AFU.id

Indeks Berita

Terjepit Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BI Rate, Industri Manufaktur Masih Mencoba Bangkit

Industri manufaktur Indonesia mencoba menggeliat bangkit di tengah tekanan depresiasi rupiah dan kenaikan suku bunga BI. PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 berhasil naik tipis ke level stagnan 50,0 dari kontraksi di bulan April (49,1). Pemerintah diminta menahan diri menahan diri dari kebijakan fiskal yang dapat menekan industru dan daya beli masyarakat. Jika tidak sektor manufaktur terancam kolaps dan ancaman PHK massal membayangi.

Terjepit Pelemahan Rupiah dan Kenaikan BI Rate, Industri Manufaktur Masih Mencoba Bangkit

Rupiah Melemah, Masalahnya Bukan Cuma Geopolitik

Nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan Selasa, (2/6/2026), pagi. Rupiah melemah 54,50 poin atau 0,31 persen. Mata uang Garuda bergerak ke level Rp17.859 per dolar AS. Pada penutupan sebelumnya, rupiah berada di level Rp17.805 per dolar AS. Pelemahan rupiah tidak hanya dipicu ketegangan geopolitik global. Tekanan juga datang dari kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi domestik. Bank Indonesia sebelumnya sudah menaikkan suku bunga untuk menahan pelemahan rupiah. Namun, pa

Rupiah Melemah, Masalahnya Bukan Cuma Geopolitik

Purbaya Tegaskan Reformasi Kebijakan Fiskal Harus Sasar Birokrasi Bersih dan Memihak Rakyat

Reformasi kebijakan fiskal nasional menjadi perhatian serius Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan reformasi tata kelola anggaran harus memastikan setiap alokasi dana publik benar-benar berorientasi pada kemakmuran masyarakat bawah. Momentum Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi landasan penting bagi Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengintegrasikan nilai ideologi ke dalam kebijakan fiskal nasional

Purbaya Tegaskan Reformasi Kebijakan Fiskal Harus Sasar Birokrasi Bersih dan Memihak Rakyat

Presiden Prabowo Sebut Ekonomi Pancasila Bisa Setop Kebocoran Devisa ke Luar Negeri

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengincar kedaulatan tata kelola komoditas guna mewujudkan pemerataan finansial secara adil. Presiden RI, Prabowo Subianto pun menyebut implementasi Ekonomi Pancasila sangat urgen dalam rangka mencapai target tersebut. Hal tersebut karena sistem Ekonomi Pancasila mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menyampaikannya ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahu

Presiden Prabowo Sebut Ekonomi Pancasila Bisa Setop Kebocoran Devisa ke Luar Negeri

Ekonomi Tumbuh Namun Rakyat Belum Sejahtera, Sistem Ekonomi Pancasila Jadi Solusi Presiden

Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengidentifikasi ketimpangan distribusi kesejahteraan sebagai tantangan struktural terbesar dalam pembangunan nasional. Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 pun menjadi titik balik untuk menggeser arah pembangunan bagi Presiden RI, Prabowo Subianto. Kepala Negara menyampaikan, arah pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan harus menuju implementasi nyata Ekonomi Pancasila yang berpihak pada rakyat kecil. Prabowo Subianto lantas mengingatkan

Ekonomi Tumbuh Namun Rakyat Belum Sejahtera, Sistem Ekonomi Pancasila Jadi Solusi Presiden

Ekosistem Ekonomi Haji 2026 Catat Diversifikasi Positif

Tata kelola ekosistem ekonomi haji 2026/1447 Hijriyah mencatat hasil positif berkat penguatan area komersial hotel jemaah haji Indonesia (JHI). Sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited sukses mendongkrak pendapatan dan produktivitas kawasan niaga tersebut. Menariknya, grafik omzet justru melonjak di saat jumlah penyewa ( tenant ) dan unit usaha mengalami penurunan kuantitas. Melansir website Kemenhaj RI, data

Ekosistem Ekonomi Haji 2026 Catat Diversifikasi Positif

Resmi Mulai 1 Juni Ekspor 3 Komoditas ini Harus Lewat DSI

Pemerintah mulai menerapkan pengawasan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis nasional. Kebijakan itu berlaku mulai Senin, (1/6/2026). Tahap awal mencakup batu bara, minyak sawit mentah, dan ferro alloy. Eksportir tiga komoditas itu wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pada masa transisi, kegiatan ekspor tetap berjalan seperti biasa. Namun, dokumen ekspor harus dilaporkan kepada PT DSI. Pemerintah menyebut kebijakan ini dibuat untuk memperbaiki tata

Resmi Mulai 1 Juni Ekspor 3 Komoditas ini Harus Lewat DSI

Bapanas Klaim Neraca Pangan Nasional Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga pangan pasca-Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi untuk menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif stabil meskipun situasi global masih dibayangi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi

Bapanas Klaim Neraca Pangan Nasional Tetap Kuat di Tengah Gejolak Global

Kemenkeu Obral Insentif Pajak Hingga 0 Persen Bagi Eksportir yang Simpan Devisa di Dalam Negeri

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan fasilitas perpajakan berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) hingga nol persen bagi para eksportir yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang mengatur tentang perubahan ketiga atas tata kelola devisa ekspor sektor komoditas alam. “Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri.

Kemenkeu Obral Insentif Pajak Hingga 0 Persen Bagi Eksportir yang Simpan Devisa di Dalam Negeri

Target Produsen Produk Halal Nomor 1 Dunia, Literasi Ekonomi Syariah jadi Hambatan

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menargetkan posisi sebagai produsen produk halal nomor satu di dunia, bukan sekadar menjadi pasar konsumen. Melansir website Kementerian Agama (Kemenag) RI, Minggu (31/5/2026), ekonomi syariah Indonesia kini telah mencapai peringkat kedua global. “Ambisi kita sebagai negara Musim terbesar di dunia adalah menjadi produsen produk halal tertinggi,” ungkap Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar. “Ekonomi syariah kita sekarang urutan kedua dan insyaallah nanti bi

Target Produsen Produk Halal Nomor 1 Dunia, Literasi Ekonomi Syariah jadi Hambatan

Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Jaga Harga TBS Petani, Pemda Wajib Tegakkan Aturan

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Kementerian yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaiman ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk menegakkan aturan. Di sisi lain, Kementan RI turut mengumpulkan para pelaku industri sawit nasional untuk menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga TBS. Para pe

Kementan Gandeng Satgas Pangan Polri Jaga Harga TBS Petani, Pemda Wajib Tegakkan Aturan