Articles on buruh
Displaying 1 - 20 of 25 articles
Kapitalisme ketuanan adalah saat elite mempertahankan dominasi lewat ekonomi, politik, dan citra sebagai “tuan” penjaga stabilitas dan kepentingan bersama.
Manajemen seolah tidak sadar persoalan di tempat kerja tak jarang justru bersumber dari proses dan cara kerja organisasi itu sendiri.
Pekerja rumah tangga (PRT) masih belum diakui pekerjaan sungguhan. Bias gender dan ketimpangan relasi ternyata turut berperan dalam membentuk pandangan rendah atas kerja-kerja yang PRT lakukan.
Studi menunjukkan bahwa WFH menciptakan kondisi kelelahan, bukan karena tumpukan kerjaan, tapi tuntutan untuk membuktikan bahwa kita bekerja.
Ketika para korban PHK akibat penyelesaian kasus kepailitan benar-benar membutuhkan tangan negara, negara justru membiarkan penderitaan dan kerugian HAM menumpuk.
Skema perlindungan jaminan kesehatan dan sosial bagi sebagian pekebun perempuan terhalang status ketenagakerjaan informal.
Anak muda pedesaan di Indonesia menghadapi dilema. Tak punya tanah untuk bertani, sementara pilihan pekerjaan lain terbatas. Banyak yang menjadi buruh kasar.
Komitmen terhadap kerja layak akan menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak membangun industri perikanan di atas penderitaan dan pengorbanan pekerja.
CC BY75.6 MB (download)
Setiap peringatan Hari Buruh Internasional, sorotan terhadap kontribusi pekerja dalam pembangunan sosial-ekonomi menguat, tak terkecuali di Indonesia. Namun, di balik tuntutan kenaikan upah dan perbaikan…
Tenaga kerja Indonesia tidak hanya kalah dari segi keahlian, faktor penunjang seperti kemampuan bahasa asing pun tertinggal dibandingkan negara lain.
Pengaruh Karl Marx dalam bidang filsafat, ilmu sosial, dan pemikiran global masih terasa hingga saat ini. Apa saja pokok-pokok pemikirannya?
Mendorong solidaritas kelas pekerja menjadi krusial untuk dilakukan secara kolektif di tengah pasar kerja yang kerap diskriminatif dan kondisi kerja yang makin eksploitatif.
Analisis big data di sosial media menunjukkan bahwa publik merasa UU Cipta Kerja mengabaikan kesejahteraan buruh, hanya berpihak pada investor.
Di tengah ketidakjelasan standar gaji hingga praktik-praktik ketenagakerjaan buruk yang kerap menimpa mereka, serikat bisa jadi wadah bagi dosen untuk memperjuangkan kesejahteraannya secara kolektif.
Benarkah dosen bukan buruh? Apakah tepat jika kita geram apabila pengelolaan kampus dianggap disamakan dengan lembaga politik atau korporasi? Bagaimana komunitas akademik perlu menyikapinya?
Dua tahun berlalu setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Berbagai perubahan dan peraturan pelaksana telah ditelurkan. Lalu apa imbasnya bagi pekerja?
Upah minimum masih jadi satu-satunya kebijakan pengupahan yang terlihat, dapat dirasakan, dan mudah diawasi oleh publik. Sayangnya, politik penentuannya menjadi makin pelik pada era UU Cipta Kerja.
Di balik potensi terhadap perbaikan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, ada pekerja informal yang terpinggirkan.
Upaya untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan memastikan pengusaha dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja bukanlah cara yang tepat.
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.



















