Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
DPR Tetapkan Dua Anggota BPK Baru, Ada Eks Anggota DPR, Ini Profilnya
Bagikan:
Penulis: Raihan Immaduddin
Ringkasan Berita
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2026-2031, setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan yang disetujui dalam Rapat Paripurna. Nyoman memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan pengalaman di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara Khaidir, yang merupakan mantan anggota DPR, memiliki pendidikan di bidang ilmu politik dan pengalaman di PT ASABRI. Penetapan ini dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan BPK untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri) dan Khaidir Abdurrahman (kanan) memberi salam saat mengikuti Rapat Paripurna DPR Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). (Antara)
JAKARTA, AFU.ID— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2026-2031 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (6/10/2026). Penetapan dilakukan setelah parlemen menyetujui laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisi XI DPR terkait dua calon tersebut. Keduanya sebelumnya dipilih Komisi XI setelah menjalani rangkaian uji kelayakan.
Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan atas laporan hasil fit and proper test tersebut dalam rapat paripurna. “Apakah laporan hasil fit and proper test dari Komisi XI terkait anggota BPK RI periode 2026-2031 dapat disetujui?” tanya Puan yang langsung dijawab setuju oleh anggota DPR. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, keputusan memilih Nyoman Adhi dan Khaidir diambil melalui rapat internal setelah proses uji kelayakan dan kepatutan.
Nyoman Adhi Suryadnyana menempuh pendidikan D3 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta dan lulus pada 1997. Ia melanjutkan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana dan magister bidang Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI). Pada 2023, Nyoman juga menyelesaikan pendidikan magister bidang Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia.
Karier Nyoman berkaitan dengan pengelolaan dan pemeriksaan di sektor keuangan negara. Sebelum bergabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ia merupakan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor KPPBC TMP C Ternate pada 2016, Kepala Kantor KPPBC TMP C Manado pada 2017, serta Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulbagsel pada 2019. Nyoman mulai bergabung dengan BPK pada 2021 sebagai Anggota VI sebelum dipercaya menjadi Anggota I BPK sejak April 2022.
Khaidir Abdurrahman
Khaidir Abdurrahman memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dari Universitas Malikussaleh pada 2016. Ia melanjutkan pendidikan magister Administrasi Publik di universitas yang sama dan lulus pada 2019. Latar belakang pendidikan tersebut menjadi bagian dari rekam jejaknya sebelum menjalani berbagai jabatan di bidang politik dan perusahaan milik negara.
Khaidir mengawali perjalanan politiknya sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode 2009-2014 dan sempat bergabung dengan Partai Aceh. Ia kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi IX yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Setelah itu, Khaidir berkarier di PT ASABRI (Persero) sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai calon anggota BPK periode 2026-2031. (RAI)