‘Patent evergreening’ memperpanjang monopoli obat lewat modifikasi minor obat lama. MK hidupkan kembali regulasi yang membatasi klaim paten tersebut.
Articles on Mahkamah Konstitusi
Displaying 1 - 20 of 31 articles
Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK oleh DPR sangat minim transparansi dan sarat kepentingan politik. Independensi MK kini dipertaruhkan.
80 tahun HUT RI, demokrasi makin mundur, otoritarianisme ala Prabowo makin terlihat.
Putusan MK terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan kemenangan kecil, tetapi tidak cukup menjamin kebebasn berekspresi.
Konstitusi Indonesia membuka ruang untuk pemakzulan pemimpin negara, baik presiden maupun wakil presiden. Namun, tidak akan semudah itu melengserkan Gibran.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Usai putusan MK terkait sengketa pemilihan presiden, Surya Paloh berpendapat bahwa opsi penggunaan hak angket sudah tidak lagi relevan. Benarkah demikian?
Etika menjadi hal penting dalam berpolitik karena dari situlah bentuk pengakuan serta penerimaan publik terhadap penyelenggaraan negara akan tumbuh.
Apa itu Hak Angket? Bagaimana penerapannya? Dan apakah putusan peradilan, termasuk putusan MK, dapat menjadi objek angket DPR?
CC BY80.6 MB (download)
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang perdana terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman, Selasa 31 Oktober…
Pilpres 2024 juga bisa mengancam demokrasi Indonesia. Pemilih harus lebih kritis dalam menentukan pilihan.
Ada 3 kejanggalan dalam putusan MK tentang batas usia capres-cawapres. Independensi MK makin dipertanyakan.
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Perpanjangan masa jabatan seakan menjadi jurus andalan. Praktek yang dibalut dengan hukum tetapi malah mengikis demokrasi banyak ditemui di negara-negara dengan rezim legalisme otokratis.
Persoalan pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi Indonesia yang semakin dalam.
Perbaikan atas UU Cipta Kerja juga memiliki prasyarat yang cukup besar.
Penolakan MK atas permohonan uji UU KPK dilakukan lewat pengujian yang tidak mendalam dan mencerminkan lumpuhnya pengawasan dan kontrol antara cabang-cabang kekuasaan.
Penambahan masa jabatan hakim dan pemberian Bintang Mahaputera pada enam dari sembilan hakim membuat integritas mereka sebagai penegak konstitusi diragukan.
Secara hukum, ada dua menggagalkan omnibus law Cipta Kerja: lewat permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi atau meminta presiden menggeluarkan Perppu untuk membatalkan.
Constitutional complaint perlu diadopsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak asasi warga negara yang terdampak kebijakan pemerintah.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Associate Professor Law, Universitas Nasional
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen untuk hukum dan ekonomi di Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia
-
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Chief Investigator ARC Centre of Excellence for the Elimination of Violence Against Women, Griffith University
-
Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
-
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP)