I tahun 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). RUU yang masuk dalam Omnibus Law sejak 2020 itu akhirnya menemui titik terang usai beberapa kali mandek meski masuk dalam prolegnas. Sebelum diketuk, Ketua DPR Puan Maharani lebih dulu menyambut sejumlah perwakilan koalisi dan serikat pekerja yang diundang untuk hadir menyaksikan pengesahan RUU Pelindu

Sah! DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang, Kado untuk Sejahterakan Buruh?

Jejak Digital Syahganda Nainggolan, Kepala Bakom yang Pernah Minta Gibran Diganti

Syahganda Nainggolan, yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) oleh Presiden Prabowo Subianto, kembali menarik perhatian setelah pernyataannya yang menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti, terutama terkait dengan perannya yang dianggap kurang signifikan dalam pemerintahan. Dalam diskusi sebelumnya, Syahganda menyoroti perlunya kewibawaan dalam posisi wakil presiden dan menyebutkan kemungkinan kompensasi politik kepada Partai Solidaritas Indones

Jejak Digital Syahganda Nainggolan, Kepala Bakom yang Pernah Minta Gibran Diganti

Massa Gelar Unjuk Rasa Maraton di DPR Hingga Kamis, Catat Rute Alternatif untuk Hindari Macet

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI selama aksi unjuk rasa yang berlangsung dari 6 hingga 8 Oktober 2026. Kepolisian memperkirakan dampak signifikan pada arus kendaraan, terutama di Jalan Gatot Subroto, dan telah menyiapkan jalur alternatif seperti Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika untuk menghindari kemacetan. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapanga

Massa Gelar Unjuk Rasa Maraton di DPR Hingga Kamis, Catat Rute Alternatif untuk Hindari Macet

Hari Ini, DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang

Komisi IX DPR dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sepakat RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dibawa ke rapat paripurna DPR, Selasa (6/10/2026). RUU Ketenagakerjaan ini akan diparipurnakan setelah hampir 3 tahun masuk Prolegnas DPR RI. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan itu akan disahkan DPR bersama pemerintah lewat Rapat Paripurna ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun 2026-2027. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat kerja Komisi IX DPR bersama pemerintah yang dihadiri langsung Menteri Ketenagakerj

Hari Ini, DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan Jadi Undang-Undang