AFU.id

Indeks Berita

Kecam Represi Aparat saat Aksi 10 November di Jogja, Fisipol UGM: Bebaskan Mahasiswa, Hormati Ruang Aman Kampus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan penangkapan sejumlah mahasiswa dalam unjuk rasa Peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta pada 10 November 2026. Dalam pernyataan resmi, Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditahan dan penghormatan terhadap kampus sebagai ruang aman, serta menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional. Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, m

Kecam Represi Aparat saat Aksi 10 November di Jogja, Fisipol UGM: Bebaskan Mahasiswa, Hormati Ruang Aman Kampus

Tak Terima Kena PTDH, Ahrie Sonta Tempuh Jalur Banding

Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dijatuhi sanksi administratif dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, dan berencana mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa keputusan PTDH didasarkan pada bukti-bukti dari proses penyidikan, dan jika bandingnya ditolak, keputusan itu akan bersifat final. Ahrie bersama tiga perwira tinggi lainnya diduga

Tak Terima Kena PTDH, Ahrie Sonta Tempuh Jalur Banding

Listyo, Eko Hadi, dan Slamet Ulianto Disidang Etik Pekan Depan, Sanksi PTDH Menanti

Divisi Propam Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi pekan depan terkait kasus penyalahgunaan profesi dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, tersangka Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat setelah sidang KKEP. Proses pemeriksaan terhadap para terduga pelanggar lainnya masih berlangsung, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mem

Listyo, Eko Hadi, dan Slamet Ulianto Disidang Etik Pekan Depan, Sanksi PTDH Menanti

KPK Periksa Hercules Soal Asal-usul Uang Rp800 Juta. Ternyata "Uang Jasa" agar Tak Bela Ahli Waris Tanah yang Dicaplok Summarecon

Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, mendatangi KPK untuk menjelaskan asal-usul uang Rp800 juta yang diterimanya dari PT Summarecon, terkait kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan seluas 65 hektare yang sedang disengketakan. Hercules mengklaim bahwa pengubahan status tanah tersebut melanggar hukum dan melibatkan pihak-pihak yang membekingi di belakangnya. Sebelumnya, uang tersebut dikembalikan ke KPK oleh kuasa hukum Hercules, yang menyatakan bahwa pemberian uang terjadi sebelum Operasi

KPK Periksa Hercules Soal Asal-usul Uang Rp800 Juta. Ternyata "Uang Jasa" agar Tak Bela Ahli Waris Tanah yang Dicaplok Summarecon

Jaksa Hadirkan Dumatno Sepupu Jokowi di Sidang, Roy Suryo: Foto Saksi 83 Persen Mirip Ijazah Jokowi

Dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Dumatno, sepupu Presiden Joko Widodo, untuk memberikan keterangan. Terdakwa Roy Suryo mengklaim bahwa foto di ijazah Jokowi memiliki kemiripan 83 persen dengan foto Dumatno berdasarkan analisis perangkat lunak pengenal wajah, dan menyebut hasil tersebut konsisten dengan analisis sebelumnya oleh Resmon. Selain itu, Roy menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya tidak memiliki dasar yang kuat

Jaksa Hadirkan Dumatno Sepupu Jokowi di Sidang, Roy Suryo: Foto Saksi 83 Persen Mirip Ijazah Jokowi

Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden Menguat, Bareskrim Polri Bentuk Tim Khusus

Bareskrim Polri telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan makar terkait penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyelidikan ini muncul setelah adanya informasi bahwa tindakan tersebut dapat merusak kekuasaan pemerintahan yang sah, dengan Polri saat ini mendalami kasus tersebut dan melibatkan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi saksi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menekankan

Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden Menguat, Bareskrim Polri Bentuk Tim Khusus

Mahkamah Agung Rilis Putusan Lengkap: Kemendikdasmen Wajib Cabut dan Musnahkan Suket Ijazah Gibran, Langkah Hukum Resmi Habis

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk mencabut dan menyatakan batal Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026. Keputusan ini diambil setelah menemukan bahwa dokumen yang digunakan untuk penerbitan Suket tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti kelulusan yang sah. Dengan adanya putusan ini, seluruh langkah hukum Gibran di peradilan tata usaha negara dinyatakan tidak memiliki dasar huku

