Konstitusi Indonesia membuka ruang untuk pemakzulan pemimpin negara, baik presiden maupun wakil presiden. Namun, tidak akan semudah itu melengserkan Gibran.
Articles on konstitusi
Displaying all articles
Apa itu Hak Angket? Bagaimana penerapannya? Dan apakah putusan peradilan, termasuk putusan MK, dapat menjadi objek angket DPR?
Ada 3 kejanggalan dalam putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Independensi MK makin dipertanyakan.
Riset terbaru menyoroti bagaimana orang yang menghargai kebebasan berpendapat mungkin bukan orang yang paling diuntungkan dari kebebasan itu.
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Situasi pada masa pra-bernegara sangat mencekam dan menyeramkan, sebab yang berlaku adalah hukum rimba – yang menang adalah yang kuat.
Persoalan pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi Indonesia yang semakin dalam.
Seharusnya dari awal, PN sudah menolak ketika Partai Prima mengajukan perkara ini karena memang bukan kompetensinya.
Wacana penundaan pemilu 2024 merupakan bukti nyata adanya usaha pelanggaran dan pelecehan terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Big tech semakin memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat kekuasaan mereka. Banyak pertanyaan kini timbul tentang bagaimana legitimasi, hak-hak dan demokrasi di era digital.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Penambahan periode jabatan presiden dapat memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik-praktik oligarki bahkan otoritarianisme.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Top contributors
-
Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
-
Professor of Wellbeing and Public Policy, Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Assistant Professor of Law. Theory of State Lecturer, Universitas Indonesia
-
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia
-
PLMJ chair in law and technology at Católica Global School of Law and Católica Lisbon School of Law and academic fellow, Bocconi University
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Andalas
-
Associate lecturer on law and public policy, President University