Sanksi perlu dibuat bagi subjek yang tidak melaksanakan putusan MK. Putusan MK juga perlu diperkuat kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan.
Articles on Mahkamah Konstitusi
Displaying 21 - 31 of 31 articles
Temuan ini memperlihatkan bahwa revisi UU KPK bermasalah dalam konteks formil pembentukan.
Menurut konstitusi, Jokowi tetap dapat mengeluarkan perppu sebagai bagian dari kewenangan independen presiden.
Kuasa hukum Prabowo lebih banyak menggunakan dalil ataupun argumen serupa yang telah terbukti ditolak pada 2014 yang lalu
Sidang sengketa hasil pemilihan presiden jadi panggung bagi dua pengacara senior, yaitu Yusril Ihza Mahendra dan Bambang Widjojanto. Kedua pengacara ini menggunakan strategi berbahasa yang beda.
Tulisan ini berusaha membedah mengapa permohonan tim Prabowo kurang kuat secara hukum.
Menyajikan analisis empiris pertama tentang kinerja MK terhadap kasus-kasus penting antara tahun 2004 dan 2016, penelitian kami menunjukan bahwa MK tetap independen.
Tulisan ini akan menjabarkan proses hukum yang harus dilalui Prabowo dalam gugatannya ke MK kali ini dan perbedaannya dengan gugatan yang diajukannya pada 2014.
Sebagian penegak hukum Indonesia tidak sadar adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lainnya sengaja abai.
Satu dari empat anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia 18. Keputusan MK soal usia minimum pernikahan diharapkan menghentikan praktik pernikahan anak.
Mahkamah Konstitusi melalui fungsi utamanya sebagai penjaga konstitusi seharusnya menolak permohonan Perindo dan Jusuf Kalla.
Top contributors
-
Researcher at PSHK and Lecturer at Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Lecturer at the Faculty of Law, Universitas Andalas
-
Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Associate Professor Law, Universitas Nasional
-
Assistant Professor, Universitas Gadjah Mada
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Dosen untuk hukum dan ekonomi di Fakultas Hukum UI, Universitas Indonesia
-
Professor, Co-Lead of the Disrupting Violence Beacon and Chief Investigator ARC Centre of Excellence for the Elimination of Violence Against Women, Griffith University
-
Lecturer of Constitutional Law, Sekolah tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
-
Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Researcher, Indonesian Institute for Independent Judiciary (LEIP)