Mahkamah Agung Rilis Putusan Lengkap: Kemendikdasmen Wajib Cabut dan Musnahkan Suket Ijazah Gibran, Langkah Hukum Resmi Habis

Sidang Korupsi Kuota Haji: Eks Ketua BPK Tegaskan Keuntungan Travel Haji Bukan Kerugian Negara, Penghitungan Kerugian Negara Ada Cacat Mendasar

Dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024, mantan Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, memberikan kesaksian bahwa keuntungan yang diperoleh dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara, karena penghitungan yang dilakukan oleh auditor mengandung cacat mendasar. Ia menegaskan bahwa kuota haji merupakan instrumen administratif dari pemerintah Arab Saudi dan bukan aset negara, sehingga ketidaksesuaian alokasinya berkaitan dengan persoala

Sidang Korupsi Kuota Haji: Eks Ketua BPK Tegaskan Keuntungan Travel Haji Bukan Kerugian Negara, Penghitungan Kerugian Negara Ada Cacat Mendasar

Buntut Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat

Irjen Ahrie Sonta Nasution dipecat tidak hormat dari Polri setelah terbukti melanggar kode etik terkait keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Pemecatan ini merupakan hasil sidang Kode Etik Profesi Polri yang digelar oleh Divisi Propam, sementara penyidikan masih berlanjut untuk tiga perwira tinggi Polri lainnya yang juga terlibat. Para tersangka menghadapi ancaman pidana berdasarkan beberapa pasal dalam UU KUHP dan UU ITE ter

Buntut Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat

Kapolri soal Penyadapan Prabowo: Ini Pengkhianatan, Siapa Pun Pelakunya Akan Ditindak

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk anggota Polri, setelah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Ia menyebut tindakan penyadapan ini sebagai pengkhianatan terhadap bangsa dan institusi, serta memastikan proses hukum dan kode etik akan diterapkan tanpa pandang bulu. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan p

Kapolri soal Penyadapan Prabowo: Ini Pengkhianatan, Siapa Pun Pelakunya Akan Ditindak

Tiga Penganggur Bangun Pabrik Tembakau Sintetis di Apartemen, Bahan Baku dari China Bisa Jadi Narkoba Rp1 Miliar

Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap laboratorium gelap pembuatan tembakau sintetis di sebuah apartemen di Cibubur, yang dikelola oleh tiga penganggur, DVT, HAA, dan AMR. Pengungkapan ini berawal dari penemuan dua paket kiriman dari Shanghai yang terdeteksi oleh Bea dan Cukai, mengandung bahan kimia untuk pembuatan narkotika. Ketiga tersangka ditangkap bersama 177 gram tembakau sintetis siap edar, dengan potensi kerugian hingga Rp1 miliar, dan mereka dijerat dengan h

Tiga Penganggur Bangun Pabrik Tembakau Sintetis di Apartemen, Bahan Baku dari China Bisa Jadi Narkoba Rp1 Miliar

Prabowo Sarankan Gibran Ajukan PK, Yusril: Tak Ada Gunanya, Putusan MA Sudah Final

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa jalur PK tidak dapat ditempuh karena putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah final. Gibran juga menghadapi tekanan di DPR

Prabowo Sarankan Gibran Ajukan PK, Yusril: Tak Ada Gunanya, Putusan MA Sudah Final

Ini Isi Putusan Lengkap MA: Suket SMA Gibran Dibatalkan, Tak Ada Bukti Kelulusan

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka karena tidak ditemukan bukti kelulusan yang sah, seperti ijazah atau sertifikat dari luar negeri, dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada 30 Oktober 2026. MA mengabulkan gugatan H.M. Subhan, yang sebelumnya ditolak di pengadilan tingkat pertama dan banding, serta menilai penerbitan surat keterangan tersebut melanggar asas kecermatan formal karena didasarkan pada dokumen

Ini Isi Putusan Lengkap MA: Suket SMA Gibran Dibatalkan, Tak Ada Bukti Kelulusan

Ahrie Sonta di Ambang PTDH, Disidang Propam Hari Ini karena Sadap Presiden!

Irjen Ahrie Sonta Nasution menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri di Mabes Polri hari ini, terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Sidang ini juga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lainnya, dengan semua tersangka dijerat oleh pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kuasa hukum Ahrie menyatakan kli

Ahrie Sonta di Ambang PTDH, Disidang Propam Hari Ini karena Sadap Presiden!