AFU.id

Indeks Berita

WALHI Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Jangan Jadikan Objek Eksperimen Kebijakan!

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, yang dianggap berpotensi mengancam keberlangsungan hidup satwa endemik ini. WALHI menekankan pentingnya kajian ilmiah yang komprehensif sebelum melakukan translokasi, dan mengingatkan bahwa keputusan seperti ini seharusnya menjadi kewenangan pemerintah, bukan individu. Mereka juga mengingatkan bahwa pengalaman buruk dari pemindahan badak sebelumnya menunjuk

WALHI Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo: Jangan Jadikan Objek Eksperimen Kebijakan!

Badan Geologi Bantah Ada Potensi Emas di Ujung Kulon, Diktum dalam Kepmen ESDM yang Ditandatangani Bahlil dan Riset Kementerian Malah Buktikan Sebaliknya

Badan Geologi Kementerian ESDM membantah adanya potensi emas di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, menyatakan tidak memiliki data terkait hal tersebut. Namun, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menunjukkan adanya izin usaha pertambangan mineral logam yang mencakup kawasan tersebut, meskipun tidak menyebutkan emas secara eksplisit. Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai kepentingan di balik rencana pemindahan badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, terutama mengi

Badan Geologi Bantah Ada Potensi Emas di Ujung Kulon, Diktum dalam Kepmen ESDM yang Ditandatangani Bahlil dan Riset Kementerian Malah Buktikan Sebaliknya

Pramono Tolak Hutan Kota UI Dibangun Jadi Sekolah Rakyat, Pilih Jadikan Kebun Raya

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menolak rencana penggunaan lahan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yang diusulkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pramono mengusulkan agar lahan tersebut dikelola sebagai kebun raya baru di Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau, sementara lokasi alternatif untuk Sekolah Rakyat telah disiapkan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusa

Pramono Tolak Hutan Kota UI Dibangun Jadi Sekolah Rakyat, Pilih Jadikan Kebun Raya

Pemilihan Pengganti Gibran Akan Mirip Pilpres 1999, Begini Mekanismenya

Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka di MPR akan dilakukan pada 9 Desember 2026 dan diadakan dengan mekanisme mirip pemilihan presiden 1999, di mana calon diusulkan oleh presiden dan dipilih oleh anggota MPR melalui pemungutan suara. Pemilihan kali ini berbeda karena calon tidak lagi diajukan oleh fraksi-fraksi, dan MPR kini terdiri dari 732 anggota yang seluruhnya terpilih melalui pemilu. Sebelum pemungutan suara, tim verifikasi akan memastikan kelengkapan berkas calon, den

Pemilihan Pengganti Gibran Akan Mirip Pilpres 1999, Begini Mekanismenya

Menguak Alasan Partai Koalisi Tak Sodorkan Calon Wapres: Tak Mau Tanggung Risiko Pemerintahan Prabowo

Partai-partai koalisi menyerahkan pemilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi untuk menghindari beban politik di masa depan, terutama jika pemerintahan menghadapi masalah. Menurut Prof. Gabriel Lele dari UGM, sikap ini mencerminkan upaya partai untuk menjaga jarak dari tanggung jawab pemerintahan, sementara Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai keputusan ini sebagai kalkulasi untuk posisi politik menjelang Pemilu 2029. Ahmad Doli Kurnia dari Partai

Menguak Alasan Partai Koalisi Tak Sodorkan Calon Wapres: Tak Mau Tanggung Risiko Pemerintahan Prabowo

Kriteria Wapres Pengganti Gibran: Paham Daerah, Bukan Sekadar Kepentingan Partai

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. T.M. Jamil, menekankan bahwa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu daerah dan mampu menjembatani hubungan antara pusat dan daerah, terutama mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi oleh daerah di Indonesia. Dalam konteks ini, Jamil menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap dana transfer ke daerah dan dana otonomi khusus, serta menyarankan agar tokoh dari Dewan Perwakilan Daerah dip

Kriteria Wapres Pengganti Gibran: Paham Daerah, Bukan Sekadar Kepentingan Partai

Bursa Calon Wakil Presiden: Sufmi Dasco Ahmad Hampir Pasti Melenggang Mulus, 'Anak Ideologis' Prabowo Jadi Kuda Hitam, Dua Nama Kuat Tersebut Sudah Dikantongi MPR

Perebutan kursi wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka semakin mengerucut pada dua calon kuat dari Partai Gerindra, yaitu Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono. Sufmi Dasco dianggap memiliki kekuatan politik yang dominan serta kemampuan dalam menangani isu-isu strategis, sedangkan Sugiono dikenal sebagai "anak ideologis" Prabowo Subianto dengan latar belakang yang kuat di pemerintahan. MPR RI telah menetapkan tenggat waktu penyerahan nama calon wakil presiden paling lambat 25 November 2026,

Bursa Calon Wakil Presiden: Sufmi Dasco Ahmad Hampir Pasti Melenggang Mulus, 'Anak Ideologis' Prabowo Jadi Kuda Hitam, Dua Nama Kuat Tersebut Sudah Dikantongi MPR

Petisi Transparansi Riwayat Pendidikan DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan, DPR: Cek Saja di KPU

Petisi yang mendesak anggota DPR untuk membuka riwayat pendidikan dan ijazah telah mendapatkan lebih dari 21.000 tanda tangan, dengan pimpinan DPR menyatakan bahwa informasi tersebut dapat diakses melalui KPU. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan pentingnya transparansi tanpa menimbulkan asumsi negatif mengenai latar belakang pendidikan anggota, sementara KPU menyebutkan bahwa publikasi data tersebut tergantung pada persetujuan masing-masing calon. Dalam konteks ini, terdapat desakan untuk me

Petisi Transparansi Riwayat Pendidikan DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan, DPR: Cek Saja di KPU

Lahan Hutan Kota Diincar Buat Sekolah Rakyat, UI Minta Pendidikan-Pelestarian Lingkungan Tak Dipertentangkan

Universitas Indonesia (UI) mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan kampusnya, dengan penekanan bahwa Hutan Kota akan tetap dipreservasi sebagai kawasan hijau. Dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, disepakati penggunaan lahan seluas sekitar 8 hektare yang bukan termasuk dalam kawasan hutan kota. UI menegaskan bahwa akses pendidikan dan pelestarian lingkungan tidak saling bertentangan, dan koordinasi lebih lanjut akan dilakukan

Lahan Hutan Kota Diincar Buat Sekolah Rakyat, UI Minta Pendidikan-Pelestarian Lingkungan Tak Dipertentangkan

CPNS Kemenkeu 2026 Buka 1.915 Formasi Umum, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka 1.915 formasi untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026, yang terbuka bagi lulusan SMA/SMK, D3, dan S1, termasuk fresh graduate. Pendaftaran dijadwalkan mulai pekan keempat November 2026, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada 20 November. Sebagian besar formasi ditujukan untuk menggantikan pegawai yang pensiun, dan calon pelamar diharuskan memenuhi syarat usia dan kualifikasi pendidikan yang akan dijelaskan dalam pengumuman resmi.

CPNS Kemenkeu 2026 Buka 1.915 Formasi Umum, Lulusan SMA hingga S1 Bisa Daftar, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Tiga Calon Wapres Terkuat dari Internal Gerindra, Jadi Alasan Partai Koalisi Segan Sodorkan Nama?

Sejumlah partai politik dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto memilih tidak mengajukan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan penyerahan keputusan kepada Gerindra yang memiliki tiga kader potensial: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Sikap ini diduga berkaitan dengan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintahan, di mana partai-partai koalisi berusaha menjaga jarak untuk menghindari tanggung jawab politik jika terjadi masalah, sement

Tiga Calon Wapres Terkuat dari Internal Gerindra, Jadi Alasan Partai Koalisi Segan Sodorkan Nama?

8 Hektare Lahan Hijau Hutan Kampus UI Bakal Disulap Jadi Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk mempercepat program Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial Digital, dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas 8 hektare dari kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia. Kesepakatan ini akan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov dan UI, serta dilanjutkan dengan rencana perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Jakarta Selatan. Selain itu, kolaborasi dalam pemutakhiran data dan registrasi bantuan sosial

8 Hektare Lahan Hijau Hutan Kampus UI Bakal Disulap Jadi Sekolah Rakyat

Aktor Utama Penyadapan Bukan Listyo Sigit, Doli Benarkan Pernyataan Prabowo soal Keberadaan Deep State

Dugaan penyadapan terhadap pejabat negara yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo membuka perbincangan tentang keberadaan kekuatan nonformal atau deep state yang berpotensi memengaruhi jalannya pemerintahan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menekankan perlunya penyelidikan mendalam untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik operasi penyadapan ini, serta menyerukan pembentukan satuan tugas lintas elemen untuk menuntaskan kasus tersebut. Selain itu, beberapa an

Aktor Utama Penyadapan Bukan Listyo Sigit, Doli Benarkan Pernyataan Prabowo soal Keberadaan Deep State

Profil Komjen Hendro Pandowo, Jenderal Seangkatan Listyo Sigit yang Kini Tentukan Nasib Para Tersangka Penyadapan Prabowo

Komisaris Jenderal Polisi Hendro Pandowo memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, yang menjadi tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang ini berfungsi untuk menentukan nasib Eko Hadi, apakah akan diberhentikan tidak dengan hormat, setelah sebelumnya tersangka lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dijatuhi sanksi serupa. Hendro, yang merupakan seangkatan dengan Listyo Sigit, memiliki karier yang panjan

Profil Komjen Hendro Pandowo, Jenderal Seangkatan Listyo Sigit yang Kini Tentukan Nasib Para Tersangka Penyadapan Prabowo

Kepmen ESDM yang Tetapkan Wilayah Sekitar TN Ujung Kulon Jadi Kawasan Tambang, Ancaman Paling Nyata Bagi Habitat Badak Jawa, Solusinya Cabut Kepmen bukan Pindahkan Badaknya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan wilayah Banten sebagai kawasan pertambangan, yang berpotensi mengancam habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari anggota DPR dan pemerhati lingkungan, yang menegaskan perlunya mencabut keputusan tersebut demi melindungi satwa langka dan mengalihkan investasi ke sektor yang lebih ramah lingkungan. Penolakan terhadap re

Kepmen ESDM yang Tetapkan Wilayah Sekitar TN Ujung Kulon Jadi Kawasan Tambang, Ancaman Paling Nyata Bagi Habitat Badak Jawa, Solusinya Cabut Kepmen bukan Pindahkan Badaknya